Ekonomi dan Bisnis- Renegosiasi Pembangkit Listrik Swasta Molor

Jun, 7 2010

Penulis :

JAKARTA – PT PLN (Persero) memundurkan jadwal selesainya renegosiasi dengan sepuluh listrik swasta (independent power producer) dari semula Juni menjadi Agustus tahun ini.

“Sepuluh proyek masih proses negosiasi. Targetnya Agustus selesai, termasuk mendapat persetujuan menteri,” ujar Direktur Utama PLN Dahlan Iskan seusai rapat dengan Wakil Presiden Boediono, Jumat lalu.

Sedangkan 14 pembangkit lainnya tengah diverifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta satu pembangkit di Bangka dibatalkan karena pengembang tak sanggup meneruskannya. Verifikasi untuk menentukan harga jual listrik kontraktor swasta tidak terlalu mahal dan bisa ditanggung negara.

Berdasarkan catatan Tempo, pemerintah giat menawarkan proyek pembangkit listrik kepada pihak swasta untuk menanggulangi krisis listrik nasional sejak 2000. Saat itu, 65 proyek listrik macet akibat kenaikan harga batu bara, besi, dan bahan bangunan. Dari total proyek tersebut, 40 proyek berhenti total. Renegosiasi dimulai tahun ini.

Wakil Presiden Boediono, kata juru bicara Yopie Hidayat, mengingatkan agar molornya kerja sama dengan IPP tidak terjadi lagi. “PLN dan BPKP harus terlibat dari awal. Kalau ada peserta tender yang abal-abal, jangan dibolehkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Nasri Sebayang menyatakan renegosiasi dengan 40 kontraktor listrik swasta rampung pada Juni (Koran Tempo, 18 Maret). PLN berencana meningkatkan kapasitas total pembangkit listrik swasta dari 500 megawatt menjadi 206 gigawatt pada 2014.

Ia menyatakan tingkat keberhasilan proyek listrik swasta hanya 30 persen. Pada 2007, dari 65 proyek listrik yang diteken PLN-swasta, hanya 18 yang sukses. Pasalnya, rendahnya harga jual listrik tidak sesuai dengan harga bahan bakar serta dana investasi dan konstruksi yang membengkak.

Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa menilai, jika renegosiasi berlanjut, akan memberatkan PLN. Sebab, kenaikan harga jual listrik dari IPP menambah biaya pokok produksi PLN. “Akhirnya subsidi naik dan negara merugi.”

Proses renegosiasi, menurut dia, tidak transparan. Pasalnya, dalam kontrak disebutkan klausul wanprestasi. Artinya, pihak yang ingkar janji tak bisa meminta kenaikan harga jual listrik. BUNGA MANGGIASIH | SORTA TOBING

Artikel Terkait
Nov, 9 2015

PLN membutuhkan anggaran hingga Rp 130 triliun per tahun. JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda penyertaan modal negara (PMN) terhadap 23 BUMN, termasuk

Jan, 24 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengingatkan PT PLN (persero) untuk lebih fokus melakukan pembangunan pembangkit dan instalasi listrik di luar Pulau

Jan, 6 2012

JAKARTA – PT PLN (Persero) diminta memenuhi komposisi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), terkait pengadaan meteran listrik prabayar. Selain soal TKDN, faktor lain yang mesti

Feb, 12 2018

Jakarta-Kumparan. Pemerintah dan PLN mulai berupaya mendorong masyarakat untuk beralih dari kompor gas ke kompor listrik. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG)

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close