Bingung dan Galau Pembatasan BBM

0
322

Oleh Fabby Tumiwa

RENCANA kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) berakhir anti-klimaks dengan disetujuinya Pasal 7 ayat 6 (a) Undang-Undang APBN Perubahan 2012. Dinyatakan kenaikan dapat dilakukan jika selama enam bulan harga rata-rata Indonesia Crude Price (Harga Minyak Mentah Pemerintah, ICP) naik 15 persen dari asumsi ICP di APBN-P yaitu 105 dolar AS/barrel. Dengan kata lain pemerintah baru dapat menaikkan harga BBM jika rerata ICP mencapai 120,75 dolar AS/barrel.

Walaupun opsi kenaikan tidak tertutup selama persyaratan terpenuhi, Pemerintah SBY telah kehilangan momentum melakukan reformasi subsidi BBM. Andaikata persyaratan terpenuhi, SBY bisa saja kembali menunda kenaikan tersebut karena sifat keragu-raguannya.

Sejak semula pemerintah bersikukuh mendahulukan upaya pembatasan BBM bersubsidi dan konversi bahan bakar gas dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal. Kedua pilihan tersebut bukan keliru, tetapi parpol dan masyarakat terlanjur menangkap sinyal bahwa pemerintah menjadikan kenaikan harga sebagai pilihan kedua.
Dengan pembatalan kenaikan harga, pemerintah kembali pada opsi pembatasan BBM bersubsidi agar biaya subsidi tidak melampaui pagu anggaran sebesar Rp 137 triliun. Kebijakan pembatasan BBM subsidi adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan kenaikan harga dan konversi BBM ke BBG.

Pemerintah mewacanakan program pembatasan pada bulan Mei, dimulai dari kendaraan dinas milik pemerintah, dilanjutkan kendaraan pribadi yang akan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin, hanya mobil di bawah 1.500 cc yang dapat membeli BBM bersubsidi, identifikasi kendaraan akan dilakukan dengan stiker khusus.
Usaha Komersial

Sebagai sebuah kebijakan, pembatasan BBM bersubsidi bukan kebijakan yang effisien, optimal dan solutif terhadap persoalan harga dan subsidi BBM. Mengapa demikian?
Pertama, pembatasan BBM tidak menyelesaikan persoalan mendasar subsidi yang tidak tepat sasaran dan mendistorsi daya saing ekonomi Indonesia. Hasil Susenas 2008 memberikan indikasi, penerima manfaat subsidi BBM adalah orang kaya dan pelaku usaha. Hal ini menyebabkan perekonomian kita kurang kompetitif, biaya produksi tidak mencerminkan harga semestinya, dan menyebabkan pelaku usaha malas berinovasi serta mengabaikan upaya efisiensi energi.

Kedua, dalam menjalankan kebijakan publik selalu terdapat kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Pembatasan subsidi BBM justru dapat melahirkan efek kelangkaan yang dapat memperparah pasokan BBM subsidi di luar Jawa, yang tidak terkena kebijakaan pembatasan.
Selain itu dapat mendorong terjadinya perilaku moral hazard terutama oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap pasokan dan distribusi BBM. Misalkan, terjadinya pasar gelap BBM untuk kendaraan niaga yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

Ketiga, pembatasan BBM bersubsidi sejatinya memangkas hak warga negara untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuan karena masyarakat seakan dipaksa membeli BBM yang lebih mahal dengan harga mengacu pada pasar internasional.
Keempat, pembatasan berdasarkan volume mesin kendaraan juga tidak menyelesaikan persoalan untuk menekan laju konsumsi BBM subsidi karena populasi mobil dengan kapasitas 1.500 cc mendominasi kendaraan bermotor yang beroperasi di Jawa dan Bali. Dari 16 sampai 17 juta mobil yang beredar, lebih dari 50 persen adalah mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc. dan sekitar 75 – 80 persen berada di Jawa dan Bali.
Walaupun tidak disukai dan tidak efektif, pembatasan BBM subsidi adalah pilihan strategi jangka pendek untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM yang ditanggung APBN 2012.

Sebaliknya untuk membenahi kebijakan BBM yang carut marut, pemerintah perlu mengambil langkah: Pertama, melanjutkan program konversi BBM ke BBG secara terencana dan terukur hingga akhir tahun mendatang.
Pemerintah perlu memfokuskan persiapan dalam hal pengembangan dan perluasan infrastruktur BBG, penyediaan konverter kit, memperkuat kendali mutu dan standar keamanan, skema pendanaan, dan sosialisasi kepada publik.
Pemerintah tetap perlu memastikan agar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual bahan bakar non-subsidi dan BBG tersedia cukup di seluruh Jabodetabek dan Jawa Bali.

Kedua, Presiden SBY tidak perlu ragu menaikkan harga BBM subsidi jika persyaratan pasal 7 ayat 6 (a) UU APBN-P 2012 terpenuhi. Pemerintah pun harus berani mempertahankan opsi kenaikan harga BBM subsidi dalam RAPBN 2013. Menaikkan harga diperlukan untuk memangkas disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi, serta menjaga kesehatan postur APBN.

Pemerintah juga harus bersungguh-sungguh menyiapkan paket reformasi subsidi BBM, termasuk program Program bantuan langsung tunai bersyarat (BLTB).
Ketiga, intensifkan komunikasi publik terkait rencana melakukan reformasi harga BBM. Keempat, jika strategi pembatasan dilakukan bulan depan, efektivitas pembatasan ditentukan oleh pengendalian dan pengawasan yang memerlukan koordinasi berbagai instansi.

Dampak kebingungan dan kegalauan pemerintah terhadap BBM ditanggung oleh rakyat. Oleh karenanya pemerintah perlu tegas dan jelas mempersiapkan rencana kebijakan dan strategi untuk melepaskan diri dari jerat, perangkap maupun politisasi BBM yang membahayakan masa depan bangsa ini.(80)

-Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), pemerhati kebijakan energi.

Sumber: Suara Merdeka

BAGIKAN