Perhitungan TDL Harus Transparan

Aug, 19 2010

Penulis :

JAKARTA(SI) – Pemerintah harus transparan menjelaskan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% mulai awal tahun depan. Asumsi yang digunakan pemerintah untuk menaikkan TDL mesti disampaikan kepada publik.

“Perlu ada transparansi asumsi yang digunakan.Upaya menurunkan biaya pokok produksi (BPP) seperti apa dan pada tahun berapa kita mencapai keseimbangan antara subsidi dan penurunan BPP? Jangan bicara kenaikan dulu, sementara asumsi nggak jelas,” ujar pengamat ketenagalistrikan Fabby Tumiwa saat dihubungi harian Seputar Indonesia (SI) di Jakarta kemarin.

Dalam penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 disebutkan, pemerintah berencana melakukan penyesuaian TDL sebesar 15% pada awal 2011 sebagai kompensasi pemangkasan anggaran subsidi listrik. Anggaran subsidi listrik pada 2011 direncanakan sebesar Rp41 triliun, turun Rp14,1 triliun (25,6%) dibandingkan tahun ini, Rp55,1 triliun.

Fabby mempertanyakan apakah rencana kenaikan tersebut sudah mempertimbangkan penghematan bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyusul beroperasinya pembangkit yang masuk proyek 10.000 megawatt (MW) tahap I pada tahun depan? Dia menduga,konsumsi BBM pada 2011 justru tetap tinggi mengingat pasokan gas untuk pembangkit PLN belum terpenuhi. “Kalau misalnya separuh dari BBM diganti gas, BPP listrik bisa turun 20– 25%,”paparnya.

Dia menilai tidak tepat apabila masyarakat harus menanggung kegagalan pemerintah dalam penerapan kebijakan energi primer untuk pembangkit. Menurutnya, BPP saat ini cukup tinggi karena 60% di antaranya adalah biaya BBM.Di sisi lain,alokasi gas untuk PLN diperkirakan baru bisa masuk setelah LNG receiving terminal selesai pada akhir 2011. “BBM tinggi karena kegagalan regulasi pemerintah.

Menurut saya nggak tepat masyarakat harus menanggung ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan,” ujarnya. Anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy mengatakan, pemerintah mengambil cara mudah untuk menutup defisit APBN dengan menaikkan TDL. Karena itu, kata dia, DPR akan menagih janji pemerintah dan PLN terkait realisasi program 10.000 MW tahap I dan komitmen kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/ DMO).

“Di dalam rapat kerja gabungan pemerintah dengan Komisi VII,VI, dan IV dijelaskan, apabila program-program tersebut terealisasi, diperkirakan BPP listrik akan turun.Semestinya perlu dilihat dulu, turunnya sampai sebesar mana sehingga bisa dilihat perlu kenaikan TDL atau tidak,” tutur Romahurmuziy di Jakarta kemarin. Sementara itu,pemerintah menegaskan kenaikan TDL 15% pada awal tahun 2011 baru sebatas asumsi dalam RAPBN 2011.

Pemerintah berharap asumsi kenaikan TDL tidak dieksploitasi secara berlebihan. ”Kenaikan TDL 15%, itu asumsi Menteri Keuangan (Menkeu) waktu menyusun RAPBN 2011.Menkeu melihat ada selisih atau angka untuk subsidi bagi PT PLN, jadi masih banyak upaya yang bisa dilakukan,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat seusai rapat koordinasi terbatas tentang ketahanan pangan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta,kemarin.

Kenaikan TDL, kata MS Hidayat, tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan matang. Misalnya mempertimbangkan kapasitas produksi PT PLN (persero) dan daya saing industri.“Karena masih asumsi dalam RAPBN 2011, jadi jangan dieksploitasi,” tegas MS Hidayat. Kenaikan TDL, menurut MS Hidayat, belum final dan Kemenperin belum bisa berbicara secara resmi. Kalaupun diberlakukan, dia berharap kenaikan TDL tidak mengganggu daya saing industri dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengatakan pemerintah akan berhati-hati memformulasikan penyesuaian TDL tahun depan. Pelanggan listrik yang dinilai tidak mampu masih akan mendapatkan subsidi. Selain itu, pemerintah juga terus mengimbau PLN untuk terus meningkatkan efisiensi,menurunkan susut jaringan, dan memperbaiki bauran energi (energy mix) sehingga BPP listrik bisa turun.

Bauran energi ini antara lain dengan meningkatkan penggunaan batu bara dan gas sehingga biaya produksi listrik akan lebih murah. “Penggunaan batu bara atau gas itu lebih murah dan lebih mampu menekan BPP listrik,”tandasnya. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan memperkirakan kenaikan TDL 15% awal tahun depan menyebabkan inflasi 0,22%.Perkiraan itu menggunakan asumsi pemerintah memakai pola atau skema kenaikan yang sama dengan kenaikan TDL tahun ini.

“Kalau tidak, masih akan kita hitung,”kata Rusman. Dia menilai kenaikan TDL tidak memberikan dampak yang memberatkan masyarakat jika pemerintah mampu membagikan subsidi listrik kepada masyarakat tidak mampu. “Kalau listrik 450–900 VA tidak naik, barangkali orang kecil tidak kena dampak langsungnya,” lanjutnya. Rusman berpendapat, sebaiknya kenaikan TDL dilakukan pada awal tahun.

Dengan demikian, pemerintah memiliki sisa waktu untuk mengantisipasi dampak kenaikan TDL. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim mengusulkan agar rencana kenaikan TDL pada awal 2011 berlaku progresif. Pelanggan listrik yang memakai dalam jumlah kilowatt hour (kWh) tertentu akan dikenai tarif subsidi,sementara pemakaian lebih dari jumlah tersebut akan dikenai tarif nonsubsidi.

“Saya mendukung prinsip tarif progresif sehingga pemakai golongan kecil itu tidak terlalu merasakan beban,”ungkap Herman di Jakarta kemarin. Dia menuturkan,di negara lain, tarif untuk industri lebih murah ketimbang rumah tangga atau komersial. Adapun tarif rumah tangga diberlakukan progresif. Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa menolak kenaikan TDL. Menurutnya, kenaikan TDL akan mengakibatkan industri kecil dan menengah kehilangan daya saing. (maya sofia/bernadette lilia nova)

http://www.seputar-indonesia.com.

Artikel Terkait
Jan, 4 2012

Bus CNG atau BBG yang ditawarkan Hyundai (kanan) dan tabung BBG yang digunakan pada bus gandeng JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Institute for Essential Services

Jul, 15 2012

Artikel ini dimuat di Majalah Good Housekeeping, edisi Juli yang berisi tentang hal-hal dan kebiasaan yang dapat dilakukan di rumah untuk mengurangi penggunaan energi, yang

Sep, 29 2016

Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki perusahaan perbankan Standard Chartered atas tuduhan sebuah perusahaan energi yang berada di bawah naungannya melakukan praktik suap untuk mendapat

Oct, 10 2018

Untuk menghasilkan 1 kilowatt peak (kWp) biayanya mencapai Rp 15 juta. Jakarta, Katadata. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+