Jangan Paksa Masyarakat Konsumsi Pertamax

Jan, 3 2012

Penulis :

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, berpesan agar pemerintah tidak memaksa masyarakat mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Pasalnya, harga pertamax mengikuti harga pasar sehingga bisa berfluktuasi.

“Pada prinsipnya pemerintah jangan suruh langsung (masyarakat) pindah ke pertamax,” ujar Fabby kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2012). Ia menilai, pemerintah jangan berpandangan semua masyarakat mampu secara ekonomi. “Pertamax, kan bergantung pada harga pasar,” tambah dia.

Jika harga pertamax suatu saat di atas daya beli masyarakat, maka bisa menimbulkan dampak yang serius. Jadi, kata dia, pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat untuk mengonsumsi bahan bakar beroktan 92 ini. Sebagai solusi, ia menyarankan, pemerintah menaikkan saja harga premium secara bertahap. Misalnya, harga premium dinaikkan Rp 1.000 setiap enam bulan.

Dengan begitu, selisih harga premium dengan pertamax pun kian menipis. Selisih harga yang semakin kecil bisa mendorong masyarakat untuk lambat laun mengonsumsi pertamax. Apalagi, kata dia, pertamax punya kualitas yang lebih baik ketimbang premium. “Harga bahan bakar (bersubsidi) dinaikkan, ini (solusi) yang optimum,” tegas Fabby.

Seperti diberitakan, pemerintah sedang berupaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini. Sejauh ini, pemerintah menggencarkan opsi peralihan konsumsi ke BBM jenis pertamax dan penggunaan CNG (compressed natural gas) untuk kendaraan umum LGV (liquid gas for vehicle) untuk kendaraan pribadi.

Pasalnya, tahun lalu kuota sebesar 40,49 juta kiloliter yang tercantum dalam APBN-Perubahan 2011 terlampaui. Pemerintah pun harus menambah volume sebesar 1,5 juta kiloliter. Otomatis anggaran subsidi pun melonjak hingga mencapai Rp 160 triliun pada tahun 2011.

Sumber: Kompas.com

Artikel Terkait
Oct, 3 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa jadi kian khawatir soal masa depan kondisi keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dia pun menuliskan surat ke Menteri

Sep, 9 2014

Jogja (Antara Jogja) – Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi dengan menaikkan tarif dasar listrik secara bertahap sudah tepat dan perlu dilanjutkan, kata pengamat kelistrikan dari Institute

Sep, 14 2015

JawaPos.com – Target Presiden Joko Widodo mewujudkan pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW) dinilai sulit. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Reform (IESR) Fabby

Mar, 17 2010

“Jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan.” JAKARTA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan meminta pemerintah mengawasi dampak tidak langsung dari kenaikan tarif dasar listrik

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+