Siaran Pers : Meminta Presiden untuk Segera Memilih Menteri ESDM Definitif dan Mengembalikan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ke Jalur Reformasi

0
345

Jakarta, 15 Agustus 2016

“Paska pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Presiden hendaknya segera memilih menteri ESDM definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di sektor ESDM terlalu lama. Menteri yang definitif dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral,” demikian disampaikan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) menanggapi pengumuman penghentian Arcandra Tahar malam tadi.

Skandal kewarganegaraan Menteri ESDM telah menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM. Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri (PLT) kiranya tidak berlangsung terlalu lama, mengingat Luhut dipersepsikan terlibat dalam proses penunjukan Acandra sebagai Menteri ESDM yang berakhir dengan tragis.

Luhut juga bukan figur yang tepat sebagai menteri ESDM, dan diduga sarat dengan konflik kepentingan di sektor energi dan mineral, melalui kepemilikannya pada PT Toba Sejahtra yang memiliki empat konsesi tambang batubara, blok migas Madura Tenggara, dan sejumlah pembangkit listrik antara lain PLTU Palu.

Menurut Fabby Tumiwa, sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia dapat menjadi sasaran empuk para pemungut rente dan pebisnis yang oportunis jika tidak diawasi dan diatur dengan baik. Dalam dua tahun mendatang terdapat 22 kontrak kerja wilayah kerja migas yang akan berakhir. Jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka kemungkinan munculnya praktek-praktek rente walaupun sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 yang dapat dirubah karena statusnya yang hanya berupa Peraturan Menteri.

Di sektor minerba, terdapat peluang terkait dengan renegosiasi kontrak-kontrak tambang dan PKP2B dan keberlanjutan penataan IUP yang terkait dengan status Clean and Clear (CnC) dimana terdapat tunggakan PNBP senilai 25 triliun yang tidak dibayarkan oleh pemegang IUP dan PKP2B, serta harga pembangkit mulut tambang, serta kebijakan hilirasasi.

Presiden Jokowi harus memilih sosok menteri ESDM yang memiliki kredibilitas, integritas serta mumpuni, tidak memiliki dosa-dosa masa lalu dan tidak terlibat dalam bisnis-bisnis di sektor energi. Menteri ESDM yang hendak dipilih kiranya sosok yang teruji, berpengalaman, dan berani menghadapi kepentingan-kepentingan yang berniat menggerogoti sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, dengan menggunakan kendaraan politik.

IESR juga mendesak agar Plt Menteri ESDM tidak membuat keputusan-keputusan strategis terkait kebijakan dan penyegaran organisasi di Kementerian ESDM. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menyandera Menteri ESDM definitif di kemudian hari.

###

Tentang IESR
Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah sebuah lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang Energi dan Perubahan Iklim, dan dijabarkan dalam tiga program: Akses untuk Energi, Perubahan Iklim dan Reformasi Industri Ekstraktif. Berdiri resmi di tahun 2007, IESR bergerak sebagai lembaga pemikir (think tank) bagi masyarakat sipil yang secara aktif menginspirasi, mendorong, dan mendukung perubahan-perubahan ke arah keadilan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan manusia.

Kontak media:

Yesi Maryam
yesi@iesr.or.id
081212470477

BAGIKAN