Hitungan TDL 2011 dinilai tak transparan

Aug, 18 2010

Penulis :

JAKARTA: Pemerintah diminta transparan mengenai asumsi perhitungan yang digunakan terkait rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 15% pada awal 2011 sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa menilai perhitungan asumsi yang digunakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik itu seharusnya dijelaskan lebih dulu secara transparan kepada publik, sebelum memutuskan untuk memberlakukannya.

“Seharusnya ada transparansi asumsi yang jelas dalam perhitungan tarif itu. Jangan hanya megeluarkan kebijakan penaikan tarif, tetapi menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” katanya hari ini.

Apalagi, lanjut dia, upaya penurunan biaya pokok produksi (BPP) listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai penyedia listrik nasional seperti apa, juga harus dijelaskan kepada publik. Dia melihat BPP listrik saat ini cukup tinggi karena 60%-nya adalah biaya bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, dia menambahkan seharusnya rencana kenaikan tarif listrik tahun depan juga harus mempertimbangkan penghematan BBM menyusul masuknya sejumlah proyek 10.000 MW tahap I pada tahun depan.

Menurut dia, tidak tepat apabila masyarakat harus menanggung kegagalan pemerintah dalam penerapkan kebijakan energi primer untuk pembangkit dengan kebijakan penaikan TDL.

“Kalau sampai sekarang penggunaan BBM oleh PLN itu masih tinggi, itu menunjukkan kegagalan pemerintah. Kenapa harus dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan tarif,” tutur Fabby.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan asumsi besaran subsidi listrik tahun depan sebesar Rp41 triliun dengan mempertimbangkan rencana kenaikan TDL sebesar 15% dan penekanan susut jaringan hingga 9,3% dari posisi tahun ini yang ditargetkan 9,95%.

Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI Romahurmuziy menilai pemerintah hanya mengambil cara mudah untuk menutup defisit APBN dengan cara menaikkan TDL.

“Pemerintah hanya mengambil jalan mudah melalui penaikkan TDL dengan adanya penurunan porsi subsidi listrik,” kata dia.

Padahal, lanjut dia, DPR akan menagih janji pemerintah dan PLN terhadap realisasi program 10.000 MW tahap I dan komitmen domestic market obligation (DMO).

“Kami akan menagih janji mereka [pemerintah dan PLN] karena ini [TDL] kaitannya dengan BPP listrik.”

Di dalam Rapat Kerja Gabungan Pemerintah dengan komisi VII, VI dan IV, kata dia, dijelaskan bahwa apabila program 10.000 MW tahap I itu terealisasi, maka diperkirakan BPP listrik akan turun.

“Seharusnya kan dilihat dulu, turunnya BPP itu sampai seberapa besar sebelum memutuskan perlunya kenaikan TDL atau tidak,” tutur dia. (sut)

http://www.bisnis.com.

Artikel Terkait
Aug, 6 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memotong anggaran belanjanya sebesar Rp 900 miliar dikhawatirkan akan menganggu iklim investasi, khususnya

Sep, 14 2015

JawaPos.com- Dukungan Presiden Joko Widodo kepada mega proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW) menjadi angin segar bagi investor listrik. Dengan sendirinya, tak ada

Feb, 17 2012

JAKARTA — Manajemen PT PLN (Persero) mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Penggunaan batu bara terus digenjot hingga 44 persen dari

Aug, 9 2011

JAKARTA – Agar tidak terjadi dispute pada perusahaan tambang yang sangat merugikan negara, Extractive Industry Transparancy Initiative (EITI) mendorong pemerintah mulai memberlakukan investigasi terkait pengolahan hasil

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+