Ketimpangan Pendapatan dan Pemerataan Akses Listrik

0
1207

Ditulis oleh: Erina Mursanti dan Yesi Maryam,

Ketimpangan Pendapatan dan Pemerataan Akses Listrik 1Beberapa waktu lalu headline harian Kompas mengulas panjang mengenai lonjakan ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah perkotaan. Berdasarkan rasio gini, sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan, rasio gini pendapatan pada September 2015 rasio gini mencapai 0,47, melonjak dari 0,43 yang terjadi pada September 2014. Angka ini, jauh melampui rasio gini nasional yang berkisar pada angka 0,41. Banyak kalangan menilai arus orbanisasi yang deras menjadi salah satu penyebab melonjaknya rasio gini tersebut.

Pemerintah sendiri telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini. Seperti yang dijelaskan Bambang Widianto Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepata Penanggulangan Kemiskinan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan instruksi mengenai koordinasi yang harus dilakukan oleh kementerian terkait, termasuk pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan program pengaman khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Urbanisasi dan Akses Listrik

Ketimpangan Pendapatan dan Pemerataan Akses Listrik 2Urbanisasi atau perpindahan penduduk yang tinggal di desa ke wilayah perkotaan merupakan yang fenomena yang sering terjadi dalam proses pembangunan. Ada ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya arus urbanisasi, yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Faktor pendorong terjadi karena (1) tidak tersedianya pembangunan ekonomi di pedesaan sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan sebagai mata pencaharian; (2) akses terhadap listrik di pedesaan tidak luas sehingga mereka memiliki keterbatasan aktifitas di malam hari. Sedangkan faktor penariknya adalah (1) pembangunan ekonomi lebih banyak terjadi di perkotaan sehingga ada banyak pilihan pekerjaan sebagai mata pencaharian; (2) akses terhadap listrik sudah lebih luas.

Menelaah lebih lanjut mengenai faktor urbanisasi tersebut, dapat dilihat bahwa pemenuhan akses terhadap listrik di pedesaan akan mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan sehingga penduduk pedesaan akan memiliki banyak pilihan pekerjaan di pedesaan dan tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di perkotaan.

Oleh karena itu, tulisan ini akan menitikberatkan pada pemerataan akses penduduk (baik di pedesaan ataupun perkotaan) terhadap listrik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa lebih dari 12 ribu desa atau sekitar 15,4% dari total desa di Indonesia belum memiliki akses terhadap listrik sampai akhir tahun 2014. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mencatat bahwa akses penduduk terhadap listrik di seluruh provinsi di Indonesia belum merata. Sebagai contoh, di tahun 2015 rasio elektrifikasi di Provinsi Bangka Belitung telah mencapai 99,97%[1], namun di Provinsi Papua rasionya baru mencapai 45,93%[2].

Melihat situasi ini, ada beberapa langkah strategis yang sebetulnya bisa diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di perkotaan ini, salah satunya melalukan pemerataan akses listrik di setiap provinsi (baik di pedesaan ataupun di perkotaan). Langkah ini sejalan dengan visi pengelolaan energi[3] Indonesia yang telah dituangkan dalam PP No.79/2014 pasal 6 yang menyatakan bahwa “Sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional.”

Selanjutnya diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi (baik di pedesaan ataupun di perkotaan) setelah adanya pemerataan akses penduduk terhadap listrik, yang berujung pada rendahnya laju urbanisasi sehingga akan terjadi pemerataan pendapatan penduduk (baik di pedesaan ataupun di perkotaan).

Berbicara mengenai pemerataan akses penduduk terhadap listrik, ada beberapa permasalahan yang bisa dibaca dari beberapa kemungkinan. Pertama, perencanaan penyediaan listrik yang dilakukan pemerintah, Kementerian ESDM lebih tepatnya, menitikberatkan pada penyediaan listrik melalui sistem on-grid, yaitu penyediaan listrik melalui pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik baru yang kemudian disambungkan ke jaringan transmisi dan distribusi listrik yang sudah ada.

Kemungkinan kedua, kondisi itu dapat diartikan bahwa biaya investasi yang dibutuhkan sesuai perencanaan tersebut akanlah sangat tinggi, mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan variasi topograsi yang beragam dari Pulau Aceh sampai Pulau Papua. Kemungkinan ketiga, kegiatan-kegiatan ekonomi lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa sehingga pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa meningkat lebih cepat apabila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.

Indikasi dari kemungkinan ketiga adalah jumlah proporsi PDB dari Pulau Jawa terhadap PDB nasional sangatlah tinggi (yaitu sekitar 54%); dengan jumlah penduduk terbanyak (yaitu sekitar 57% penduduk Indonesia) pada tahun 2014.

Terkait dengan beberapa kemungkinan sebagai penyebab ketimpangan akses terhadap listrik yang dialami oleh penduduk Indonesia, pemerintah dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Perencanaan penyediaan listrik yang dilakukan Kementerian ESDM juga mencakup penyediaan listrik melalui sistem off-grid. Melalui sistem ini, biaya investasi yang dibutuhkan dapat ditekan karena sistem off-grid dapat mengoptimalkan penggunaan sumber bahan bakar yang sesuai dengan potensi lokal.
    Perencanaan sistem off-grid akan lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan sebagai sumber bahan bakar; dimana ketersediaan energi baru terbarukan tersebut sangat besar dalam hal kuantitas serta dapat digunakan secara mudah dengan biaya relatif kecil atau bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya.
    Selain dari ketersediaan bahan bakar yang banyak tersebut, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan penyambungan jaringan listrik ke jaringan distribusi dan transmisi yang sudah ada.
    Sebuah studi yang dilakukan ADB pada tahun 2014 mengenai elektrifikasi untuk Pulau Sumba di NTT menemukan bahwa penyediaan listrik melalui sistem off-grid dengan sumber energi baru terbarukan akan lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem on-grid untuk melakukan perluasan jaringan listrik bagi rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik[4].
  2. Pemerataan kegiatan ekonomi dapat dilakukan pemerintah melalui program transmigrasi. Adapun begitu, banyak persiapan yang harus dilakukan dalam hal program transmigrasi yaitu pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja di daerah tujuan.
    Diharapkan program transmigrasi ini dapat memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih banyak di luar Pulau Jawa, sehingga pada akhirnya pertumbuhan penduduk tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Tentunya hal ini pun sejalan dengan program pemerintah untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh BKKBN.
    Dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, diharapkan pemerataan akses terhadap listrik akan segera tercapai. Terdapat beberapa kisah sukses dari program transmigrasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.
    Sebagai contoh, Pujiyono, seorang transmigran yang mengikuti program transmigrasi dari Semarang, Jawa Tengah, ke Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada tahun 1991 lalu. Saat ini ia telah menjadi petani kelapa sawit yang telah sukses mengekspor hasil kelapa sawitnya sehingga dapat membangun rumah dan memiliki sebuah mobil pribadi[5].

[1] Artinya hampir seluruh penduduk di Provinsi Bangka Belitung memiliki akses terhadap listrik.

[2] Artinya lebih dari setengah penduduk di Provinsi Papua belum memiliki akses terhadap listrik.

[3] Listrik termasuk salah satu jenis energi yang harus dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan penduduknya.

[4] Asian Development Bank, Mid-Term Report (Final): Least-Cost Electrification Plan for the Iconic Island, ADB TA 8287-INO: Scaling Up Renewable Energy Access in Eastern Indonesia, 2014.

[5] Berita diakses 07 Februari 2016. http://finance.detik.com/read/2013/04/15/211551/2221077/4/kisah-transmigran-yang-sukses-bisnis-sawit-hingga-jadi-kepala-desa.

BAGIKAN