Dampak Kenaikan TDL – Dirut PLN Menantang DPR

Jun, 14 2010

Penulis :

Senin, 14 Juni 2010 | 04:51 WIB

Jakarta, Kompas – Pada dasarnya kenaikan tarif dasar listrik atau TDL tidak menimbulkan beban signifikan terhadap industri. Akan tetapi, kenaikan TDL akan menjadi pemicu naiknya biaya-biaya lain yang sebenarnya berada di luar TDL.

Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi di Jakarta, pekan lalu, menanggapi soal rencana kenaikan TDL.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan, saat berbicara dalam diskusi tentang ”Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik 2010”, mengaku heran dengan sikap sebagian anggota DPR yang masih menyalahkan PLN yang dianggap hanya dapat menaikkan TDL.

Padahal, kata Dahlan, keputusan TDL merupakan kebijakan politik antara pemerintah dan DPR, bukan keputusan korporasi PLN. PLN menantang kalangan DPR yang atas nama rakyat kecil menolak kenaikan TDL pada bulan Juli 2010.

”Kalau memang mendukung rakyat kecil, gratiskan saja semua rakyat miskin dari tagihan listrik. PLN paling hanya akan kehilangan Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun. Namun, dengan tarif kelompok lainnya normal (dikenai tarif Rp 1.000 per kWh), PLN masih akan memperoleh Rp 15 triliun. Jadi, keputusan TDL bukan keputusan PLN,” tegas Dahlan Iskan.

Kelompok masyarakat yang tergolong miskin adalah penduduk yang menggunakan maksimal lima bola lampu dalam satu rumah, masih memiliki televisi, memiliki video compact disc (VCD), dan memiliki rice cooker (alat pemasak nasi) yang pemakaiannya bergantian dengan setrikaan. Selain itu, dia masih memiliki kipas angin kecil.

Penghapusan monopoli PT PLN diperkirakan dapat menurunkan biaya pokok produksi (BPP) pengadaan listrik dari Rp 1.200 per kWh menjadi Rp 900 per kWh.

Hilangnya monopoli diperkirakan akan mendorong persaingan bisnis produsen listrik, yang pada akhirnya dapat mendorong efisiensi.

”Itu pun dengan syarat seluruh korupsi di PLN bisa dihilangkan sehingga menurunkan BPP dari Rp 1.200 per kWh menjadi Rp 1.000 per kWh. Kemudian, dengan hilangnya monopoli, maka BPP dapat dikurangi lagi menjadi Rp 900 hingga Rp 950 per kWh,” ungkap Dahlan Iskan.

Monopoli hilang

Menurut Dahlan, turunnya BPP listrik menjadi Rp 900 per kWh masih jauh di atas harga jual listrik yang diberlakukan PLN saat ini, yakni Rp 600 per kWh.

Dengan demikian, kenaikan TDL hingga 10 persen pun belum dapat menutup seluruh BPP yang sudah diturunkan ke Rp 900 per kWh tersebut.

”Tidak ada perusahaan listrik yang bisa bertahan dengan pola BPP seperti itu. Meskipun seluruh korupsinya hilang, lalu jumlah pegawainya dikurangi, hingga gaji pegawainya diturunkan,” ujarnya.

Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan, hilangnya monopoli produsen listrik di Indonesia tidak menjamin harga jual energi langsung turun.

Pengalaman di California, Amerika, dan Inggris menunjukkan, banyaknya perusahaan pembangkit listrik tidak menjamin turunnya harga jual listrik.

Empat perusahaan pembangkit listrik di Inggris membangun kartel atau oligopoli. Sebagian besar dari mereka pun membangun perusahaan transmisi sehingga penentuan harga jual tetap dikuasai oleh keempat perusahaan itu.

Fabby mengingatkan PLN bahwa faktor penentu harga jual listrik yang terpenting adalah ketersediaan pasokan energi pembangkit. Atas dasar itu, langkah PLN untuk memastikan terhentinya pemadaman listrik pada 30 Juni 2010 harus dibayar dengan biaya energi yang tinggi.

”Saya perhitungkan akan ada kenaikan biaya pengadaan energi di PLN sekitar Rp 15 triliun sehingga subsidi listrik bisa membengkak dari Rp 56 triliun jadi Rp 70 triliun,” ujarnya. (OIN)

Ada 4 Komentar Untuk Artikel Ini :

vira @ Senin, 14 Juni 2010 | 08:47 WIB
Kasian kita2 sbg rakyat, cuma jd boneka n bulan2an para pejabat mulai Dirut PLN, angg.DPR sampai menteri. Mrk cuma mikir perut sendiri n mengatasnamakan rakyat.
vira @ Senin, 14 Juni 2010 | 08:44 WIB
Kasian kita2 sebagai rakyat cuma jd boneka n bulan2an para pejabat, baik yg ngaku dirut PLN sampai anggota DPR atau bahkan menteri. Mrk cm mikir perut sendiri.
woodykhan @ Senin, 14 Juni 2010 | 08:32 WIB
memang bapak2 dpr itu kan bunglon, bermuka dua.klo bnar2 crita kpntingan rakyat, tegas dong ngomongnya sama pemerintah. jgn mencla mencle sprti jual obat koyo.
yatti Sadeli @ Senin, 14 Juni 2010 | 07:13 WIB
Energi listrik hak semua golongan tidak ada yang kaya tidak ada yang miskin. Semua warga negara wajib membayar, kecuali semua dibebaskan.

http://cetak.kompas.com.

Artikel Terkait
Aug, 6 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan memangkas Rp 133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah dalam APBN-P 2016. Dari total pemangkasan anggaran

Dec, 4 2012

JAKARTA (IFT)- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan pemerintah menambah kuota bahan bakar (BBM) subsidi 1,23 juta kilo liter (kl), terdiri atas premium 500

Mar, 8 2018

Jakarta-RILIS.ID. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, penetapan harga batubara acuan (HBA) untuk pembangkit listrik (PLN) akan menguntungkan posisi politisi

Feb, 5 2017

Jakarta- Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman menjelaskan bahwa peraturan baru terkait jual beli listrik melalui Peraturan Menteri ESDM bertujuan

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+