Menteri ESDM Baru Harus Banyak Belajar dari Preseden Lapangan Abadi di Blok Masela

0
458

blok-masela_20160628_195138TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Preseden kasus perubahan plan of development (PoD) Lapangan Abadi di Blok Masela menjadi contoh nyata ketidakpastian proses pengambilan keputusan investasi sektor migas dan ketidakjelasan regulasi oleh Pemerintah.

Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, Archandra Tahar, harus menaruh perhatian serius terhadap hal ini.

Fabby menilai, ada hal yang harus jadi perhatian Archandra. Antara lain, reformasi institusi dan kelembagaan di internal Kementerian ESDM, reformasi kebijakan sektor migas dan minerba, percepatan penyediaan akses energi dan inovasi kebijakan dan teknologi.

Reformasi di sektor migas dan minerba, kata dia, harus dilakukan lewat penyusunan UU Minyak dan Gas untuk menggantikan UU No. 22/2001 yang dibatalkan tiga kali oleh Mahkamah Konstitusi.

Dia menilai, UU Migas yang saat ini masih berlaku dipandang tidak lagi efektif sebagai payung hukum regulasi sektor migas yang semakin kompleks dan beresiko.

Lemahnya regulasi, menurut Fabby, terbukti menyurutkan minat investasi di sektor hulu migas dalam 10 tahun terakhir.ini.

Karena itu, Menteri ESDM harus memastikan keputusan investasi migas dilakukan secara terukur, proses yang transparan, berdasarkan aturan main dan regulasi jelas.

“Berbagai faktor ini membuka politisasi yang menyebabkan keputusan pengembangan lapangan Abadi dilakukan melalui proses politik yang tidak transparan dan prudent serta menyampingkan perhitungan teknis-ekonomis,” katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (28/7/2016).

Penyempurnaan UU Mineral dan Batubara menurutnya juga mendesak dilakukan demi memastikan pengusahaan minerba dilakukan secara bertanggung jawab, transparan dan berkelanjutan.

Penyempurnaan pelaksanaan kebijakan clean and clear atas izin-izin pertambangan perlu terus dilakukan, termasuk keberanian memutus praktek-praktek tidak sehat dalam pemberian izin dan pengusahaan pertambangan.

Sumber: www.tribunnews.com.