Siaran Pers: Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia Menghadapi Tantangan Berat

0
93

Tidak ada kemajuan yang berarti untuk pengembangan energi terbarukan di tahun 2018. Demikian laporan Indonesia Clean Energy Outlook: Reviewing 2018, Outlooking 2019 yang dirilis oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) pada Rabu, 19 Desember 2018. Laporan ini memperkirakan prospek energi terbarukan tahun 2019 akan lebih suram, setidaknya hingga semester pertama 2019. Kualitas kebijakan dan kerangka peraturan di sektor energi, konsistensi dalam implementasi kebijakan, proses procurement internal PLN, akses pembiayaan bunga rendah, kapasitas jaringan, dan terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable adalah beberapa faktor yang menghambat percepatan pengembangan energi di Indonesia.

Laporan ini menyoroti mandeknya kapasitas terpasang baru dari pembangkit listrik energi terbarukan dalam tiga tahun terakhir. Meskipun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN mengklaim tentang PPA/Power Purchase Agreement yang tertinggi – sebanyak 70 PPA ditandatangani pada tahun 2017, tetapi setelah satu tahun, sekitar setengah dari proyek masih berjuang untuk mencapai financial close dan menghadapi risiko penghentian oleh PLN pada akhir tahun ini.

Laporan ini juga menyoroti tentang ketersediaan pembiayaan energi terbarukan di Indonesia. Dimana banyak pengembang proyek yang terbarukan mengeluhkan tentang kesulitan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, sementara lembaga keuangan berjuang untuk mendapatkan proyek yang layak untuk dibiayai. Bankabilitas proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia terutama terhambat oleh tarif yang tidak menarik, skema Build-Own-Operate-Transfer (BOOT), dan alokasi risiko PLN dan pengembang proyek.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menyatakan, “Laporan ini memberikan peringatan keras bahwa pemerintah tidak berada di jalur untuk mencapai 23% target energi terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional 2014 dan Rencana Energi Nasional 2017. Situasi telah memburuk dalam dua tahun terakhir karena kebijakan dan regulasi yang menguntungkan kepentingan PLN tetapi gagal menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk memobilisasi investasi sektor swasta. Akibatnya, investasi terbarukan terus menurun sejak 2015.”

Kajian IESR juga memperkirakan situasi di tahun 2019 juga tidak mungkin membaik. Pertama, masa pemilihan umum telah tiba, dan harga energi menjadi salah satu isu sentral dalam kampanye, akan sangat mungkin pemerintah akan berusaha untuk menjaga harga listrik tetap rendah. Baru-baru ini, Menteri ESDM Ignatius Jonan dalam satu wawancara menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga listrik hingga akhir 2019. Ini berarti bahwa pemerintah akan mempertahankan kebijakan status quo untuk melindungi bunga PLN dan tarif energi terbarukan ditetapkan lebih rendah untuk mensubsidi biaya pembangkitan listrik PLN yang lebih tinggi.

Kedua, meskipun Kementerian ESDM telah mengisyaratkan untuk merevisi Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 pada tahun depan, belum ada pernyataan resmi mengenai hal ini. Demikian juga dengan ruang lingkup revisi Permen ini, karena kecenderungan menteri adalah untuk menjaga proses internal dan tidak transparan kepada publik atau pemangku kepentingan yang relevan. Berdasarkan revisi Peraturan Menteri ESDM No. 12/2017 jo 48/2017 dan kemudian  menjadi Permen No. 50/2017, perubahan peraturan saat ini tidak mengarah untuk perbaikan iklim investasi swasta di bidang energi terbarukan.

Ketiga, mengingat kondisi politik pada tahun 2019, sangat mungkin bahwa investor asing akan terus menunggu dan melihat hasil pemilihan dan arah kebijakan kabinet baru pada bulan Oktober 2019. Kami mengantisipasi bahwa investasi terbarukan oleh sektor swasta akan mengalir di kuartal keempat tahun depan. Oleh karena itu, sebagian besar investasi tahun depan akan dilakukan oleh PLN dan BUMN lainnya.

 Laporan itu juga memperkirakan proyek energi terbarukan seperti panas bumi, angin, matahari dan biomassa akan tetap stagnan hingga tahun depan. Pengembangan panas bumi akan terbatas pada kegiatan survei dan pra-eksplorasi untuk mengumpulkan data. Pengembangan proyek energi terbarukan akan terbatas sektor tertentu.  PLTS atap (Solar PV) yang berpotensi untuk dikembangkan hingga 1 GWp per tahun akan tumbuh secara melambat terutama untuk pelanggan kalangan rumah tangga. Keluarnya Peraturan Menteri ESDM No. 49/2018 telah menurunkan minat pelanggan PLN yang potensial khususnya perumahan dan industri. Pembangkit listrik tenaga angin utilitas juga akan melambat tahun depan, karena kerangka peraturan, masalah jaringan dan kesiapan PLN untuk mengatasi daya intermiten.

Pamela Simamora, Kepala Divisi Riset IESR menyatakan, untuk menarik minat investasi, Kementerian ESDM harus meningkatkan kualitas kebijakan dan kerangka regulasi untuk mendukung investasi energi terbarukan. Ini berarti dibutuhkan upaya perbaikan yang menyeluruh terhadap Peraturan Menteri ESDM No. 48/2017, 50/2017, 10/2017 jo 49/2017 serta kejelasan mengenai sistem pararel dalam Peraturan ESDM Nomor 1/2017 untuk menghilangkan hambatan dalam investasi, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan investor.

Oleh karena itu, IESR mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil kepemimpinan dalam mengembangkan energi bersih di Indonesia dan memberikan panduan yang jelas dan kuat kepada kementerian sektoral untuk mempercepat pengembangan dan investasi energi terbarukan. IESR juga mendesak pemerintah untuk membentuk Dana Energi Bersih Indonesia untuk mendukung pembiayaan energi terbarukan untuk skala kecil, terutama proyek dibawah skala 10 MW. Insentif fiskal perlu disiapakan untuk meningkatkan keekonomian proyek energi terbarukan. Dengan rekomendasi ini, diharapkan pengembangan energi bersih akan mendapatkan daya dorong yang lebih kuat selama berlangsungnya tahun politik dan di masa depan.

Jakarta, 19 December 2018

###

Tentang IESR

Institute for Essential Services Reform adalah  adalah sebuah lembaga riset dan advokasi kebijakan di sektor energi dan lingkungan. Dengan menggabungkan antara kajian yang mendalam mengenai analisis kebijakan, peraturan dan aspek tekno-ekonomi di sektor energi, IESR menjadi sebuah lembaga pemikir (think tank) yang unik yang meletakkan kepentingan advokasi publik untuk mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat nasional, sub-nasional dan global.

Kontak Media

Yesi Maryam (Eci) |Email : yesi@iesr.or.id |Mobile : 0812 1247 0477