Penyimpangan Iklim, RI Bisa Banjir Besar

Jul, 9 2010

Penulis :

INILAH.COM, Jakarta – RI bisa didera curah hujan tinggi yang bisa menimbulkan banjir besar karena penyimpangan iklim. Jumlah orang miskin juga bisa bertambah karena gagal panen.

Climate Change Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Siti Badriyah, mengatakan dampak pemanasan global bisa menibulkan banjir besar pada 2025. Hal itu berdasarkan studi melalui pemodelan iklim sampai 2100 dengan interval 25 tahun.

“Kemungkinan dari skenario yang diprediksi itu, pada tahun 2025 akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi,” katanya saat dihubungi di Jakarta Kamis (8/6).

Ia menjelaskan pemodelan itu berdasarkan skenario UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) untuk pemodelan iklim. Pemodelan itu juga dipakai oleh BMKG.

“Dari tiga skenario ada yang menggambarkan tahun 2025 hujan di Jawa dan Jakarta cukup tinggi,” katanya.

Ia mengingatakan akibat penyimpangan cuaca, curah hujan yang tidak tinggi saja bisa menimbulkan banjir. Seperti pada 2001, Indonesia sudah merasa dampaknya banjir yang besar.

“Apalagi pada 2025, curah hujan akan sangat tinggi sehingga tantangannya makin berat apalagi tidak dibarengi dengan tata kota yang baik,” katanya.

Pemanasan global juga telah mengacaukan musim selama lima tahun terakhir. Termasuk dua musim di Indonesia kini sudah tidak jelas lagi. Musim hujan dan musim kemarau yang harusnya sudah berhenti tapi masih terjadi.

Musim penghujan yang biasanya dari bulan September sampai Februari, kini sudah bergeser. “Sekarang sudah bulan Juli, tapi masih ada hujan. Jadi berubahnya itu sudah cukup terasa sekali,” kata Siti.

Pakar Perubahan Iklim ITB Armi Susandi, mengatakan saat ini adalah musim kemarau. Namun terjadi Lamina yang berupa penguapan tinggi di wilayah timur Indonesia sehingga menyebabkan wilayah Indonesia basah.

“Ini membuat Indonesia menjadi tidak kering total. Hampir sebagian besar saja yang kering terutama di wilayah Jawa. Sulawesi dan Timur Indonesia wilayah basah dan ini berakibat positif dan negatif,” katanya.

Ia menjelaskan positifnya jika curah hujan 70% cukup untuk menanam, dan dari produktifitas pertanian yang harusnya tidak ada di musim kemarau menjadi ada. Dampak negatifnya adalah akan terjadi limpahan curah hujan yang mendadak, dan mengakibatkan lahan pertanian yang seharusnya siap panen jadi gagal panen.

Armi dampak terburuk penyimpangan iklim itu bisa menyebabkan bertambahnya orang miskin. Hal itu karena 70% wilayah pertanian Indonesia masih tadah hujan, sehingga pemerintah seharusnya tidak main-main dengan hal itu.

Siti Badriyah menilai yang paling merasakan dampak penyimpangan iklim itu adalah petani, nelayan. Bagi nelayan dalam 5 tahun terakhir ikan-ikan sudah tidak bisa didapatkan di pinggir, dan petani gagal panen sudah sering terjadi.

“Otomatis dampak pendapatan negara dari sektor pertanian dan perikanan itu berkurang dan dampaknya jauh lebih besar. Negara kita agraris, 70% lebih penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Ini sebenarnya sebuah tantangan yang besar bagi pemerintah selain untuk memajukan kesejahteraan petaninya, tantangan perubahan iklim ini juga menjadi sebuah hal yang sangat urgent dan penting untuk diperhatikan,” katanya.

Ia menjelaskan penyimpangan iklim itu karena ektraksi bahan-bahan mineral yang sangat besar. Minyak bumi dan batubara dipakai untuk memenuhi kebutuhan terutaman negara-negara industri yang sudah maju seperti AS, Inggris, Jerman.

Negara besar itu menggunakan sumber mineral yang tidak terbarukan dengan emisi CO2-nya sangat besar.

“Kalau untuk hutan hanya 20% dari penyebab perubahan iklim. Tapi dari aspek penggundulan hutan, Indonesia termasuk konstribusi terbesar,” katanya. [mor]

http://www.inilah.com.

Artikel Terkait
Jul, 22 2010

Jakarta. Just days after public pressure forced a review of electricity rate hikes, swathes of Jakarta — including the international airport — suffered another power

Mar, 4 2008

Sistem kelistrikan Jawa-Bali kembali semaput menjelang tutup bulan Februari lalu. Krisis listrik yang dipicu menipisnya pasokan listrik pada sejumlah PLTU PT PLN (Persero) akibat sulitnya

Jul, 7 2017

Merdeka.com – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat komitmen Indonesia atas Kesepakatan Paris dan mendorong

Jan, 26 2011

Oleh Nurbaiti | Created On: 10 January 2011. JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membantah adanya penaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan sejak awal

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+