Indonesia dalam Paris Agreement : Lebih dari Sekedar Kontribusi

0
2118

Paris Agreement yang disepakati pada COP 21 di Paris yang lalu, telah memasuki masa penandatanganan bagi seluruh pihak yang tergabung dalam UNFCCC. Masa penandatangan ini adalah satu tahun, terhitung dari tanggal 22 April 2016. Pada 22 April 2016 yang lalu, terdapat 175 negara yang menandatangani Paris Agreement, dimana 15 negara bukan hanya menandatangani, tapi juga meratifikasinya. Jadi 15 negara tersebut, total nilai emisi adalah 0.03%[1].

paris 2015Dibandingkan dengan ketentuan Paris Agreement di Artikel 21, yang menyatakan bahwa diperlukan minimum 55 negara yang meratifikasi, dan merepresentasikan 55% dari total global emisi agar Paris Agreement ini berada dalam status entry into force, tentu saja, perjalanan masih cukup panjang, karena masih diperlukan setidaknya 40 negara lagi, dengan emisi 54,97% dari total emisi global. Negara-negara yang sekaligus menandatangani dan meratifikasi adalah Republik Marshall Islands, Republik Nauru, Republik Palau, Republik Somalia, Palestina, Barbados, Belize, Fiji, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Tuvalu, Maldives, Saint Lucia, dan Mauritus.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri telah menandatangani Paris Agreement di New York, Amerika Serikat, tanggal 22 April 2016 yang lalu, yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya[2].

Mengapa Indonesia harus meratifikasi Paris Agreement?

Mungkin banyak yang berpikir, jika memang diperlukan setidaknya 55 negara dengan total kontribusi emisi global harus mencapai 55%, lalu mengapa Indonesia harus secepat mungkin meratifikasi Paris Agreement? Mengapa tidak menunggu hingga seluruh negara maju dan juga negara-negara lain dengan emisi tinggi untuk meratifikasinya terlebih dahulu? Mengapa harus terburu-buru?

Paris Agreement menyatakan di dalam Artikel 21, bahwa begitu ketentuan untuk entry into force telah tercapai, maka pada hari yang ketiga puluh paska ketentuan tersebut terjadi, Paris Agreement akan entry into force. Hal yang akan dilakukan kemudian adalah memulai Konferensi Para Pihak untuk Paris Agreement (CMA), di mana anggotanya terdiri dari negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan tersebut.

Jadi, jika Indonesia tidak meratifikasinya, maka Indonesia tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan apa pun yang terkait dengan implementasi Paris Agreement. CMA ini seperti CMP untuk Kyoto Protokol, atau COP untuk Konvensi Perubahan Iklim.

Paris Agreement sendiri masih memerlukan begitu banyak modalitas untuk mendukung implementasi dari Paris Agreement saat entry into force. Itu sebabnya, dalam rangka penyusunan modalitas tersebut, dibentuklah Ad hoc Working Group on Paris Agreement (APA), yang akan memulai sesinya tanggal 16-26 Mei 2016 mendatang di Bonn. APA akan terus berlangsung, sampai mandatnya terpenuhi sesuai yang tercantum di dalam Decision COP 21.

Itu sebabnya, penting agar Indonesia bukan hanya menandatangani Paris Agreement, namun juga untuk meratifikasinya, agar di dalam pengambilan keputusan untuk implementasi Paris Agreement, Indonesia juga terlibat dan memiliki hak untuk menentukan arah dari implementasi Paris Agreement itu sendiri.

Nationally Determined Contribution (NDC)

Jika istilah yang digunakan tahun lalu sebelum COP 21 Paris adalah Intended Nationally Determined Contribution (INDC), untuk implementasi Paris Agreement, istilah yang digunakan adalah Nationally Determined Contribution (NDC) dikarenakan sifatnya yang sudah tidak lagi diniatkan (intended). Negara-negara diharapkan dapat mengajukan NDC sebagai bentuk yang konkrit akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertinggi Konvensi.

Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh UNFCCC, negara-negara yang tergabung dalam UNFCCC dalam mengajukan NDC mereka, sebelum mereka melengkapi ketentuan-ketentuan ratifikasi lainnya. Jika ternyata negara-negara tersebut berpendapat bahwa Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang diajukan sebelum COP 21 Paris yang lalu, sudah memadai, maka INDC yang diajukan akan diperhitungkan sebagai NDC pertama dari negara-negara tersebut.

Walau demikian, kesempatan juga diberikan bagi negara-negara yang bermaksud untuk merevisi NDC mereka dan mengajukannya sebelum atau pada saat negara-negara tersebut mengajukan instrumen-instrumen untuk ratifikasi, penerimaan, persetujuaan atau tambahan (instruments of ratification, acceptance, approval or accession)[3].

Pertanyaannya adalah, apakah INDC yang diajukan oleh Indonesia sebelum COP 21 yang lalu sudah cukup untuk dapat diajukan sebagai NDC?

Analisis IESR terhadap INDC Indonesia yang dilakukan pada bulan November 2015[4] yang lalu memberikan lima butir rekomendasi untuk memperbaiki INDC Indonesia menjadi NDC:

  1. Perlu adanya kejelasan dan transparansi pada baseline, terutama dalam memasukkan logika pengembangan baseline yang akan digunakan. Misalnya, bagaimana mengakomodir emisi yang dihasilkan dari kebakaran hutan ke dalam baseline, untuk mengantisipasi kemungkinan hal tersebut terjadi kembali. Baseline ini juga jangan hanya dikembangkan untuk mitigasi, namun juga untuk adaptasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan aspek-aspek ilmiah dari perubahan iklim yang mungkin akan terjadi di Indonesia.
  2. Kejelasan dan transparansi dari metodologi yang digunakan untuk mengembangkan baseline dan juga dalam menentukan penurunan emisi. Metodologi yang dimaksud disini adalah metodologi yang terkait dengan estimasi atau perkiraan, serta perhitungan emisi gas rumah kaca, dan bukan hanya sumber data saja yang dipaparkan.
  3. Kejelasan mengenai keinginan Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% dan 41%. INDC yang diajukan oleh Indonesia tidak menjelaskan bagaimana penurunan emisi akan dicapai di tahun 2030, bagaimana kontribusi sektor, dan tipe-tipe aksi mitigasi apa saja yang akan dilakukan untuk sektor-sektor tertentu dan apa yang menjadi keluaran dari pengurangan emisi.
  4. Kejelasan mengenai pelibatan pemangku kepentingan lainnya selain Pemerintah, seperti swasta dan kelompok masyarakat sipil. Hal ini perlu untuk diperjelas, terlebih lagi, dalam konteks Paris Agreement, diharapkan peran non-state actors seperti swasta dan kelompok masyarakat sipil, dapat ditingkatkan (scale-up)[5]. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Indonesia harus mengembangkan proses yang jelas dan transparan untuk pelibatan kelompok masyarakat sipil dan non-state actors lainnya untuk meninjau INDC yang telah diajukan dan bagaimana dapat meningkatkan kualitasnya dengan memasukkan peran non-state actors di dalamnya.

Terkait dengan komponen pelibatan non-state actors juga, berdasarkan semiloka yang dilaksanakan oleh IESR pada tanggal 14 April 2016 yang lalu, ditemukan bahwa sampai dengan saat ini, ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil, swasta, dan juga pemerintah kota di Indonesia yang  belum banyak diketahui oleh Pemerintah Indonesia, walaupun kegiatan-kegiatan tersebut memiliki potensi untuk berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Namun, diskusi tersebut juga memunculkan isu MRV yang cukup kompleks terkait dengan besaran emisi gas rumah kaca yang bisa diturunkan oleh masing-masing pihak. Hal-hal terkait dengan bagaimana melakukan verifikasi emisi gas rumah kaca yang diturunkan dari kegiatan-kegiatan tersebut, menjadi suatu perdebatan ketika memasuki aspek skala emisi gas rumah kaca yang diturunkan.

Diskusi tersebut dengan jelas memunculkan ragam pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam mengakomodir pekerjaan-pekerjaan kelompok masyarakat sipil dan juga swasta, di mana Pemerintah Indonesia harus menyusun strategi bukan hanya untuk merekognisi kegiatan-kegiatan non-pemerintah, namun juga untuk mengembangkan kelengkapan yang dapat digunakan dalam rangka melakukan MRV untuk memastikan secara akurat besaran emisi yang diturunkan.

  1. Memastikan penurunan emisi tidak memberikan dampak buruk bagi kemiskinan di Indonesia[6]. Seluruh kegiatan penurunan emisi di Indonesia yang dicantumkan di dalam NDC harus dipastikan tidak memperburuk kemiskinan di Indonesia, melainkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Pada pemaparan Bappenas[7] terkait dengan pengembangan model INDC yang juga memasukkan komponen kemiskinan, ditemukan beberapa hal berikut:

  1. Dalam kerangka kebijakan, dengan memprioritaskan anggaran pada program-program untuk menurunkan emisi, terdapat potensi dimana penanggulangan kemiskinan akan terhambat. Hal ini digambarkan melalui model system dynamics yang dibangun dengan mempertimbangkan kegiatan ekonomi, sektor-sektor penghasil emisi, dinamika kemiskinan, dan kebijakan anggaran pada dua hal tersebut. Terhadap simulasi antara skenario baseline dan ambisius, ditemukan bahwa penanggulangan kemiskinan akan mengalami perlambatan sejak tahun 2018 dikarenakan kebutuhan anggaran yang diprioritaskan untuk program-program penurunan emisi.
  2. Melalui model yang telah dibangun, beberapa kebijakan berikut dapat diberlakukan untuk menyeimbangkan antara mengatasi kemiskinan dan penurunan emisi:

a. Kebijakan terkait distribusi pendapatan
b. Kebijakan terkait dengan pengendalian harga
c. Kebijakan terkait dengan penyesuaian upah

Dari ketiga kebijakan di atas, model simulasi yang dilakukan memberikan rekomendasi bahwa skenario penyesuaian upah memberikan hasil simulasi yang paling baik, diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan dan pengendalian harga.

Ratifikasi Paris Agreement memerlukan lebih dari sekedar tanda tangan

Berdasarkan pemaparan di atas, agar dapat memainkan peranan yang penting di dalam era implementasi Paris Agreement, Pemerintah Indonesia masih harus bekerja keras; bukan hanya untuk mempersiapkan instrumen-instrumen ratifikasi, namun juga mempersiapkan sistem di dalam negeri untuk memastikan implementasi Paris Agreement berlangsung dengan transparan dan akuntabel.

Keterdesakan yang saat ini harus diatasi adalah melakukan tinjauan dan revisi terhadap INDC yang sudah diajukan sebelum COP 21 Paris yang lalu, sehingga dapat keluar dengan NDC yang dapat dicapai dan sesuai dengan kondisi Indonesia, di mana Indonesia masih harus menyelesaikan masalah kemiskinan yang masih menjadi masalah utama di Indonesia. Harus diperhatikan agar NDC Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada penurunan emisi saja, namun juga dampaknya pada kemiskinan di Indonesia.

NDC Indonesia juga harus secara jelas memberikan ruang untuk keterlibatan non-state actors, untuk percepatan pencapaian target NDC yang akan diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada UNFCCC. Untuk dapat mencapai hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengembangkan kelengkapan yang dapat mengkomodir peran non-state actors secara jelas, salah satunya adalah kebijakan penurunan emisi yang harus dilakukan sektor-sektor yang menghasilkan emisi terbesar. Kebijakan yang dilakukan harus memungkinkan terjadinya effort-sharing dalam penurunan emisi gas rumah kaca, karena penghasil emisi terbesar adalah bagian dari non-state actors.

Selain itu, proses-proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi NDC sudah seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

[1] http://climateanalytics.org/hot-topics/ratification-tracker

[2] http://news.detik.com/berita/3195114/menteri-lhk-teken-perjanjian-paris-soal-perubahan-iklim

[3] UNFCCC, The Paris Agreement: Next Step, dokumen UNFCCC yang dapat diunduh di https://www.google.com/search?q=ratification+instruments+Paris+Agreement&ie=utf-8&oe=utf-8#q=what+are+ratification+instruments+Paris+Agreement

[4] Tumiwa, F., Imelda, H., “A Brief Analysis of Indonesia’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC)”, IESR, November 2015.

[5] Decision -/CP 21 para 118

[6] Imelda, H., Tumiwa, F., “Designing Indonesia INDC that Enhances a Low Carbon and Resilient Development”, IESR, 2015. Publikasi ini dapat diunduh di: http://www.iesr.or.id/english/2015/07/publication-designing-indonesia-indc-that-enhance-a-low-carbon-and-resilient-development/

[7] Informasi didapatkan berdasarkan diskusi informal terkait dengan model INDC dan kemiskinan yang diselenggarakan oleh UNDP bekerja sama dengan Bappenas