Jonan Curhat Soal Kendala Kembangkan Energi Baru di RI

Nov, 16 2018

Penulis :

Jakarta, CNBC Indonesia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan sila ke-5 dalam Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT).

Jonan melanjutkan, dalam mengembangkan EBT, masalah pertumbuhan ekonomi perlu jadi pertimbangan. Ia berpandangan, di belahan bumi manapun, masalah ketahanan ekonomi, PDB per capita, disparitas, gini ratio tidak sama. Sehingga, tidak adil jika subsidi dicabut dan dialihkan untuk EBT di saat rasio gini masih tinggi.

“Ini jadi faktor kalau kita mau bahas transisi energi ke EBT. Bahwa betul timbul kesejahteraan usaha, ciptakan teknologi, tapi juga timbulkan biaya-biaya baru,” ujar Jonan dalam menyampaikan sambutannya di acara Indonesia Clean Energy Forum, di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Lebih lanjut, Jonan mengatakan, dalam transisi energi, faktor pasokan dan permintaan juga menjadi pertimbangan. Dari sisi permintaan (demand), Indonesia harus bersyukur karena memiliki generasi muda mayoritas mau di desa atau kota yang semuanya mendukung energi bersih. Jonan menilai, segala sesuatu yang didukung generasi muda, pasti akan berjalan baik.

Sedangkan, dari sisi pasokan, apa yang ditawarkan harus bisa terjangkau (affordable). Jonan menyebut, Uni Eropa bisa menjalankan EBT karena mendapat subsidi besar untuk transisi energi mereka.

“Perdebatan panjang di parlemen, mau disediakan seperti apa insentif ini. Kalau besar-besar harus disiapkan anggarannya. Tantangannya kalau insentif besar, rasio elektrifikasi itu harus 100% penuh, kalau tidak ada yang protes. Sekarang rasio elektrifikasi 98% ada 2% yang belum terlistriki, itu banyak lima juta lebih. Disparitas masih lebar,” tambah Jonan.

Menanggapi hal ini, ditemui di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, justru EBT merupakan solusi akan kurangnya rasio elektrifikasi di daerah-daerah yang belum ada listriknya.

“Daripada PLN terus terbeban untuk melistriki daerah tertinggal, mending subsidi atau insentifnya dialihkan untuk pengembangan EBT di sana, untuk melistriki daerah itu,” pungkas Fabby.

Sumber CNBC Indonesia

Artikel Terkait
Mar, 21 2015

VARIA.id, Jakarta – Pemerintah mengklaim tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah kesempatan baik bagi para eksportir untuk meraup untung. Tingginya nilai tukar dolar

Oct, 28 2015

Ini terkait rencana PLN cabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. VIVA.co.id – Perusahaan Listrik Negara berencana mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900

Jun, 29 2018

Jakarta- Tempo.Co. Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia menolak rencana pemerintah mengetatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Juru Bicara Asosiasi Rizal Calvary menganggap revisi

Nov, 22 2011

JAKARTA (IFT) – PT PLN (Persero), badan usaha milik negara di sektor ketenagalistrikan, mengalokasikan dana Rpp 29,42 triliun untuk pembelian listrik dari kontraktor listrik swasta (independent

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close