Transisi Dunia Menuju Energi Bersih

0
62

Sejumlah negara telah menyiapkan rencana jangka panjang untuk menghentikan penggunaan energi fosil-khususnya batubara- dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang lebih bersih di tahun 2025. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyiapkan kerangka kebijakan dan koordinasi antar lembaga.

Selama dua pekan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim ke 23 yang berlangsung di Bonn Jerman, transisi energi menjadi topik yang paling banyak dibahas dan diperbincangkan dalam berbagai forum pertemuan. Hal ini merupakan implikasi dari tercapainya Kepakatan Paris, dimana dunia bersepakat untuk menjaga kenaikan temperatur bumi tidak lebih dari 2℃ dan diusahakan hingga 1,5℃.

Upaya untuk segera menghentikan menggunakan batubara sebagai sumber energi, dan beralih pada energi terbarukan yang lebih bersih tampaknya menjadi telah sebuah keharusan dan bukan pilihan yang bisa ditawar.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam acara diskusi media yang diselenggarakan oleh IESR bersama dengan Center for Research Asia (CERA) yang membahas tentang hasil KTT Perubahan Iklim tahun 2017 dan implikasinya terhadap kebijakan energi, yang berlangsung di Jakarta, Jum’at (24/11).

Bahkan, ujar Fabby, sebanyak 15 negara dan 5 negara bagian di dunia telah membentuk sebuah aliansi bernama Powering Past Coal yang memiliki target besar untuk berhenti menggunakan batubara di tahun 2025-2030. Negara-negara seperti China, India dan Jerman memang tidak tergabung dalam aliansi ini, namun pemerintah negara tersebut telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk keluar dari penggunaan batubara dan mulai bergerak dengan cepat untuk menggunakan energi terbarukan yang lebih massif.

“Dalam rencana pembangunan hingga tahun 2030 Pemerintah China telah membatalkan rencana pembangunan PLTU sebesar 103 GW dan menambah pasokan sebesar 900 GW dari sumber energi terbarukan” jelas Fabby.

Sedangkan negara-negara G20 lainnya seperti Mexico dan Belanda kini terus mengembangkan energi terbarukan dalam kapasitas yang lebih besar sehingga membuat harga energi semakin murah dan terjangkau. Baru-baru ini lelang untuk panel surya di Mexico mencapai harga sebesar 1,7 sen/KwH, sementara di Belanda pembangkit turbin laut mencapai harga 5,3 euro/KwH.

Fabby menjelaskan ada dua faktor utama yang menyebabkan negara-negara tersebut mampu melakukan transisi energi secara cepat, yaitu kerangka regulasi yang mendorong iklim investasi serta tingkat ketekunan dalam mengembangkan energi terbarukan.

Dua faktor ini, yang menurutnya masih sulit untuk dibangun di Indonesia. Sehingga tak heran jika Indonesia justru semakin bergantung pada penggunaan batubara dan tertatih dalam pengembangan energi terbarukan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Wira Yudha yang menjelaskan belum solidnya koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi focal point untuk isu perubahan iklim dan Kementerian Bappenas yang menangani Sustainable Development Goals (SDGs). Padahal kedua tema ini saling terkait satu sama lain. Buruknya koordinasi antar lembaga ini juga menyebabkan tidak adanya data yang akurat mengenai berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk mendorong program-program terkait perubahan iklim dan SDG.

Selain itu, di awal rencana pembangunan program listrik 35.000 MW tidak ada porsi energi terbarukan, hingga komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah memasukan kontribusi energi terbarukan dan Menteri ESDM pada saat itu merevisi penggunan sumber energinya.

Koordinasi antar pihak ujar Satya memang menjadi tantangan besar di Indonesia, termasuk di parlemen. Itu sebabnya, dia bersama anggota DPR yang lain mencetuskan konsep kaukus ekonomi hijau dengan tujuan agar isu perubahan iklim dan energi terbarukan dalam pembangunan yang berkelanjutan bisa menjadi arus utama di badan legislatif.

Sementara Rahmat Witoelar, utusan khusus presiden untuk perubahan iklim mengungkapkan keterlibatan para pihak-khususnya kalangan muda- akan menjadi roda penggerak utama untuk mendorong pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan target pengendalian perubahan iklim, karena mereka adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap masa depan lingkungan yang lebih baik.