Diskusi : Dana Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

0
33

Guna membahas alternatif mekanisme pendanaan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Asosiasi Energi Surya mengadakan diskusi bersama Dr. Hayu S. Prawabowo, Ketua Lembaga Pemulaiaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia (LPHSDA-MUI) bertempat di kantor IESR, Selasa, 24 Oktober 2017.

Diskusi Mekanisme Pendanaan Solar PV Rooftop bersama IESR, AESI, LPLHSDA MUI dan YLKI

Mekanisme pendanaan merupakan satu dari tujuh aspek yang tengah disiapkan guna mendukung gerakan nasional sejuta surya atap yang dicanangkan pada 13 Oktober 2017 lalu. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong aspirasi masyarakat dan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan target kapasitas sebesar 6,3 GW di tahun 2025.

“Salah satu tantangan dalam pengembangan energi terbarukan-khususnya pembangkit listrik tenaga surya adalah kurangnya dukungan pendanaan dari berbagai lembaga keuangan. Oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah mekanisme pendanaan yang memungkin berbagai lembaga keuangan, seperti perbankan atau lembaga publik lainnya bisa mendukung gerakan ini,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam membuka diskusi.

Menurut Dr. Ir. H. Hayu S. Prabowo pengembangan pembangkit listrik tenaga surya sejalan dengan ajaran Islam dan konsep Eco Masjid yang kini ditengah dikembangkan oleh lembaganya. Dimana masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat kegiatan ummat yang menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dr.Ir H. Hayu S. Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia

“Penggunaan energi yang bersih dan terbarukan seperti surya atap dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjalakan salah satu kewajiban dalam ajaran Islam yaitu menjaga keturunan masa depan yang baik.”Ujar Hayu.

Eco masjid sendiri, menurut Hayu memiliki kapasitas yang memadai dalam mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pengembangan dana Wakaf yang saat ini mencapai Rp. 7 triliun dan 800.000 masjid yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Penggunaan dana wakaf bagi pengembangan energi terbarukan, menurut Hayu sangat dimungkinkan karena tidak hanya akan memberikan manfaat bagi ummat, namun juga menjadi peluang untuk mendorong kegiatan yang produktif, baik untuk masjid dan masyarakat di sekitarnya.

Ahli ekonomi syariah ini juga menjelaskan, ada tiga mekanisme yang bisa digunakan untuk menggunakan dana wakaf yaitu melalui perbankan syariah, pasar modal atau pengunaan crowd funding.

Sebagai tindak lanjut diskusi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengadakan diskusi terbatas yang melibatkan para pihak-termasuk lembaga perbankan dan perusahaan pengembang energi surya dan pemerintah untuk membangun model mekanisme pendanaan yang diaplikasikan dalam sebuah proyek percontohan.

BAGIKAN