Biaya Penyambungan Listrik Harusnya Digratiskan

Jul, 20 2010

Penulis :

Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance-

Jakarta – Pemerintah seharusnya menggratiskan biaya penyambungan listrik bagi calon pelanggan baru dengan kapasitas daya tersambung 450-900 volt ampere (VA), bukan malah menaikkan tarifnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai pemerintah telah melanggar komitmennya untuk menyambungkan listrik kepada 19 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik.

Masyarakat yang belum mendapatkan listrik itu, lanjut dia, sebagian besar berada di wilayah Indonesia bagian timur yang secara ekonomi berpendapatan rendah.

“Kalau tagihan listrik Rp 40.000-60.000 per bulan mereka mampu bayar. Kalau ditanya mereka tidak bisa sambung listrik? Ya jawabannya bagaimana mau sambung listrik, kalau biayanya Rp 1,5 juta, belum ditambah biaya lainnya. Selama ini mereka tidak bisa menyambung karena tidak punya uang untuk membayar sambungan listrik,” ujarnya saat berbincang dengan detikFinance, Selasa (21/7/2010).

Untuk itu, ia menyatakan jika pemerintah memang komitmen akan meningkatkan rasio elektrifikasi dari 65% menjadi 90% pada tahun 2025 dengan lebih banyak menyambungkan listrik, maka sebaiknya 19 juta masyarakat yang belum mendapatkan listrik biaya sambungnya digratiskan.

“Saya selalu bilang lebih baik target 19 juta miskin biaya sambung digratiskan. Dengan dinaikkan biaya sambung listrik, lalu di mana komitmen pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi 90% di tahun 2025? Ini yang saya dipertanyakan,” jelasnya.

Menurut dia, pemberian penyambungan listrik gratis kepada masyarakat miskin tersebut bisa dipenuhi dengan mengalihkan subsidi listrik bagi masyarakat yang sudah menikmati listrik ke masyarakat yang belum menikmati listrik.

“Memang sambungan 450-900 VA memang biayanya lebih mahal, tapi secara ekonomi mereka tidak mampu jadi seharusnya ditanggung pemerintah,” ungkapnya.

“Tapi tidak hanya membebaskan biaya sambung, namun kapasitas untuk golongan 450-900 VA juga harus ada sambungannya. Jangan masyarakat dipaksa memasang daya 1.300 VA karena sambungan 450-900 VA tidak tersedia,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menaikkan biaya sambungan listrik baru hingga 100%. Hal ini tertuang dalam Permen Menteri ESDM No.7 Tahun 2010 yang diteken oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh tertanggal 30 Juni 2010.

Berdasarkan ketentuan sebelumnya, biaya penyambungan maksimum untuk rumah tangga sampai dengan 2.200 VA adalah Rp 300/VA.

Namun berdasarkan Permen ESDM No.7 tahun 2010 disebutkan, biaya penyambungan sampai dengan 2.200 VA mencapai Rp 750/VA dan daya antara 2.200 VA hingga 200 kVA adalah Rp 775/VA, naik dari tarif sebelumnya sebesar Rp 350/VA.

Tarif untuk penyambungan dengan daya di atas 200 kVA juga naik dari tarif sebelumnya Rp 250/VA menjadi Rp 505/VA.

Hal ini tentu saja melanggar komitmen pemerintah. Sekedar mengingatkan, sebelum tarif dasar listrik (TDL) dinaikkan, Darwin pernah menyatakan salah satu tujuan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Juli tersebut adalah agar dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang teraliri listrik.

Menurut Darwin, berdasarkan hasil survey yang dilakukan, saat ini jumlah kepala keluarga sekitar 53 juta, sementara dari total seluruh KK tersebut, 35%-nya masih belum menikmati listrik.

“53 juta KK dikali 35%, maka kita ketemu angka sekitar 18,9 juta KK. Jadi sekitar 18,9 juta rumah tangga kita belum teraliri listrik. Ini golongan masyarakat yang riil,” ujar Darwin.

Menurut dia, pemerintah mengajak kepada seluruh masyarakat yang sudah menikmati listrik termasuk pelanggan 450-900 Volt Ampere (VA) turut membantu pemerintah agar 18,9 juta keluarga miskin tersebut bisa ikut menikmati listrik. Caranya yaitu dengan menaikkan tarif listrik sebesar 10% pada bulan Juli mendatang.

“Mari kalau bisa kita bagi beban untuk yang sudah nikmati listrik, termasuk 450-900 VA untuk membagi beban walaupun kenaikan untuk pelanggan ini kecil, sehingga memungkinkan PLN bisa bangun jaringan dan pemerintah listrik desa,” jelas Darwin.

Ketua Komisi VII DPR, Teuku Rifky Harsya, juga mengingatkan pada janji pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan menambahkan tambahan sambungan baru 1,5 juta per tahun, seperti telah disepakati dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi VII DPR pada tanggal 15 Juni 2010.

“Jadi, seharusnya segala kebijakan pemasangan listrik baru dipermudah,” ungkapnya.

Teuku juga telah meminta pemerintah meninjau ulang keputusan menaikkan biaya sambung listrik bagi pelanggan baru yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2010.

“Kebijakan pemerintah jangan sampaikan sulitkan masyarakat yang belum terlistriki agar dapat akses listrik,” tambah Teuku.

Anehnya, saat dikonfirmasi soal kenaikan biaya sambung dari Permen yang ditekennya sendiri, Menteri ESDM justru malah mengalihkan tanggung jawabnya kepada PT PLN (Persero). “Soal itu, tanya PLN,” ujar Darwin.

Namun saat dikonfirmasi, Direktur Utama PLN Dahlan Iskan enggan mengomentari soal itu kenaikan biaya sambung tersebut karena hal itu adalah wewenang pemerintah.

“Jangan tanya PLN, itukan kewenangan pemerintah karena diatur dalam peraturan menteri ESDM,” kata Dahlan.

(epi/dnl)

http://www.detikfinance.com.

Artikel Terkait
Nov, 20 2016

PT Freeport Indonesia ‎menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri pada Januari 2016 lalu. Namun tugas baru Chappy sebagai orang

Jul, 1 2019

30 Juli 2019 | KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah akan memprioritaskan sektor Energi Terbarukan (ET) untuk mendapatkan subsidi pajak pada tahun 2020. Sejumlah pihak pun menyambut positif

May, 6 2010

Submitted by rinda on Thu, 06/05/2010 – 20:54 SatuDunia, Bank Dunia selama ini telah memerankan peran yang sangat penting dalam sektor energi secara global. Sebagai

May, 6 2010

Kamis, 06/05/2010 18:10 WIB Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance Jakarta – Kehadiran Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+