Jangan Paksa Masyarakat Konsumsi Pertamax

Jan, 3 2012

Penulis :

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, berpesan agar pemerintah tidak memaksa masyarakat mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Pasalnya, harga pertamax mengikuti harga pasar sehingga bisa berfluktuasi.

“Pada prinsipnya pemerintah jangan suruh langsung (masyarakat) pindah ke pertamax,” ujar Fabby kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2012). Ia menilai, pemerintah jangan berpandangan semua masyarakat mampu secara ekonomi. “Pertamax, kan bergantung pada harga pasar,” tambah dia.

Jika harga pertamax suatu saat di atas daya beli masyarakat, maka bisa menimbulkan dampak yang serius. Jadi, kata dia, pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk mengonsumsi bahan bakar beroktan 92 ini. Sebagai solusi, ia menyarankan, pemerintah menaikkan saja harga premium secara bertahap. Misalnya, harga premium dinaikkan Rp 1.000 setiap enam bulan.

Dengan begitu, selisih harga premium dengan pertamax pun kian menipis. Selisih harga yang semakin kecil bisa mendorong masyarakat untuk lambat laun mengonsumsi pertamax. Apalagi, kata dia, pertamax punya kualitas yang lebih baik ketimbang premium. “Harga bahan bakar (bersubsidi) dinaikkan, ini (solusi) yang optimum,” tegas Fabby.

Seperti diberitakan, pemerintah sedang berupaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini. Sejauh ini, pemerintah menggencarkan opsi peralihan konsumsi ke BBM jenis pertamax dan penggunaan CNG (compressed natural gas) untuk kendaraan umum LGV (liquid gas for vehicle) untuk kendaraan pribadi.

Pasalnya, tahun lalu kuota sebesar 40,49 juta kiloliter yang tercantum dalam APBN-Perubahan 2011 terlampaui. Pemerintah pun harus menambah volume sebesar 1,5 juta kiloliter. Otomatis anggaran subsidi pun melonjak hingga mencapai Rp 160 triliun pada tahun 2011.

Sumber: Kompas.com

Artikel Terkait
Jun, 13 2011

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara mengaku sudah menjelaskan kepada konsorsium Marubeni tentang alasan tidak lolosnya konsorsium itu dalam tender PLTU Jawa Tengah 2×1.000 MW. Direktur

Jun, 11 2010

Pertimbangkan Nilai Ekonomis dan Nilai Strategisnya Jumat, 11 Juni 2010 | 04:39 WIB Jakarta, Kompas – Mulai tahun 2013 Indonesia akan jadi pemilik mayoritas PT

Jun, 14 2010

Senin, 14 Juni 2010 pukul 08:52:00 Oleh Teguh Firmansyah Biaya penyambungan listrik dinilai masih terlalu mahal JAKARTA-Soal listrik terus menjadi sorotan. Setelah ingin menaikkan tarif

Jul, 29 2016

ENERGYWORLD – Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, meminta Menteri ESDM yang baru, Archandra Tahar, tidak kehilangan momentum untuk melanjutkan reformasi tata kelola sektor energi dan

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+