Haruskah Indonesia Menggunakan Tenaga Nuklir?

Mar, 1 2010

Penulis :

Pemerintah Indonesia memiliki pekerjaan rumah dalam menyediakan kebutuhan industri yang lapar akan energi. Elektrifikasi nasional saat ini baru mencapai 65%. Berarti masih ada 35% wilayah di Indonesia belum mendapatkan listrik, bahkan masih ada 14 daerah yang mengalami defisit listrik.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, pemerintah melaksanakan program percepatan pembanguan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I dan II. Proyek 10.000 MW tahap I sudah rampung sekitar 50%. Pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap II akan segera dimulai. Kebutuhan listrik nasional terus meningkat dan diperlukan pertumbuhan sebesar 9% atau dibutuhkan sekitar 5.000 MW untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi 5-6% per tahun.

Permintaan listrik yang besar menuntut pemerintah segera mencari solusi memenuhi energi nasional. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Pemerintah Indonesia sudah memesan beberapa studi kelayakan untuk pembangunan PLTN berkapasitas 1.800 MW yang mungkin dibangun di Desa Ujungwatu, Semenanjung Muria. PLTN merupakan pembangunan energi yang sangat strategis pada masa depan, aman untuk jangka panjang, dan mampu menyuplai listrik yang besar untuk mendorong perekonomian.

Desakan membangun PLTN terus bergulir seiring meningkatnya kebutuhan energi domestik. Namun, rencana tersebut masih kontroversial. Meski Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sudah memberikan lampu hijau dan mendorong Indonesia membangun PLTN, perlukah atau sudah mendesakkah Indonesia membangun energi nuklir?

Pemerintah harus menerapkan standar keamanan reaktor pada PLTN sehingga keamanan PLTN terjamin. Pengembangan dan pengoperasian membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh bahkan menyatakan pemanfaatan energi nuklir sebagai PLTN perlu pertimbangan yang menyeluruh dan sangat hati-hati.

”Pengembangan PLTN perlu pertimbangan secara komprehensif dan sangat hati-hati. Pemerintah akan terus mengeksplorasi sumber-sumber energi alternatif,” ujarnya.
Indonesia masih memiliki sumber daya energi alternatif nonnuklir yang besar. Cadangan batu bara, gas dan panas bumi domestik masih sangat banyak.

Cadangan batu bara domestik mencapai 22 miliar ton dan potensi gas bumi nasional mencapai 170 triliun kaki kubik. Indonesia masih memiliki cadangan energi fosil yang cukup hingga 30 tahun ke depan. Selain memiliki energi panas bumi mencapai sekitar 28.000 MW (40% cadangan dunia) dengan potensi sumber daya 13.440 MW dan cadangan 14.473 MW yang tersebar di 265 lokasi di seluruh Indonesia.

Dari potensi sebesar tersebut baru 4% atau 1.189 MW dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pemerintah hingga kini belum mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut.

Risiko

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi J Purwono menegaskan, proyek pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I dan II mengamankan energi listrik nasional sampai 2025. Dengan demikian, Indonesia belum membutuhkan PLTN hingga 2025 nanti. Faktor risiko dan keamanan juga harus menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk membangun PLTN. Indonesia terletak di kawasan ring of fire (rangkaian vulkanik), berada di kawasan rawan gempa dan kegiatan vulkanik.

Keinginan Indonesia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menimbulkan kegelisahan di dalam negeri hingga di seluruh kawasan Asia Tenggara dan Australia. Prihatin akan akibat-akibat yang mungkin timbul kalau ada kecelakaan yang disebabkan oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Debu radioaktif dari suatu kecelakaan PLTN di Jawa, selain merusak lingkungan setempat, juga membahayakan seluruh penduduk di pulau Jawa. Apalagi Indonesia terkenal dengan lemahnya pengawasan dan pemanfaatan teknologi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika meragukan kemampuan pengelolaan pemerintah. Pembangunan PLTN harus memenuhi berbagai konsesus dari lembaga ekonomi, politik dan sosial. Pemerintah harus dapat menyakinkan masyarakat dapat mengoperasikannya dengan baik.

“Namun, tingkat kepercayaan masyarakat sudah sangat rendah terbukti dengan buruknya pengelolaan fasilitas negara seperti transportasi, rendahnya managemen PLN terhadap sistem ketenagalistrikan,” katanya.

Menurut Pengamat Ketenagalistrikan, yang juga Ketua Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) bukanlah solusi. Pemerintah harus merubah sistem pembangunan listrik terpusat harus diubah.
Menurut dia, pemerintah harus mengarahkan pembangunan listrik menyesuaikan dengan rencana pembangunan kawasan industri daerah. Dengan demikian kebutuhan listrik di Pulau Jawa tidak akan membengkak akibat terpusatnya kegiatan ekonomi di pulau Jawa.

“Kebutuhan listrik tak akan sebesar sekarang bila industri tidak terpusat di Jawa. Apalagi daya dukung ekologi di pulau Jawa sudah sangat terbatas,” tandasnya.
Masalah ketenagalistrikan nasional harus diselesaikan dengan strategi pembangunan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Pembanguan PLTN bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk memenuhi besarnya permintaan listrik di dalam negeri.

Masih banyak sumber energi domestik yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk pembangkit listrik. Disiplin pengelolaan dan manajemen sistem ketenagalistrikan harus lebih ditingkatkan sehingga pembangkit listrik yang ada dapat beroperasi secara optimal.

http://www.suarapembaruan.com.

Artikel Terkait
Nov, 15 2016

Program nasional proyek listrik 35 ribu mega watt (MW) berjalan tidak sesuai harapan. Apa saja kendalanya? Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, molornya program

Feb, 24 2018

Jakarta, CNN Indonesia — Organisasi independen Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara

Nov, 6 2016

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, lambatnya pengembangan energi panas bumi di Indonesia karena faktor risiko eksplorasi. Selain itu, juga

Feb, 14 2010

  Jakarta – PT PLN (Persero) didesak untuk segera mencabut penerapan tarif baru bagi pelanggan listrik golongan 6.600 Volt Ampere ke atas karena dinilai tidak

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close