Pengamat : Jangan Asal Gratis

Jun, 14 2010

Penulis :

Senin, 14 Juni 2010 | 10:04 WIB

Jakarta- Wacana pemberian listrik gratis bagi pelanggan 450 VA alias pelanggan miskin harus dikaji secara hati-hati. Pasalnya, masyarakat golongan ini sebenarnya bukan tak bisa bayar rekening, tapi mayoritas tak mampu ‘memiliki’ listrik karena biaya pasangnya mahal.

”Masalah yang utamanya adalah banyak orang miskin yang tidak bisa nyambung listrik karena biaya sambungannya mahal bia mencapai Rp1,5 juta sampai dengan Rp2 juta. Jadi ada sekitar 100 juta warga miskin yang belum mendapatan listrik,” kata pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, Minggu (13/6).

Sehingga, lanjut dia gaya populis ini harus dikaji dengan hati-hati. Fabby yang juga menjabat Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, mengingatkan, pelanggan 450 VA tidak bisa bisa dikategorikan masyarakat miskin. ”Kalau dikategorikan penghasilan rendah mungkin ya, tapi di luar itu masih banyak lagi orang miskin yang enggak punya listrik,”tegasnya.

Fabby mengakui memang ide yang menarik bahwasannya listrik gratis diberikan kepada warga miskin. Tapi harus diberikan batasan. Sebagai contoh hanya 30 kWh per bulan yang digratiskan. ”Tapi pemakaian di atas itu dikenakan sesuai keekonomian melalui tarif paling efisien yang ditetapkan pemerintah. Contohnya di Afrika Selatan, tapi tidak seluruh listriknya digratiskan, hanya sekitar 30 kWh pertama yang digratiskan,” katanya.

Menurut dia, sebetulnya permasalahan listrik pada orang miskin bukan pada konsumsinya. Karena konsumsi listrik masyarakat miskin relatif kecil sehingga bayaran bulanannya pun tidak terlalu menjadi masalah.

Menurutnya, pemerintah lebih tepat lagi memberi subsidi kepada warga miskin yang belum tersambung listrik dengan memberikan biaya ringan pemasangan. ”Itu kalau pemerintah dan DPR benar-benar mau berpihak pada rakyat miskin,” tandas dia.ins

http://www.surabayapost.co.id.

Artikel Terkait
Mar, 29 2011

By Jenny Jusuf • Mar 7th, 2011 • Category: Indonesia carbon-calculator Penghitungan jejak karbon yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan bahwa penggunaan

Feb, 23 2012

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah hendaknya segera mengubah asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP)

May, 11 2017

Jakarta, KONTAN- Pelaksanaan Permen EDM No. 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mendapatkan tantangan dari pengusaha pembangkit. Aturan ini mulai berlaku akhir

Aug, 10 2015

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 47 titik paling depan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan segera teraliri listrik bulan ini. Direncanakan elektrifikasi di 47 titik

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close