Green Climate Fund : Perkembangan dan Peluang Bagi Indonesia

0
1365

Jakarta, 21 Maret 2016

Oleh : Henriette Imelda

Green Climate Fund telah menampung komitmen dana perubahan iklim dengan nilai USD 10,3 milyar. Dengan dana sebesar itu GCF telah mengukuhkan posisinya menjadi lembaga pendanaan perubahaan iklim terbesar di dunia. Lantas bagaimana Indonesia bisa mengambil peluang dan mengakses dana tersebut untuk mengatasi dampak perubahan iklim?

Capture13Green Climate Fund (GCF), lembaga pendanaan untuk perubahan iklim yang dibentuk berdasarkan keputusan COP-17 di Durban pada tahun 2011 lalu, kini telah menampung komitmen dana dari berbagai negara. Hingga Februari 2016 dana yang tertampung telah mencapai nilai USD 10,3 milyar dan mengukuhkan posisi GCF sebagai lembaga pendanaan iklim terbesar di dunia.

Sebagai negara berkembang dan memiliki resiko dari dampak perubahan iklim, Indonesia tentunya memiliki kelayakan dan peluang untuk memanfaatkan dana tersebut. Namun apa saja yang perlu dipersiapkan agar Indonesia bisa mengakses dana tersebut, berikut sejumlah catatan mengenai GCF.

Sumber Pendanaan GCF

Berdasarkan instrumen dan tatacara pengelolaan GCF, sumber pendanaan dibuka seluas mungkin dan tidak dibatasi hanya dari kontribusi negara-negara maju saja, tapi juga kontribusi dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana di GCF selalu tersedia.

Belajar dari pengelolaan Adaptation Fund, dimana sumber pendanaan hanya berasal dari 2% retribusi penjualan Certified Emission Reduction (CER) melalui mekanisme pendanaan bersih (Clean Development Mechanism). Aliran dana ke Adaptation Fund sempat mengalami penurunan karena jatuhnya harga karbon dan rendahnya harga jual CER.

Sampai saat ini Green Climate Fund masih menerima pendanaan dari negara-negara kontributor, termasuk Indonesia yang telah memberikan kontribusi sebesar USD 250,000.

Capture1

Proses Mengakses Dana

Dana CGF dapat diakses melalui beberapa entitas yang teraktreditasi, yaitu entitas dengan akses internasional dan entitas dengan akses langsung. Entitas dengan akses internasional pada umumnya adalah entitas yang memiliki lingkup kerja di tingkat internasional dan dapat bekerja di berbagai macam negara, misalnya Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), atau perusahaan seperti HSBC. Sedangkan entitas dengan akses langsung (direct access) pada umumnya adalah entitas-entitas yang lingkup pekerjaannya ada di suatu negara tertentu saja, misalnya CSE Senegal yang memang hanya bekerja di wilayah Senegal.

Untuk dapat terakreditasi, sebuah lembaga harus mengajukan Expression of Interest (EoI) kepada National Designated Authority (NDA) atau focal point suatu negara untuk GCF. Berdasarkan EoI tersebut, NDA akan mengeluarkan no-objection letter (NOL) yang merupakan pernyataan dari suatu negara tertentu, terhadap aplikasi untuk menjadi lembaga terakreditasi. Setelah itu, kandidat akan mendapatkan akun pendaftaran online ke GCF, untuk mengikuti proses lanjutan sesuai dengan petunjuk sekretariat GCF.

Prosedur diatas tidak hanya berlaku pada saat sebuah entitas akan mengajukan akreditasi, namun juga ketika entitas terakreditasi tertentu akan mengajukan proposal. NDA juga memiliki peran untuk mengeluarkan NOL, sehingga proposal yang diajukan dapat diteruskan kepada GCF Board untuk mendapatkan persetujuan pendanaan.

Itu sebabnya, penting bagi negara berkembang untuk memiliki NDA atau focal point yang aktif, yang terus menerus berkomunikasi dengan Sekretariat GCF, serta melakukan proses akreditasi dan juga penyetujuan proposal.

Prioritas investasi awal GCF

Saat ini ada lima kerangka investasi awal yang menjadi basis bagi GCF untuk memproses proposal. kerangka investasi awal tersebut adalah: (i) Transformasi generasi dan akses energi; (ii) Pengembangan kota-kota yang berdaptasi pada perubahan iklim; (iii) Pembangunan pertanian yang rendah remisi dan ketahanan pangan; (iv) Pengembangan pendanaan untuk kehutanan dan perubahan iklim; dan (v) Peningkatan ketahanan di negara berkembang dan kepuluan kecil (Small Islands and Developing States- SIDS).

Disamping itu, GCF juga menganut strategi investasi dengan persyaratan berikut: (i) alokasi pendanaan harus seimbang antara kegiatan mitigasi dan adaptasi (50:50); (ii) minimal 50% dari pendanaan untuk adaptasi akan dialokasikan kepada negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim, di antaranya adalah LDCs, SIDS, dan negara-negara Afrika; (iii) keseimbangan alokasi pendanaan berdasarkan lokasi (geografis); dan (iv) pelibatan maksimum sektor swasta.

Program Kesiapan (Readiness Program)

Walaupun GCF diperuntukan bagi negara-negara berkembang, namun GCF tetaplah sebuah lembaga pendanaan multilateral, dimana untuk mengakes dananya, setiap entitas harus memenuhi dan mengikuti berbagai ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk memenuhi ketentuan dalam mengakses dana, GCF juga telah membuat program kesiapan. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah : (i) Penguatan NDA atau focal point; (ii) Pengembangan kerangka kerja strategis untuk berhubungan dengan GCF; (iii) Membuka askes langsung entitas untuk memenuhi standar akreditas GCF; (iv) Membuka pipa saluran insial untuk proyek dan program; dan (v) Penyebaran informasi, pertukaran pengalaman dan pembelajaran. Untuk program kesiapan ini ini, GCF juga menyediakan dana sebesar USD 1 juta per tahun kalender per negara yang mengajukan permohonan.

Pada pertemuan GCF ke-11 di Livingstone, Zambia November 2015 lalu, dewan GCF juga menyetujui untuk membentuk fasilitas yang bernama Project Preparatory Facility (PPF). Tujuan pembentukan PPF ini adalah untuk mempercepat penyaluran dana sebesar USD 2.5 milyar untuk proyek-proyek atau program-program yang akan disetujui oleh GCF. Dana yang bisa diberikan oleh PPF adalah 10% total dana yang dimintakan kepada GCF untuk pelaksanaan proyek, dengan batasan maksimum USD 1.5 juta per proposal.

Meski demikian, hingga kini GCF belum memiliki petunjuk pelaksana yang resmi dalam pengajuan proposal ke PPF. Namun pada pertemuan ke-12, dewan GCF memutuskan agar Sekretariat GCF menyiapkan dokumen terkait dengan akses dana pada PPF, guna mendapatkan persetujuan dari dewan GCF. Dewan GCF Board juga memutuskan bahwa sebelum petunjuk pelaksana tersebut disepakati, tidak akan ada proposal pada PPF yang akan diproses untuk disetujui.

Namun, Rwanda telah mengajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan sebesar hampir USD 1,5 juta ke PPF dan disetujui oleh dewan GCF pada pertemuannya yang ke-12. Proposal tersebut adalah satu-satunya proposal yang merespon keputusan dewan GCF di Zambia. Dewan GCF memutuskan untuk meluluskan permohonan Rwanda, terlepas dari keputusan B12/24 yang menyatakan bahwa dewan GCF tidak akan meluluskan proposal apa pun yang ditujukan untuk PPF sebelum petunjuk pelaksana untuk PPF disepakati oleh dewan GCF.

Peluang Indonesia untuk mengakses GCF

Umur GCF yang terhitung masih balita ini, sebenarnya membuka peluang bagi Indonesia untuk bisa mengakses pendanaan yang tersedia, asalkan Indonesia mau memberikan respon yang tepat. Apalagi, Indonesia sempat menempati kursi sebagai anggota dewan dan anggota dewa alternatif di termin pertama pembentukan GCF.

Beberapa entitas di Indonesia memang telah mengajukan ketertarikannya untuk menjadi entitas terakreditasi pada GCF. Namun akan lebih mudah jika mereka mendapatkan pendampingan atau pembelajaran dari entitas-entitas yang sudah terakreditasi atau sedang menjalani proses akreditasi[1]. Sebab berbagai persyaratan yang diminta oleh GCF memang cukup kompleks dan memerlukan waktu bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk dapat menyediakan informasi yang dimintakan oleh GCF.

Selain melalui entitas yang terakreditasi, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk mengakses pendanaan melalui readiness program yang disediakan oleh GCF. Bahkan, bukan hanya GCF yang memiliki readiness program bagi negara-negara berkembang untuk mengakses dana GCF; namun beberapa lembaga-lembaga internasional lainnya juga memiliki anggaran yang dapat diakses untuk komponen readiness.

Capture2Beberapa perkembangan yang terjadi juga menuntut peran NDA yang lebih kuat dan strategis. Prinsip country ownership menuntut NDA harus memiliki kapasitas untuk bisa menilai kelaikan proposal yang akan diajukan kepada GCF. Itu sebabnya, penting untuk NDA GCF di Indonesia memiliki kapasitas teknis, sehingga dapat menilai apakah sebuah proposal dapat diajukan kepada GCF untuk mendapatkan dana. Terkait dengan hal itu juga, NDA harus memastikan bahwa keterlibatan multi-sektor, kelompok masyarakat sipil serta private sector, tercipta.

Diskusi kelompok terbatas yang diadakan oleh IESR terkait dengan pembelajaran untuk proses akreditasi[2], memunculkan kebutuhan adanya forum pembelajaran antar entitas yang berminat untuk mengajukan permohonan akreditasi pada GCF. Forum pembelajaran ini harus diinisiasi dan semakin digalakkan, sehingga akan memperbesar akses Indonesia pada GCF.

Untuk itu, Indonesia juga harus merapihkan struktur dari National Designated Authority (NDA), sehingga memampukan Indonesia untuk mengakses dana GCF, bukan hanya dalam rangka akreditasi, namun juga dalam pengajuan proposal. Beberapa hal berikut ini diperlukan Indonesia untuk melengkapi NDA dalam menjalankan fungsinya:

  1. NDA harus menyusun kerangka strategis terkait dengan kegiatan-kegiatan perubahan iklim apa yang dapat diajukan untuk mendapatkan dana dari GCF. Kerangka strategis ini harus disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan perubahan iklim yang ada di Indonesia. Governing Instrument menyatakan bahwa kerangka strategis tersebut, harus disusun sesuai dan sejalan dengan Nationally Determined Contribution (NDC) dari negara terkait, National Adaptation Plan (NAP), Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA), dan kebijakan dalam negeri lainnya yang relevan.
  2. NDA harus membuat mekanisme yang memungkinkan pelibatan multi-stakeholders di dalam pengambilan keputusan serta monitoring dan evaluasi dari proyek yang dilakukan di negara tersebut.

Walaupun di tahun 2016 ini Indonesia tidak mendapatkan posisi sebagai anggota dewan dan anggota dewan alternatif, namun diharapkan Indonesia dapat meloloskan entitas terakreditasi serta memiliki kerangka strategis untuk pendanaan GCF. Hal yang terpenting juga adalah bagaimana implementasi GCF serta proses pengambilan keputusan yang ada di tingkat nasional, benar-benar memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, terutama kelompok masyarakat sipil dan sektor swasta.

[1] http://www.iesr.or.id/english/2015/11/focus-group-discussion-on-enhancing-direct-access-to-green-climate-fund/

[2] http://www.iesr.or.id/english/2015/11/focus-group-discussion-on-enhancing-direct-access-to-green-climate-fund/