Menuai Pundi untuk Pembangunan Selaras Perubahan Iklim melalui Green Climate Fund (GCF)

0
574

blog2Menyaksikan 197 negara di dunia sepakat untuk mengimplementasikan kesepakatan bersama di Paris pada COP 21 yang lalu, menjadi marka penting bagi perjalanan negosiasi perubahan iklim global. Menyaksikan momen-momen di mana Kesepakatan Paris resmi berkekuatan hukum, mungkin lebih dari suatu mimpi yang menjadi kenyataan. Bagi kebanyakan negara, dinamika yang sangat cepat ini mungkin sulit untuk diantipasi, dan waktu menjadi musuh yang paling besar bagi masing-masing negara untuk berpacu di tingkat nasional; untuk memastikan tempat di kursi negosiasi COP 22 mendatang di Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties to this Agreement (CMA). Walau demikian, apakah pernah terpikirkan bagaimana mendanai kegiatan-kegiatan perubahan iklim yang menjadi konsekuensi dari Kesepakatan Paris ini? Jika iya, bagaimana caranya?

Salah satu entitas operasional yang akan digunakan untuk mendanai aksi-aksi perubahan iklim di bawah Kesepakatan Paris adalah Green Climate Fund (GCF). Tercatat sebagai pundi pendanaan perubahan iklim terbesar saat ini, dengan komitmen pendanaan hingga lebih dari USD 10 milyar, GCF menjadi pusat perhatian banyak orang. Saat ini, terdapat 8 proposal yang telah disetujui, satu proposal yang siap untuk dilakukan, dan 10 proposal yang baru saja mendapatkan ketukan palu dari pemimpin sidang di pertemuan para Dewan GCF ke-14 yang baru selesai.

Menjadi pusat perhatian memiliki dilema tersendiri; di satu pihak, banyak orang menaruh harapannya.Di lain pihak, begitu banyak pekerjaan yang harus dituntaskan terkait kesiapan institusi ini untuk menjalankan perannya sebagai institusi pendanaan perubahan iklim. Itu sebabnya tidak heran jika banyak orang menuai kegembiraan dan kekecewaan pada saat yang bersamaan.Adapun Sekretariat tetap bergumul menghadapi eforia banyak pihak yang tercermin dalam bentuk melimpahnya proposal akreditasi dan target proporsi seimbang antara akses internasional dan akses langsung yang diputuskan oleh Dewan GCF.

Para Anggota Dewan (Board Member), yang merupakan pihak pengambil keputusan di dalam operasional GCF pun dituntut untuk memastikan dana GCF mengalir ke negara-negara Pihak yang memang memerlukan pendanaan untuk melakukan aksi-aksi, yang berkontribusi pada penurunan emisi, penyerapan emisi, atau peningkatan daya lenting suatu negara terhadap dampak perubahan iklim. Target dana yang harus disalurkan oleh GCF saat ini berada di angka USD 2.5 milya untuk program-program kesiapan (readiness) bagi negara-negara berkembang sehingga kelak siap menerima dana GCF skala penuh, serta melalui implementasi proposal kegiatan yang diajukan oleh entitas yang telah terakreditasi.

Memastikan kepemilikan negara

blog1Komponen yang terpenting di dalam pendanaan perubahan iklim melalui GCF adalah kepemilikan negara (country ownership). Penerjemahan dari ‘kepemilikan negara’ di sini tidak terbatas hanya pada tingkat pemerintah, sebagaimana yang seringkali diterjemahkan oleh banyak pihak. Kepemilikan negara di sini termasuk kepemilikan dari komunitas terkait di mana kegiatan tersebut dilakukan. Memastikan kepemilikan ini membutuhkan sebuah mekanisme koordinasi di tingkat nasional yang dapat diakses oleh berbagai pihak selain dari pemerintah nasional; suara dari komunitas dan kelompok masyarakat sipil pun, seharusnya dapat tercermin di sini.

Seringkali di dalam seleksi proposal pendanaan yang diajukan kepada GCF, komponen kepemilikan hanya tercermin dari penerbitanno-objection letter (NOL). Pada kenyataannya, NOL tidak sepenuhnya mencerminkan kepemilikan dari suatu negara tetapibagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh National Designated Authority (NDA) yang ada pada negara tersebut.Sebuah proposal seharusnya juga melampirkan bukti adanya proses konsultasi di wilayah/lokasi tempat kegiatan akan dilakukan. Belajar dari berbagai macam pengalaman yang ada saat ini, justifikasi yang menandai partisipasi hanyalah sebatas daftar hadir dari proses konsultasi yang dimintakan, yang sebenarnya tidak memiliki arti apa pun. Dokumentasi dari proses konsultasi yang berlangsung, dibaca dan disetujui oleh para pihak yang terlibat, harusnya merupakan bukti partisipasi yang dapat dilampirkan untuk keperluan ini.

Diskusi yang berlangsung ketika pertemuan Dewan GCF ke-14 lalu juga menitikberatkan bahwa kepemilikan tidak harus selalu dilakukan melakukan co-financing (pendanaan dampingan) dari negara di mana aksi perubahan iklim dilakukan. Tergantung dari kemampuan suatu negara untuk mendanai suatu aksi perubahan iklim, pendanaan dampingan menjadi suatu beban tersendiri untuk negara berkembang. Seharusnya, dana-dana multilateral seperti ini, lebih diarahkan sebagaipemancing yang dapat memicu mobilisasi uang di dalam negeri untuk aksi-aksi perubahan iklim, yang kemudian akan memampukan negara tersebut untuk mendanai sendiri aksi-aksi perubahan iklim melalui pendanaan mereka sendiri di kemudian hari.

Meningkatkan akses langsung pada pendanaan

Perdebatan menarik terkait dengan akses langsung juga terjadi di pertemuan para dewan Green Climate Fund yang ke-14. Kerap kali, banyak yang berpikir bahwa meningkatkan akses langsung pada pendanaan akan tercermin dari berapa banyak national implementing entities (NIEs) atau entitas-entitas lainnya yang terakreditasi sebagai direct access entities dari suatu negara. Padahal, ruh dari peningkatan akses langsung ditandai dari seberapa besar aksi-aksi perubahan iklim yang dilakukan, dapat dirasakan sepenuhnya sampai ke tingkat lokal, memenuhi kebutuhan lokal, dan para penerima keuntungan tidak semata-mata hanya  menerima keuntungan berdasarkan keputusan top-downyang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak entitas yang terakreditasi (accredited entities).

Memiliki banyak NIEs merupakan satu indikator permukaan yang dapat digunakan, namun, akses langsung pada pendanaan GCF akan dinilai dari dampak positif yang diterima oleh masyarakat lokal, yang membantu negara dalampemenuhan target-target pembangunan, termasuk target-target aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

Meningkatkan akses langsung pada pendanaan juga berarti negara terkait harus memiliki sikap dengan cara mengetahui dengan persis, apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk dapat membangun serta menjawab masalah-masalah sosial-ekonomi terkait. Itu sebabnya, mekanisme koordinasi di berbagai tingkat, sangat diperlukan. Itu sebabnya pula, mekanisme koordinasi yang ada seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada pemerintah saja, namun meliputi seluruh kalangan seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, komunitas lokal, bahkan pihak swasta; karena seringkali pihak-pihak inilah yang lebih mengetahui apa yang menjadi hambatan, kendala, dan tantangan pembangunan saat ini.

Mempertemukan kebutuhan dan permintaan

Beberapa proposal yang diajukan pada pertemuan Green Climate Fund ke-14 yang lalu, menitikberatkan relevansi aktivitas yang diajukan terhadap pencapaian target negara yang akan tercermin di dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan berjalan paska tahun 2020. Cukup menarik untuk melihat salah satu proposal kegiatan yang akan dilakukan di 13 negara yang terdapat di Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika Utara, dengan melibatkan sektor swasta dan sektor finansial di negara-negara tersebut. Proposal tersebut menitikberatkan pada kegiatan yang memampukan negara tersebut memobilisasi pendanaan, melalui sektor swasta dan sektor finansial lokal, untuk dapat melakukan investasi di bidang energi terbarukan, efisiensi energi, dan juga pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih, melalui pergerakan investasi di dalam negeri. Harus diakui, kebanyakan investasi energi terbarukan dan energi bersih sedikit banyak terletak di komposisi pendanaan, di mana investasi di bidang-bidang ini masih merupakan kategori investasi dengan risiko tinggi. Itu sebabnya, pendanaan lainnya akan diperlukan, untuk mengurangi resiko dari investasi seperti ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin,misalnya Indonesiakelak dapat juga menggunakan pendanaan GCF sebagai dana umpan untuk menciptakan pasar yang kondusif bagi penerapan teknologi-teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi?

Proposal lainnya terkait dengan proyek panas bumi, di mana dana Green Climate Fund digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi panas bumi, yang merupakan kegiatan dengan risiko paling tinggi di dalam rantai produksi panas bumi. Memang pendanaan untuk panas bumi yang diberikan oleh GCF bukanlah satu-satunya sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan panas bumi tersebut, namun, menggunakan GCF sebagai dana umpan untuk mendanai kegiatan dengan risiko tinggi yang sedikit investor mau untuk lakukan, dapat membantu masyarakat setempat bukan hanya untuk mendapatkan akses listrik tapi juga untuk membangun.

GCF saat ini telah menyetujui 18 proposal dengan kegiatan yang beragam, antara aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Walaupun belum satu pun dari kegiatan tersebut yang telah diimplementasikan, jenis kegiatan yang dapat didanai sangat beragam, dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima keuntungan. Namun, tentu saja, dana yang tersedia di GCF akan menjadi sia-sia, ketika tidak ada kebutuhan yang teridentifikasi dengan jelas. Itu sebabnya, penting bagi suatu negara untuk dapat mengidentifikasikan kebutuhan pembangunannya, lengkap dengan strategi pendanaannya.

Memanfaatkan Pendanaan GCF bagi Indonesia

blog3Indonesia memiliki berbagai macam aksi perubahan iklim yang dapat dilakuka dengan pendanaan GCF. Untuk aksi mitigasi misalnya, kegiatan-kegiatan yang saat ini sulit sekali untuk mendapatkan pendanaan seperti energi terbarukan, baik skala kecil, menengah, atau besar, serta efisiensi energi, dapat didanai oleh pendanaan GCF. Pendanaan ini juga dapat digunakan untuk memberikan credit line bagi institusi pendanaan lokal, sehingga bunga yang diberlakukan oleh institusi pendanaan di tingkat nasional, tidak sebesar bunga proyek komersial seperti biasa yang saat ini masih diberlakukan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan atau efisiensi energi. Dari segi adaptasi perubahan iklim, pendanaan GCF dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan terkena dampak perubahan iklim untuk skala panjang, seperti infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim di masa yang akan datang. Namun, pertanyaannya adalah apa yang menjadi kebutuhan Indonesia untuk menghadapi dampak perubahan iklim, yang pada saat bersamaan menurunkan emisi gas rumah kaca?

Indonesia memerlukan suatu kerangka strategi aksi perubahan iklim, yang berisi aksi-aksi perubahan iklim sektoral yang dapat dilakukan oleh berbagai kementerian, yang kemudian dapat diturunkan menjadi aksi-aksi perubahan iklim yang perlu dilakukan secara umum untuk dapat dibiayai dengan menggunakan pendanaan GCF.Kerangka strategi ini selayaknya disusun berdasarkan regulasi dan inisiatif yang terdapat di Indonesia, terkait dengan kebutuhan pembangunan. Kebutuhan di sini juga mencakup kebutuhan negara untuk mendapatkan data dan informasi ilmiah terkait dengan perubahan iklim, yang digunakan untuk menjadi basis pembangunan yang selaras dengan perubahan iklim. Kerangka strategi ini yang juga harus disusun dan direncanakan melalui mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat sipil dan komunitas lokal.

Indonesia Mengakses dana GCF

Pemberlakuan mekanisme akses langsung pendanaan GCF melalui national implementing entity (NIE) mungkin merupakan pedang bermata dua bagi negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan karena kriteria yang harus dipenuhi oleh NIE dinilai masih sangat tinggi, sehingga sulit untuk NIE untuk mendapatkan akreditasi. Hal ini juga dikenali oleh Dewan GCF, sehingga mereka mengeluarkan keputusan untuk memberikan prioritas bagi NIEs terutama yang berasal dari Asia Pasifik dan wilayah Eropa Timur, dengan harapan akan semakin banyak NIEs yang dapat terkareditasi di pertemuan Dewan GCF mendatang, terutama mereka yang harus memulai proses akreditasi dari awal. Mendukung keputusan di atas, program kesiapan (readiness) tetap akan diberlakukan dan akan terus dijalankan.

Indonesia sendiri memerlukan begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. GCF merupakan salah satu opsi pendanaan multilateral yang juga memerlukan keaktifan negara-negara berkembang untuk mengaksesnya. Upaya yang dilakukan haruslah merupakan upaya dari dua belah pihak, dan bukan hanya dari pihak multilateral saja. Itu sebabnya, Indonesia harus memiliki mekanisme outreach yang masif untuk dapat memberikan informasi dan menarik minat NIE yang berpotensi lainnya untuk mengakses pendanaan ini. Mekanisme cross-learning juga harus dilakukan, sehingga NIE yang lebih dahulu (advance) juga dapat membantu NIE lainnya di dalam meningkatkan jumlah national implementing entities sehingga meningkatkan peluang Indonesia dalam mengakses pendanaan GCF.

Mekanisme koordinasi dalam negeri yang kuat juga harus dilakukan, dalam rangka perencanaan untuk menyusun country programming, menseleksi proposal yang diajukan oleh implementing entities baik yang diajukan oleh international implementing entities maupun national implementing entities, serta mekanisme pengawasan dari implementasi proposal juga harus dilakukan oleh berbagai pihak.