Komite Bank Dunia : Bank Dunia Belum Jalankan Mandat Publik

May, 6 2010

Penulis :

JAKARTA. Dengan peningkatan general kapital US$86 miliar dari pemegang saham utama, Bank Dunia dan kelompoknya belum menunjukkan komitmennya dalam menjalankan mandat publik dalam mendukung langkah-langkah penegakan energi bersih. Sebaliknya, Bank Dunia justru memobilisasi uang rakyat untuk mensubsidi industri bahan bakar fosil dalam termal skala besar, proyek-proyek hidropower, dan reformasi energi yang terkait.

Berdasarkan penelitian Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Bank Information Centre (BIC) terkait portofolio Bank Dunia di sektor energi Indonesia, pengaruh Bank Dunia di sektor energi Indonesia selama lebih dari 40 tahun dalam memberikan pelayanan kredit dan nonpinjaman belum menemui sasaran.

Laporan dari hasil penelitian ini akan dibawa dalam Konsultasi Publik Bank Dunia di Sektor Energi Indonesia pada Kamis ini (6/7), di Jakarta. Bank Dunia akan melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi energinya di Indonesia.

“Sejak tahun 1969, Bank Dunia telah memberikan lebih dari US$ 5,4 miliar sebagai pinjaman untuk energi di Indonesia yang memiliki fokus pada sentralisasi, skala besar, grid berbasis termal, proyek tenaga air, serta viabilitas keuangan dan privatisasi aktiva pajak tangguhan listrik negara. Hasil penelitian ini kami ajukan dalam acara Konsultasi Publik Bank Dunia di Sektor Energi Indonesia oleh Bank Dunia pada Kamis ini (6/7) di Jakarta,” kata Direktur IESR Fabby Tumiwa.

Fabby juga menjelaskan, Bank Dunia telah melakukan kebijakan yang justru mengedepankan utang publik secara kotor untuk sektor energi tinggi dengan menunda pinjaman untuk proyek geothermal (panas bumi) di Sumatera dan Sulawesi Utara sebesar US$500 juta, US$530 juta untuk proyek hidropower di Jawa Barat, dan US$225 juta untuk proyek transmisi di Jawa dan Sumatera.

“Jelas sekali, sebagai lembaga keuangan internasional yang katanya peduli terhadap perubahan iklim dan akan memberikan akses energi terjangkau bagi masyarakat miskin dan pedesaan, Bank Dunia tidak konsekuen. Penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sama sekali,” tandasnya.

Sigit Widya

http://www.kontan.co.id.

Artikel Terkait
Nov, 9 2015

PLN membutuhkan anggaran hingga Rp 130 triliun per tahun. JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda penyertaan modal negara (PMN) terhadap 23 BUMN, termasuk

Jun, 26 2010

Penulis : Jajang JAKARTA–MI: Kerusakan enam capasitor voltage transformer (CVT) dan lighting arraster di gardu induk (GI) Duri Kosambi, Jakarta Barat, yang ditengarai menjadi penyebab

Oct, 23 2013

Kemiskinan energi seringkali disalahartikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi masyarakat untuk membeli energi, kenyataannya, kemiskinan energi lebih daripada ketidakmampuan ekonomi. IESR berpendapat bahwa kemiskinan energi terjadi

Jul, 30 2016

Jakarta, Aktual.com – Menteri baru di sektor ESDM, Arcandra Tahar disambut segudang tumpukan masalah yang selama ini tak kunjung teratasi. Karenanya Arcandra dituntut bekerja secara

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+