Akses Energi di Indonesia : Tantangan, Opsi dan Peluang

0
543

Jakarta 5 Februari 2016. Institute for Essential Services Reform (IESR), Kamis lalu (4/2) menyelenggarakan sebuah diskusi kelompok yang membahas tentang “Percepatan Akses Energi di Indonesia”. Diskusi ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai rencana strategis pemerintah dalam penyediaan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai rencana tersebut, dan apa saja kebijakan yang telah disiapkan dan kondisi yang mendukung untuk mencapai rencana tersebut. Diskusi ini juga dimaksudkan untuk mempertemukan para pihak, baik pemerintah, perusahaan dan kelompok masyarakat sipil untuk menciptakan kemitraan dan sinergi dalam mendorong percepatan akses energi di Indonesia.

Hadir sebagai peserta diskusi perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) Kementerian, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga riset dan pemikir, lembaga keuangan, serta kelompok masyarakat sipil yang bergerak untuk advokasi energi, lingkungan dan sumber daya alam.

Alihuddin Sitompul, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan mengawali diskusi dengan memaparkan tentang situasi listrik di Indonesia. Hingga tahun 2015, rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 88%, angka ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand dan Singapura yang telah mencapai 97-100%. Sementara di dalam negeri sendiri, terjadi kesenjangan yang lebar mengenai pasokan listrik di Jawa dan Non-Jawa. Di Jakarta misalnya rasio elektrifikasi telah mencapai 97%, sementara di Nusa Tenggara Timur dan Papua yang hanya mencapai 58-45%, dan rasio itu akan semakin mengecil lagi jika data diturunkan ke tingkat kabupaten dan desa.

“Itu sebabnya, program pembangunan pembangkit listrik 35.000MW menjadi sebuah keharusan guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh wilayah, dan meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional.” jelas Alihuddin.

Sayangnya untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga dan kementerian, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah yang belum berjalan secara baik.

Asclepias Rachmi S. Indriyanto dari Indonesia Clean Energy Development (ICED) menambahka, persoalan mendasar lainnya adalah tidak adanya sinergi antar lembaga untuk melakukan pendataan mengenai wilayah-wilayah mana saja di Indonesia belum mendapatkan pasokan listrik baik di tingkat kabupaten dan desa.

“Sinergi mengenai data pasokan listrik dan wilayah menjadi sangat penting untuk melakukan identifikasi secara lebih rinci, dan membantu berbagai pihak dalam mendorong upaya percepatan akses energi tersebut,” ujarnya

Diskusi ini juga membahas tentang investasi di sektor energi terbarukan guna mendukung program peningkatan elektrfikasi. Namun diungkapkan Ezrom Tapparan dari Dirjen Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, pendanaan untuk pengembangan sektor ini masih sangat terbatas. Disamping itu, investasi di sektor ini belum meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh tingginya biaya investasi dan teknologi.

“Itu sebabnya, kementerian ESDM kini mulai menyiapkan sejumlah paket kebijakan yang mempermudah proses pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan iklim investasi.

Akses Energi di Indonesia Tantangan, Opsi dan PeluangSelain itu, ada pula pengalaman lapangan Yayasan Rumah Energi, sebuah organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk pengembangan kompor biogas di tingkat rumah tangga. Teknologi ini sebetulnya telah banyak diperkenalkan di beberapa wilayah terpencil, khususnya kawasan Timur Indonesia dalam memanfaatkan limbah rumah tangga untuk menjadi gas. Teknologi ini sebetulnya tak hanya menjawab kebutuhan energi masyarakat namun juga mendukung ketahanan pangan. Namun untuk mengembangkan teknologi di masyarakat dibutuhkan upaya komunikasi dan penyadaran yang lebih luas, dan dukungan pendanaan untuk menarik minat masyarakat.

Sementara itu, Agus Iman Solohin dari PT Sarana Multi Infrastruktur, sebuah lembaga yang bergerak di sektor keuangan mengungkapkan, sebetulnya ada banyak sumber pendanaan yang bisa dimanfaat dalam mendukung pendanaan pengembangan energi di Indonesia.

Namun kurangnya informasi yang tersedia sering kali menjadi penghambat terjadinya kemitraan antar lembaga. Selain itu, dibutuhkan upaya untuk penguatan kapasitas, sehingga program-program yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah memiliki prospek jangka panjang dan layak untuk dikembangkan melalui pendanaan sektor perbankan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemaparan diskusi, bisa mengunduh file PDF dibawah ini: