Diskusi : Stranded Asset dan Dampaknya Terhadap Industri Esktraktif di Indonesia

0
516

Bertempat di Bakoel Kofie Jakarta, Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Thamrin School, Rabu lalu (22/6), menyelenggarakan diskusi publik yang membahas tentang stranded asset dan dampaknya terhadap industri esktraktif di Indonesia. Diskusi yang dipandu oleh Fabby Tumiwa ini menghadirkan Sonny Mumbunan dan Jalal sebagai pembicara.

Diskusi-Stranded-AssetStranded Asset atau aset yang terdampar kembali menjadi pembicaraan yang hangat setelah 195 negara di dunia bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Paris pada Desember 2015 lalu. Kesepakatan ini menjadi penanda munculnya kesadaran global bahwa semua pihak harus melakukan upaya yang serius dalam menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi yang tidak lebih dari 2 derajat Celcius.

Kesepakatan ini juga mengubah paradigma mengenai industri ekstraktif sebagai penopang utama kebutuhan energi dunia. Ekstraksi dan pembakaran bahan bakar yang berasal dari energi fosil dianggap sebagai penyebab terbesar meningkatnya suhu bumi. Perlahan namun pasti minyak bumi dan batubara kini mulai dianggap usang dan segera digantikan oleh sumber energi bersih dan terbarukan.

“Perubahan iklim dan merosotnya harga komoditas di pasar dunia menyebabkan nilai aset industri ektraktif-baik dalam bentuk fisik maupun cadangan sumber daya- menurun secara tajam. Hal inilah yang mendorong kalangan industri dan akademisi untuk serius melakukan kajian mengenai stranded asset.” ujar Fabby Tumiwa

Di Indonesia, pembahasan ini juga harus segera dimulai mengingat Indonesia juga adalah negara yang sangat bergantung pada energi fossil dan Indonesia adalah negara terbesar ke-6 yang menghasilkan emisi gas global.

“Bahkan negara kaya minyak seperti Arab Saudi yang selama tidak terlalu peduli dengan perubahan iklim, kini sudah mengambil langkah yang serius dan menyatakan bahwa mereka tidak lagi bergantung pada minyak sebagai sumber pendapatan dan energi” tambahnya.

Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia telah memulai sebuah penelitian yang membahas tentang stranded asset, resiko karbon dan tambang batubara di Indonesia.

Hasil kajian ini menunjukan bahwa stranded asset akan lebih menekan di sektor pertambangan batubara ketimbang sektor minyak bumi. Hal ini disebabkan produksi batubara Indonesia yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

“Stranded asset akan semakin dirasakan ketika permintaan global akan batubara mulai menurun dan harga komoditas di pasar dunia terus merosot” jelas Sonny Mumbunan, peneliti ekonomi dan perubahan iklim.

Resiko ini, jelasnya lagi, tidak semata dialami oleh kalangan industri dan perusahaan batu bara, tapi juga oleh pemerintah. Sebab secara legal kepemilikan sumber daya alam di Indonesia berada ditangan pemerintah seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33.

“Dalam keadaan stranded, perusahaan sebagai pengelola konsensi atau ijin bisa jadi akan mendesak pemerintah untuk membeli komoditasnya dan untuk mengurangi resiko pemerintah harus melakukan subsidi harga.”

Kajian ini juga menemukan situasi yang paradox, dimana merosotnya harga komoditas di pasar dunia tidak serta merta menekan produksi batubara di dalam negeri, tapi justru malah mendorong produksi batubara guna memenuhi pangsa pasar di dalam negeri dan kebutuhan energi nasional.

“Indonesia seharusnya menyiapkan sebuah proses transisi yang serius dalam menghadapi situasi stranded asset ini dan komitmennya terhadap kesepatan global untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya” kata Sonny.

Sedangkan Jalal membahas tentang kajian stranded asset yang terjadi di industri minyak. Dijelaskannya perusahaan minyak dunia memberikan tanggapan yang beragam mengenai stranded asset, bergantung pada keyakinan perusahaan terhadap resiko managemen yang akan mereka hadapi.

Jalal menjelaskan, mereka yang sangat yakin bahwa stranded asset akan menyebabkan resiko managemen yang sangat besar akan melakukan upaya divestasi dan menghentikan seluruh bisnis ekstraksinya. Namun bagi yang tidak, akan melakukan engagement dengan para pembuat kebijakan untuk meneruskan bisnisnya. Sementara yang keyakinannya lebih sedikit akan berupaya untuk melakukan penurunan resiko bisnis.

“Pilihan yang dianggap paling rasional adalah hedging yaitu menangkap peluang investasi dari perubahan iklim dengan mengembangkan energi bersih dan terbarukan. Dan upaya ini sudah mulai dilakukan oleh sejumlah perusahaan minyak dunia.” ujarnya.