Konversi Minyak Tanah ke LPG untuk Ketahanan Energi

Apr, 6 2011

Penulis :

Senin, 04 April 2011 21:05 WIB

JAKARTA–MICOM: Gas elpiji (liquified petroleum gas/LPG) merupakan sumber energi modern yang lebih bersih atau lebih sedikit menghasilkan polusi dibanding biomassa tradisional dan BBM. Namun demikian, implementasi program konversi tersebut terkendala beberapa faktor.

Faktor pertama adalah terkait kurangnya sosialisasi tentang penggunaan LPG secara aman. Ketersedian dan kehandalan pasokan menjadi kendala dalam pemanfaatan LPG di beberapa wilayah yang sulit di jangkau, terlebih pada saat bersamaan pasokan minyak tanah sudah mulai dibatasi.

“Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas serta potensi pemanfaatan LPG dalam penurunan emisi GRK ( Gas Rumah Kaca) dan peningkatan ketahanan energi yang berkelanjutan, khususnya di sektor rumah tangga, program pemanfaatan LPG ini dapat terus dilakukan dalam kerangka pembangunan sektor energi nasional yang berketahanan dan berkelanjutan,” tegas Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kepada pers di Jakarta, Senin (4/4).

Menurut Fabby, program pemerintah dalam upaya pelaksanaan diversifikasi energi, terutama di rumah tangga, perlu sosialisasi berkelanjutan, misalnya dalam penggunaan gas elpiji sebagai alternatif pengganti minyak tanah. ”Sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi target pengguna diperlukan terutama terkait prosedur keamanan dan keselamatan. Ini harus dilakukan jika pemerintah menginginkan program konversi atau diversifikasi energi berlanjut, salah satunya sosialisasi terkait pelaksanaan program konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji,” jelas Febby Tumiwa.

Fabby mengatakan, dari data yang ada pada rentang periode 2007-2010, program konversi minyak tanah ke gas elpiji menghemat subsidi sebesar Rp 26,63 triliun. Program konversi minyak tanah ke LPG sudah dilakukan sekitar tiga tahun lalu. Realisasi konversi hingga 31 Januari 2011 mencapai 55 juta unit paket perdana, volume LPG yang disalurkan 5,187 juta ton, dan penarikan minyak tanah 7,624 juta kiloliter.

“Untuk itu, kalau memang program ini ditujukan bagi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, perlu ada perbaikan pada sistem distribusi serta jaminan keamanan produk,” tegas Fabby.

Pemerintah juga seharusnya memperketat pengawasan terhadap peredaran produk-produk LPG seperti tabung, selang, dan regulator yang beredar di pasaran. Produk-produk LPG baik dari dalam negeri maupun produk impor harus memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk keselamatan penggunaan LPG. Apabila produk-produk SNI tidak memiliki SNI, secara otomatis produk tersebut tidak boleh beredar di masyarakat.

Pengawasan ketat itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Kementerian Perdagangan sebagai koordinator pengawasan dan mengajak berbagai pihak untuk turut mengawasi. Selain itu, perlu ada ketegasan dari pemerintah mengenai tabung-tabung yang beredar sejak 2007 sebelum ada SNI. Tabung-tabung tersebut seharusnya ditarik dan sudah digantikan dengan yang ber-SNI.

Selain pengawasan, pemerintah perlu menetapkan standar prosedur di setiap tempat penjualan tabung LPG agar sebelum dipindahtangankan ke konsumen untuk dicek apakah terjadi kebocoran, masa berlakunya sampai kapan, dan apakah tabung tersebut masih berfungsi dengan baik dan benar. Begitu juga dengan selang, regulator, dan alat kelengkapan lainnya perlu adanya pengecekan yang teliti.

“Hal-hal tersebut seharusnya sudah menjadi standar bagi para agen penjualan, sehingga pengawasan bisa berjalan dengan baik tidak hanya pemerintah, tetapi agen itu sendiri,” tegas Fabby. (*/OL-12)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com.

Artikel Terkait
Jul, 5 2018

Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan, pada Senin (2/7). | Sekretariat Negara Jakarta-Akurat.co. Direktur Eksekutif Institute

May, 6 2010

Kamis, 06/05/2010 18:10 WIB Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance Jakarta – Kehadiran Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang

Aug, 2 2012

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpandangan, Pemerintah harus tetap membeli 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara

Jul, 1 2019

30 Juli 2019 | KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah akan memprioritaskan sektor Energi Terbarukan (ET) untuk mendapatkan subsidi pajak pada tahun 2020. Sejumlah pihak pun menyambut positif

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close