Paris Agreement dan Implikasinya pada Sektor Energi Indonesia

0
617

Oleh Fabby Tumiwa. 

Paris Agreement dan INDC Indonesia

Paris Agreement dan Implikasinya pada Sektor Energi IndonesiaSalah satu butir Paris Agreement adalah membatasi kenaikan temperatur pada akhir abad ini dibawah 2°C dan berusaha mencapai batas 1,5°C. Implikasi dari kesepakatan ini adalah seluruh negara harus berusaha memangkas emisi gas rumah kaca sebelum 2040 dan menjadi carbon neutral sebelum 2060/2070.

Berdasarkan hasil dari simulasi model yang dikembangkan oleh Bappenas untuk menyusun INDC Indonesia, dengan skenario business as usual (BAU) pada 2030 emisi GRK diperkirakan akan mencapai 2,88 GtCO2eq dan 3,5 GtCO2eq pada 2045. Sektor energi (pembangkit listrik dan transportasi) dan sektor lahan dan hutan menyumbang hingga 90% emisi.

Dokumen INDC Indonesia yang disampaikan kepada UNFCCC menyatakan target penurunan emisi pada 2030 sebesar 29% yang setara dengan 0,848 GtCO2eq dan tambahan 12% yang setara dengan 1,2 GtCO2eq jika ada bantuan dari luar. Jika hendak memenuhi target Paris Agreement, total emisi Indonesia harus turun menjadi 1,65 GtCO2eq untuk 1,8°C dan 1,37 GtCO2eq untuk 1,5°C pada 2030.

Menurut naskah pendukung INDC, penurunan 29% (setara 0,848 GtCO2eq) merupakan target yang fair, dengan kontribusi penurunan dari sektor energi 0,22 GtCO2eq). Porsi sektor energi dari tiga skenario target penurunan dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1. Target penurunan emisi GRK dan target sektor

Sektor Fair
(29%)
Optimis

(32%)

Ambisius

(41%)

Lahan (termasuk gambut) 0,596 0,627 0,750
Energi 0,222 0,258 0,393
IPPU 0,001 0,0012 0,0021
Waste 0,030 0,036 0,045
Total Reduksi Emisi (GtCO2eq) 0,848 0,921 1.191

Sumber: Naskah Pendukung INDC (Bappenas, 2015)

Apa yang direncanakan dalam INDC

Dengan membandingkan dengan tingkat emisi GRK untuk memenuhi target Paris Agreement, dapat disimpulkan bahwa dengan target penurunan yang paling ambisius (41%) dari skenario BAU masih belum memadai untuk mencapai 1,5°C jika Indonesia membatasi kontribusi emisi 3,5-4% dari total emisi global pada 2030.

Dengan target penurunan berdasarkan skenario ambisius (41%), masih diperlukan tambahan penurunan emisi sebanyak 0,28 GtCO2eq. Penurunan ini sepertinya hanya dapat dipenuhi dari sektor energi (pembangkitan listrik dan transportasi) karena penurunan emisi dari sektor lahan sudah dilakukan secara optimal.

Adapun berdasarkan rencana aksi dalam skenario ambisius, aksi di sektor energi mencakup beberapa kegiatan:

  • Pemanfaatan pembangkit energi terbarukan sebesar 39% dari total pembangkit listrik.
  • Penggunaan teknologi ultra super critical untuk PLTU Batubara (pembangkit baru).
  • Pengingkatan sambungan gas kota kepada 1,7 juta rumah tangga.
  • Pemanfaatan biogas mencapai 48 ribu m3.
  • Pemanfaatan BBN sesuai dengan target Kebijakan Energi Nasional (KEN).
  • Penerapan manajemen energi pada 400 perusahaan (pengguna energi diatas 6000 TOE/tahun).
  • Penggunaan gas untuk bahan bakar transportasi, 10% share BBG dari total bahan bakar untuk transportasi darat.

Selain itu untuk sektor transportasi, dibangun sejumlah perangkat Intelligent Transport System (ITS), pengembangan sistem KA perkotaan di Bandung, membangun jalur Kereta Api double track, reformasi sistem BRT.

Opsi Aksi Mitigasi

Beberapa opsi aksi mitigasi lain yang dapat dilakukan untuk memberikan tambahan 0,28 GtCO2eq adalah:

  • Menonaktiftkan (decommissioning) PLTU batubara yang tingkat efisiensinya dibawah 34% (pembangkit-pembangkit ex-China yang tidak dapat di-upgrade) dan untuk PLTU yang tidak efisien yang sudah berusia diatas 20 tahun.
  • Upgrading PLTU yang berusia 15 tahun kebawah untuk menaikan efisiensi.
  • Upgrading Combine-Cycle Power Plant (CCPP) melalui tindakan retrofit.
  • Optimalisasi efisiensi energi pada pengguna akhir (rumah tangga, gedung komersial dan publik, serta industri, termasuk IKM).
  • Perbaikan kualitas bahan bakar minyak (BBM), terapkan mandatory standard Euro 4 dalam 5 tahun mendatang dan Euro 6 dalam 10 tahun untuk Light Duty Vehicle dan Heavy Duty Vehicle.
  • Terapkan segera kebijakan fuel economy standard dan pembatasan emisi CO2 untuk kendaraan bermotor <130 gr/km pada 2020, dan 95 gr/km pada 2030.
  • Peningkatan pemanfaatan mass public transport untuk kota-kota besar (commuter train, MRT, LRT) dan transportasi dan distribusi logistik berbasis kereta untuk menghubungkan kota-kota di Jawa bagian utara dan selatan.

Lingkungan Pendukung

Berbagai aksi ini dapat dimulai dalam 1-3 tahun mendatang tapi membutuhkan komitmen nasional khususnya eksekutif, legislatif, parpol, pemerintah daerah dan pelaku usaha serta pemimpin nasional lainnya. Selain itu diperlukan kepemimpinan Presiden untuk mengarahkan dan mengkoordinasi menteri-menteri teknis dan kepada daerah untuk menetapkan skala prioritas, penyusunan kerangka regulasi pendukung, alokasi anggaran dan program serta modifikasi dalam dokumen perencanaan.

Sejumlah penyesuaian mungkin diperlukan dalam RPJMN 2015-2019, dan Rencana Kerja Pemerintah dan K/L, BUMN terkait, serta rencana kerja pemerintah daerah. Yang jelas aksi-aksi harus terus berlanjut dan dimasukan dalam RPJMN 2020-2024, siapapun pemimpinnya.

Peran serta aktor-aktor non-pemerintah (non-state actor) harus menjadi bagian dari aksi mitigasi di tingkat kota dan desa. Diperlukan adanya kesepakatan politik dan platform bagaimana partisipasi dan kontribusi aktor-aktor non-pemerintah tersebut dapat dikenali, dihargai dan diperhitungkan hasil penurunan emisi GRK-nya.

Jakarta, 5 Februari 2016

BAGIKAN