Seri Diskusi Pojok Energi #7 Menyoal Tarif Listrik Murah

Batubara bukan lagi sumber energi listrik yang murah

0
260

Batubara bukan lagi sumber energi listrik yang murah

Para pelanggan listrik mungkin bisa bernafas lega. Karena pemerintah memutuskan untuk tidak menaikan tarif listrik hingga akhir tahun 2019. Keputusan ini diambil dengan alasan kenaikan tarif listrik dikhawatirkan akan memicu terjadinya inflasi, mendorong kenaikan harga-harga komoditas lain, dan akibatnya pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan.

Namun keputusan ini tetap menimbulkan kekhawatiran. Sebab harga batubara yang menjadi sumber energi primer mayoritas pembangkit listrik di Indonesia akan terus bergolak sesuai dengan kondisi pasar. Di sisi lain, batubara adalah sumber energi fosil, suatu hari nanti jumlahnya akan berkurang dan habis.

Jika pemerintah tidak segera mencari solusi yang lebih baik-dengan mengembangkan sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan murah- bisa dipastikan kemandirian energi Indonesia di masa depan akan berat untuk diwujudkan.

Demikian benang merah pembahasan Seri Diskusi Pojok Energi : Menyoal Tarif Listrik Murah yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta pada Selasa lalu (28/2).

Diskusi ini menghadirkan Jisman Hutajulu, Kasubdit Harga Tenaga Listrik, Direktorat Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Dr. Fahmi Radhi, pengamat ekonomi Energi, Universitas Gajah Mada, Margaretha Quina, Peneliti Indonesian Center for Envinrontal Law (ICEL) dan Sudaryatmo, Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Mengawali diskusi Jisman Hutajulu menjelaskan tentang komitmen pemerintah untuk penyediaan akses listrik bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di kawasan terpencil dan timur Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan menyediakan layanan listrik dengan harga yang seragam dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dalam menetukan tarif listrik pemerintah selalu memperhitungkan sejumlah faktor, selain komponen tarif listrik berupa harga minyak internasional, kurs, dan inflasi, juga dihitung biaya pokok lainnya, termasuk kinerja PLN dalam melakukan efisiensi dan margin.

“Penyesuaian tarif listrik tidak selalu berakibat pada kenaikan harga listrik, namun ketika harga minyak turun pada awal tahun 2016 lalu, harga listrik juga mengalami penurunan, namun tidak banyak masyarakat yang sadar, tapi ketika harga listrik naik masyarakat biasanya langsung menjerit”ujarnya.

Dan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan tarif listrik dalam dua tahun ke depan juga berdasarkan pertimbangan yang panjang. Termasuk dampak kenaikan harga batu bara. Menurut Jisman, apa yang terjadi sekarang ini tidak akan membuat PLN mengalami kebangkrutan, namun berdampak pada kesempatan keuntungan yang selama ini diperoleh PLN.

Sementara pengamat ekonomi energi Fahmi Radhi mengatakan, listrik merupakan kebutuhan semua warga negara oleh karena itu, pemerintah harus mengatur harga listrik dengan harga yang terjangkau secara ekonomi dan bukan semata-mata membuatnya menjadi murah.

Di tengah melonjaknya harga batubara sekarang ini, pemerintah diharapkan bisa membuat regulasi yang mengatur harga batubara dalam negeri (Domestik Obligation Market-DMO) dengan menentukan harga atas dan bawah batu bara sehingga terjadi share gain dan share pain baik bagi PLN-sebagai penyedia listrik nasional dan para pengusaha batubara.

Situasi ini menurut Fahmi juga menjadi pembelajaran bahwa pemerintah perlu lebih serius dalam mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi masa depan, karena batubara tak lagi bisa dianggap sebagai sumber energi yang berlimpah dan murah.

Berdasarkan hasil studi kasus di sejumlah PLTU, Margaretha Quina melihat pemerintah perlu mempertimbangkan lebih dalam untuk penggunaan batubara sebagai sumber energi listrik di masa depan. Menurutnya, ada biaya ekternal yang selama ini tidak pernah menjadi perhitungan, yaitu dampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

“Biaya tersebut harus ditanggung oleh masyarakat, tak hanya mereka yang berada di sekitar kawasan PLTU, namun masyarakat luas akibat polusi yang dihasilkan dari sejumlah PLTU.”jelas Quina.

Sayangnya, biaya ekstenal ini tak pernah menjadi perhatian, dan semakin diperburuk lagi karena rendahnya standar baku mutu emisi yang ada di sejumlah pembangkit dan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Standar lingkungan yang masih rendah (PermenLH No. 21/2008)

“Indonesia sangat tertinggal dari negara lain, seperti China dan India yang semakin memperketat pengawasan dan baku butu emisi pembangkit listrik dari batubara dan semakin progresif dalam membangun pembangkit dari sumber energi terbarukan.” ujar Quina.

Sementara Sudaryatmo menilai sebagai layanan dasar dan roda penggerak ekonomi, penyediaan akses listrik perlu ditingkatkan dengan pengaturan harga dan menjamin pelayanan yang handal bagi para konsumen. Masyarakat, dalam hal ini juga perlu dilibatkan dalam sosialisasi tarif litrik untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mencegah timbulnyai keresahan di masyarakat.

Bahan presentasi dapat diunduh disini :

  1. Menyoal Tarif Listrik Murah – Sudaryatmo, YLKI
  2. Biaya Tak Terlihat Dari Listrik Batubara – Margaretha Quina, ICEL
  3. Kebijakan Tarif Tenaga Listrik – Dirjen Ketenagalistrikan, Kementrian ESDM