Insentif untuk Listrik dari Energi Terbarukan

May, 26 2010

Penulis :

Jakarta, 26 Mei 2010

Insentif untuk listrik dari sumber energi terbarukan membutuhkan visi, perencanaan jangka panjang, konsistensi implementasi kebijakan serta koordinasi antar lembaga, dan partisipasi publik. Berdasarkan pengalaman berbagai negara maju dan berkembang, dalam pengembangan energi terbarukan menunjukan bahwa peranan pemerintah yang aktif dalam membuat kebijakan, regulasi, pemberian insentif serta koordinasi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan faktor keberhasilan yang utama. Investor memerlukan Transparency, Longevity and Certainty (TLC) untuk berinvestasi di sektor yang cukup beresiko ini.

Demikian diungkapkan Fabby Tumiwa dalam Seminar Kebijakan Insentif untuk Listrik Energi Terbarukan, yang diadakan oleh Green Radio, bertempat di Hotel Nikko Jakarta, 26 Mei 2010. Seminar ini dibuka key-note speech oleh Menko Perekonomian, yang diwakili oleh Deputi Menko Perekonomian, Amir Sambodo. Narasumber lainnya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diwakili oleh Staf Ahli MESDM, Dr. Luluk Sumiyarso, Dr. Singgih Riphat dari BKF, Departemen Keuangan, legislator PDI-P, Ir. Isma Yatun dari Komisi VII, DPR-RI. Sesi ini dimoderatori oleh Bambang Harimurti dari Tempo.

Dalam presentasinya, Dr. Luluk Sumiyarso memaparkan rencana pemerintah menyusun rancangan Cetak Biru Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBT-KE), yang akan menjadi acuan bagi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang akan beroperasi tahun 2011. Dr. Luluk Sumiyarso juga mengundang para pihak untuk memberikan masukan terhadap rancangan Cetak Biru EBT-KE. Ir. Isma Yatun memaparkan visi DPR tentang pengembangan energi terbaruka, dan usulan-usulan untuk penguatan kebijakan dan institusi yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Sementara, Dr. Singgih Riphat menyampaikan peran dan fungsi Departemen Keuangan dalam menyusun anggaran serta mempersiapkan insentif untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Depkeu sangat bergantung pada arah kebijakan serta prioritas program dari departmen teknis.

Dalam paparan yang berjudul: Keekonomian dan Insentif untuk Energi Terbarukan, Fabby menyampaikan prinsip-prinsip utama pemberian insentif untuk energi terbarukan.. “Insentif untuk energi terbarukan tidak seharusnya dibuat seragam untuk seluruh jenis energi terbarukan, tetapi harus dibuat secara selektif dan terukur, sesuai dengan keekonomian. No silver bullet untuk insentif energi terbarukan,” kata Fabby.

Fabby juga menjelaskan, siklus pengembangan teknologi dan contoh insentif untuk masing-masing tahap dalam siklus tersebut. Insentif juga dapat diberikan untuk pembangkitan tenaga listrik dari teknologi energi terbarukan. Dia juga menyampaikan berbagai macam fiskal instrumen yang dapat diberikan untuk pengembangan energi terbarukan, misalnya pengurangan bea masuk, PPN, PPH, fasilitas bebas pajak untuk kurun waktu tertentu dan depresiasi yang dipercepat.

Terkait instrumen Feed in Tariff (FiT) yang lazim dipakai untuk pembelian harga listrik dari energi terbarukan di sejumlah negara (Eropa dan AS). Dia mengingatkan bahwa konsep FiT seharusnya terintegarasi dengan target energi terbarukan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka panjang, serta ketersediaan infrastuktur jaringan listrik, serta kemampuan utilitas publik, di Indonesia yaitu PLN.

Ditambahkan Fabby bahwa berbagai regulasi yang mengatur insentif fiskal dan non-fiskal untuk energi terbarukan di Indonesia. Selain itu Fabby juga menyebutkan bahwa ada studi kasus tentang Undang-Undang Energi Terbarukan di China, yang disahkan pada tahun 2005 dan diamandemen pada 2009. UU ini menjadi dasar kebijakan dan target energi terbarukan disana. Undang-Undang ini cukup berhasil mendorong peningkatan energi terbarukan dalam bauran energi mereka dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Dalam sesi diskusi, Fabby juga mengusulkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian insentif kepada energi terbarukan. Pemerintah harus selektif dan memperkuat sistem evaluasi dan pemantauan. Fabby mengingatkan bahwa insentif fiskal dan non-fiskal akan berdampak pada public secara luas.

Di akhir presentasi, Fabby menyampaikan bahwa sejumlah pokok pikiran dalam presentasinya dapat berkontribusi kepada draft Cetak Biru Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang sedang disusun Kementrian ESDM. (***/FT)

Presentasi Fabby Tumiwa dalam seminar ini dapat diunduh disini.

Presentasi-Green-Radio-2605201_rev

Artikel Terkait
Feb, 28 2010

Jakarta, 28 Februari 2010 Enam koalisi organisasai masyarakat sipil (Civil Society Forum/CSO)  yang mengkampanyekan keterbukaan dan akuntabilitas ekstaktif Industri di region Asia Tenggara menyerukan kepada

Jul, 1 2016

Di Indonesia saat ini banyak terjadi fenomena company-based financing, dimana bank dan lembaga keungan cenderung lebih menyetujui kredit yang diajukan oleh perusahaan atau investor berskala

Dec, 22 2018

Pemerintah dinilai belum mampu menyediakan regulasi yang mendorong dunia usaha untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi dampak emisi gas karbon pada lingkungan. Sementara transformasi

Sep, 12 2011

IESR menyelenggarakan diskusi ahli mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) (Jakarta, IESR) Pada tanggal 12 September 2011, IESR mengadakan

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+