Economy – Industri : Kenaikan TDL Segera Diajukan ke DPR

Mar, 10 2010

Penulis :

Rabu, 10 Maret 2010 – 06:34 wib
Foto: Koran SI

JAKARTA – Pemerintah akan segera mengajukan usulan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen per Juli 2010 kepada DPR. Sejauh ini, belum ada penolakan atas rencana kenaikan TDL tersebut.

”Naiknya berapa, jadi naik atau enggak, itu nanti diputuskan bersama DPR,” ungkap Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) J Purwono di Jakarta kemarin. Menurut Purwono, awalnya pemerintah berencana menaikkan TDL pada Januari 2010 silam. Namun, kenaikan ditunda hingga Juli agar pemerintah bisa melakukan perubahan asumsi-asumsi lainnya. Selain berencana menaikkan TDL, pemerintah juga mengusulkan penambahan subsidi dan margin usaha PT Perusahaan Listrik Negara (persero).

Subsidi diusulkan naik dari Rp37,8 triliun menjadi Rp54,5 triliun, sementara margin usaha naik dari 5 persen menjadi 8 persen. ”Pemerintah berupaya membuat PLN mampu melaksanakan pelayanan listrik kepada masyarakat. Caranya, pendapatan PLN tidak boleh lebih kecil daripada pengeluarannya,” jelasnya. Purwono menambahkan, kenaikan TDL sudah sesuai amanat UU No 47/2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa pengendalian anggaran subsidi listrik dalam tahun anggaran 2010 dilakukan melalui sejumlah hal.

Salah satunya, penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 50 persen konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), publik (P) dengan daya mulai 6.600 VA ke atas. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menuturkan, kenaikan TDL sepenuhnya kebijakan pemerintah. PLN akan mengikuti apapun keputusan pemerintah. ”Kalau toh betul, itu sepenuhnya tergantung pemerintah. PLN ikut pemerintah. Apabila pemerintah bilang naik, ya naik.Apabila pemerintah bilang tidak, ya tidak,” ungkap Dahlan. Konsekuensi kenaikan TDL, kata Dahlan, ada pada pemerintah.

Sebab, apabila tarif listrik naik, maka pendapatan PLN ikut naik dan di sisi lain pengeluaran subsidi akan turun,dan sebaliknya. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan,sejauh ini pihaknya memang belum memperoleh laporan dari pemerintah perihal rencana kenaikan TDL tersebut. ”Sejauh ini kami belum mendapatkan laporan dari pemerintah. Rencana itu mesti dibahas terlebih dahulu dengan DPR sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Teuku.

Dalam pembahasan TDL dengan pemerintah nanti, tegas Teuku, DPR akan mempertimbangkan berbagai aspek sebagai acuan, antara lain neraca permintaan dan penawaran tenaga listrik, kondisi perekonomian, kemampuan keuangan negara terkait dengan besaran subsidi listrik, dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta sektor industri dalam beberapa bulan ke depan. ”Kami di DPR akan mengupayakan agar rencana tersebut tidak semakin menyulitkan kelompok masyarakat dengan tingkat daya beli rendah maupun sektor industri yang akan berdampak negatif bagi perekonomian secara keseluruhan,” tandasnya.

Terpisah, pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mendukung rencana pemerintah tersebut. Namun, dia menilai kenaikan TDL lebih tepat jika diperuntukkan bagi pelanggan berdaya di atas 2.200 Volt Ampere (VA) atau R2. ”Untuk golongan tersebut perlu dinaikkan sesuai dengan biaya pokok produksi (BPP),” ujar Fabby. Menurut Fabby, persentase kenaikan sebesar 15 persen sebetulnya belum cukup untuk menutupi BPP dan biaya program jangka pendek PLN. Seperti diketahui, guna mengatasi krisis listrik saat ini, PLN harus menyewa genset dan membangun pembangkit listrik tenaga surya. ”Kenaikan sebesar 15 persen itu tidak signifikan. Terlebih BPP diperkirakan akan naik,” cetusnya.

Pengusaha Tak Keberatan

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan bahwa kenaikan tarif tersebut tidak terlalu berdampak buruk pada pengusaha. Sebab, pengusaha akan membebankan tambahan biaya produksi aki akibat kenaikan itu kepada konsumen dengan menjual produknya lebih tinggi dari harga biasa. Bagi pengusaha besar, kata dia, beban kenaikan TDL tidak akan terasa, terlebih kenaikan itu memang perlu dilakukan untuk mengurangi beban subsidi.

”Tapi, seharusnya pemerintah memberikan kejelasan, jangan sebentar-sebentar mengatakan naik, sebentar tidak naik. Ketidakjelasan itu yang membuat pengusaha atau investor bingung. Kenaikan TDL sendiri tidak terlalu berpengaruh,” katanya. Jika pemerintah memang mau menaikkan TDL, lanjut Sofjan, pengusaha hanya akan meminta penjelasan tentang sektor-sektor mana saja yang akan mengalami kenaikan dan mana yang tidak. Pemerintah, kata dia, seharusnya juga mengajak pengusaha untuk berdiskusi soal ini. ”Kalau bisa kita menyarankan, jika TDL jadi dinaikkan Juli mendatang, sektor usaha kecil menengah (UKM) jangan dinaikkan, sedangkan untuk perumahan bolehlah,” tambahnya.

Walaupun kenaikan TDL diperkirakan tidak terlalu berpengaruh pada pengusaha skala besar,namun kemampuan produk Indonesia untuk bersaing dengan produk China menurut Sofjan juga harus diperhitungkan.”Kenaikan TDL otomatis membuat biaya produksi bertambah, itu membuat harga produk menjadi lebih mahal. Nah, apakah bisa bersaing dengan harga produk China yang murah?” katanya. Menurut dia, yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum Juli 2010 adalah melakukan sosialisasi kepada pengusaha atau investor, sektor-sektor mana saja yang naik untuk listrik.”Kita perlu kejelasan itu, agar memudahkan kita dalam memproduksi barang,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Apindo Djimanto meminta kenaikan itu juga dibarengi dengan perbaikan kualitas layanan dan pasokan listrik oleh PLN. Dia menegaskan, saat ini kualitas pasokan listrik dari PLN masih buruk. ”Aliran listrik masih kerap padam, lalu voltase yang sering naik turun. Kami menolak kenaikan tarif listrik sebelum kualitas pasokan terjamin,” tegasnya. Peraturan kelistrikan saat ini menurut dia kurang berpihak pada pengusaha. Dia mencontohkan, pengusaha sebagai konsumen baru bisa mengklaim kerugian operasional jika listrik padam setidaknya 3×24 jam.

Padahal, karena pemadaman selama sehari pun pengusaha merugi tak sedikit karena upah pekerja tetap harus dibayar dan jadwal produksi pun terganggu. Direktur Eksekutif Riset Indonesia PT USB Securities Indonesia Joshua Tanja mengatakan, secara umum pasar modal selalu bereaksi positif pada kebijakan pemerintah jika itu berhubungan dengan pengurangan subsidi atau mengalokasikan dana subsidi untuk hal yang lebih produktif. ”Itu termasuk kenaikan TDL,” kata dia.

Namun, imbuh dia, cara pandang itu berbeda jika dibandingkan pandangan masyarakat umum atau investor lain yang menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, bisa saja tunjangan jangka pendek turun karena kenaikan inflasi akibat kenaikan tarif listrik, namun untuk jangka panjang kebijakan itu dinilainya sangat baik untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan. (Maya Sofia/Bernadette Lilia Nova/Sandra Karina)
(//css)

http://economy.okezone.com.

Artikel Terkait
Mar, 29 2011

JAKARTA (IFT) – PT PLN (Persero) mengklaim bisa menghemat biaya produksi listrik sekitar Rp 1,4 miliar dari pelaksanaan program Earth Hour yang diselenggarakan serempak pada

May, 18 2011

Berikut ini adalah 10 Calon Sobat Essential IESR Batch 2: Rodame Monitorir Napitupulu, Wiraswasta, Bogor Mirna Fauziah  Mahasiswi, Jakarta Selatan Gracia Emerentiana, Konsultan, Jakarta Barat

Dec, 1 2011

JAKARTA (IFT) – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, memperkirakan konsumi gas pembangkit tahun depan mencapai 355 triliun British thermal unit

Nov, 29 2018

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan harga listrik hasil Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) wajar

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+