Kerangka Kerja Tata Kelola Industri Ekstraktif di ASEAN dibahas di Malaysia

0
303

Politisi dan ilmuan Malaysia menyambut baik pengembangan kerangka kerja untuk tata kelola sektor industri ekstraktif. Kerangka kerja ini diharapkan juga bisa segera diterapkan di Malaysia, karena pemerintah kini kembali mempertimbangkan pembangunan pengelolaan sumber daya alam akibat meningkatkan kebutuhan dan harga komoditas mineral.

1Direktur Ekskutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, mengadakan pertemuan dengan anggota Parlemen Malaysia, YB Nurul Izzah dan ilmuan lembaga pemikir Institute of Strategic and International Studies (ISIS), Dr Hezri Adnan, untuk membahas tentang kerangka kerja untuk tata kelola industri ekstraktif di ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Senin lalu (15/12).

Menjelang terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN yang akan berlangsung pada tahun 2015, para pemimpin ASEAN telah banyak membahas tentang kerjasama perdagangan dan investasi di sektor industri ekstraktif, namun bagaimana industri ini dikelola dan dikendalikan serta apa dampak dari kegiatan industri ini belum dibahas secara serius.

Padahal pada pertemuan menteri mineral ASEAN di tahun 2008, telah dihimbau agar negara-negara ASEAN segera melakukan harmonisasi kebijakan serta membangun standar standar pengelolaan mineral sebagai salah prasyarat untuk mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan di kawasan.

“Kerangka kerja ini dibangun sebagai inisiatif kelompok masyarakat sipil di ASEAN untuk mendukung negara-negara ASEAN memenuhi panggilan tersebut dengan menyiapkan sebuah platform mengenai tata kelola industri ekstraktif yang lengkap dari seluruh rangkaian proses ekstraksi, mulai dari keputusan untuk mengekstraksi hingga kebijakan pembangunan jangka panjang ” jelas Fabby.

Dalam kerangka ini terdapat empat prinsip prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam yang mencakup perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, praktik transparansi dan akuntabilitas serta kerangka kerja fiskal yang sehat dan pengelolaan pendapatan.

Dengan adanya kerangka kerja ini, diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat membangun sektor industri ekstraktif yang transparan, akuntabel dan efektif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal, nasional maupun regional, ramah terhadap lingkungan, bertanggung jawab secara sosial serta dihargai oleh masyarakat di kawasan sumber daya.

Nurul Izzah menyambut baik pengembangkan kerangka kerja tata kelola industri ekstraktif ini, terlebih karena Malaysia kini banyak terlibat dalam kerjasama ekonomi di tingkat regional dan internasional.

“Kerangka kerja semacam ini akan menjadi alat yang sangat berguna bagi negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia untuk menganalisa seberapa besar kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN dan masyarakatnya, ” ujar Izzah

Izzah menambahkan, tata kelola yang baik khususnya di industri ekstraktif memang seharusnya menjadi perhatian dari banyak pihak, baik di kalangan pemerintah, perusahaan, parlemen dan masyarakat sipil. Namun di Malaysia, baru Petronas yang mulai mengembangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di perusahaan.

2Dr. Adnan juga menyambut baik inisiatif ini karena pembahasan mengenai tata kelola di sektor industri ekstraktif memang belum banyak dibahas di kalangan ilmuan, khususnya dalam jalur dua diplomasi di ASEAN “Sektor energi dan mineral sebetulnya juga memainkan peranan yang penting dalam percaturan politik dan keamanan di kawasan dan nasional. Namun sebagian besar ilmuan masih menanggap isu keamanan berkaitan dengan senjata. Itu sebabnya, mereka yang mulai mengangkat isu mengenai tata kelola di sektor energi dan mineral menyebutnya sebagai keamanan non-traditional” jelas Dr. Adnan.

Fabby menjelaskan IESR telah menjajaki pendekatan jalur dua diplomasi ASEAN sejak tahun lalu dengan bekerja sama dengan ASEAN Study Center, Universitas Indonesia. Di bulan Agustus 2014, sebuah workshop digelar di Jakarta yang membahas mengenai isu industri ekstraktif di kelompok kerja Network of East Asian Think Tanks (NEAT)

Kerangka kerja ini, menurut Dr. Adnan, juga akan sangat berguna bagi Malaysia, karena pemerintah dan dunia usaha kini kembali mempertimbangkan untuk mengelola sumber daya mineral.

“Selama lebih dari dua dekade, pemerintah Malaysia memfokuskan pada pembangunan pengetahuan dan jasa dan meninggalkan sektor pengelolaan sumber daya alam. Namun karena besarnya kebutuhan sumber daya mineral dan meningkatknya harga komoditas mineral, membuat sejumlah pemerintah bagian mempertimbangkan kembali untuk mengolah sumber daya alamnya.

Dalam pertemuan ini, baik Nurul Izzah maupun Dr. Hezri Adnan juga memberikan dukunganya untuk lebih meluaskan pembahasan mengenai kerangka kerja untuk tata kelola industri ektraktif di ASEAN ke berbagai jaringan lainnya, seperti kelompok Partai Islam dan Pakatan Rakyat, koaliasi Anti Nuklir, serta pertemuan tahunan Asia Pacific untuk dialog keamanan dan energi.

Sementara IESR sendiri akan menyiapkan tool kits sebagai alat penilaian untuk masing-masing negara melakukan analisa mengenai situasi tata kelola industri ekstraktifnya. Hasil assessmen ini nantinya akan dilaporan dalam pertemuan pemimpin ASEAN dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di sektor energi dan mineral di tingkat regional.

Sebagai proses awal negara-negara seperti Vietnam, Kamboja dan Indonesia telah bersedia untuk melakukan penilaian dengan menggunakan alat kerangka kerja tata kelola ini.

Dokumen lengkap kerangka kerja untuk tata kelola industri esktraktif dapat di unduh di www.iesr.or.id/regional-framework/