PLN Dituntut Lebih Efisien : Kenaikan Tarif Dasar Listrik Perlu Dikaji

Apr, 15 2010

Penulis :

Jumat, 16 April 2010 | 04:13 WIB

Jakarta, Kompas – PT Perusahaan Listrik Negara dituntut agar dapat lebih efisien dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini bisa memperbaiki kinerja keuangan sehingga kemampuan pendanaan pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi meningkat.

Menurut pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, Kamis (15/4) di Jakarta, pencapaian laba bersih PT PLN tahun 2009 sebesar Rp 10,356 triliun lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal berupa penurunan harga energi primer, minyak dan batu bara.

Meski demikian, pencapaian laba itu patut mendapat apresiasi karena menunjukkan ada upaya efisiensi perusahaan yang, antara lain, ditandai susut jaringan turun hingga di bawah 10 persen. Penurunan 1 persen susut jaringan berkontribusi pada penambahan pemasukan sekitar Rp 1 triliun. ”Susut jaringan di bawah 10 persen itu harus konsisten dan jadi target kinerja,” ujarnya menegaskan.

Kinerja aset merupakan hal utama yang perlu dibenahi, yaitu infrastruktur pembangkit dan jaringan transmisi. Dari sisi pembangkit, misalnya, saat ini sebagian pembangkit memiliki faktor kapasitas di bawah 80 persen karena kerusakan mesin serta perbaikan dan perawatan mesin lama.

Kondisi ini didukung ketersediaan pasokan gas. Jika pasokan berkurang, biaya produksi akan lebih tinggi dan efisiensi kapasitas pembangkit menurun. Perbaikan inefisiensi paling besar di bahan bakar, misalnya biaya sewa mesin pembangkit dan peningkatan konsumsi bahan bakar. ”Kebijakan populis untuk mengatasi krisis listrik secara cepat meningkatkan biaya operasional tahun ini,” kata dia.

Herman Darnel Ibrahim, anggota Dewan Energi Nasional, menyatakan, efisiensi yang perlu segera dilakukan PLN adalah bahan bakar. Komponen biaya cukup besar untuk PLN adalah bahan bakar. Biaya produksi akan turun jika PLN mengganti minyak untuk bahan bakar pembangkit dengan yang lebih murah. Biaya pokok produksi PLN, jika memakai gas tahun 2009, rata-rata Rp 318 per kWh, jika menggunakan BBM, Rp 1.383 per kWh, dan jika memakai batu bara Rp 362 per kWh.

Tarif dasar listrik

Menurut Fabby, kinerja PLN dipengaruhi banyak hal, yaitu efisiensi internal melalui penghematan berbagai biaya, besaran subsidi, dan harga energi primer. ”Pemerintah harus menetapkan target kinerja terhadap PLN secara transparan. Makin efisien PLN, subsidi energi listrik kian kecil,” ujarnya.

”Penyesuaian tarif dasar listrik sebagaimana direncanakan pemerintah boleh dilakukan selama konsumsi minyak yang besar itu tidak jadi beban konsumen,” kata Herman. Jadi, harga pokok penyediaan listrik yang wajar harus dihitung berdasar asumsi BBM untuk pembangkit diganti gas.

Efisiensi lain yang perlu dilakukan adalah pengelolaan proyek dan waktu penyelesaian proyek. ”Kalau keputusan lambat dibuat, penyelesaian proyek akan tertunda dan butuh waktu lama. Hal ini berdampak pada tingginya pemakaian BBM karena proyek percepatan 10.000 megawatt sebenarnya bertujuan untuk menggantikan BBM dengan batu bara, gas, dan panas bumi.

Karena proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW belum selesai, pasokan listrik tak bisa memenuhi pertumbuhan permintaan listrik.

Hal ini mengakibatkan PLN harus menyewa genset sebagai langkah darurat untuk mengatasi krisis pasokan listrik meski sebetulnya hal itu membutuhkan biaya tinggi. (EVY)

http://cetak.kompas.com.

Artikel Terkait
Sep, 19 2012

Koran Jakarta, Rabu, 19 September 2012. Pemerintah menargetkan akan ada 2,9 juta rumah tangga di Indonesia teraliri listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencanangkan

Sep, 14 2015

JawaPos.com – Target Presiden Joko Widodo mewujudkan pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW) dinilai sulit. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Reform (IESR) Fabby

Nov, 7 2016

Keputusan pemerintah mencabut subsidi listrik secara bertahap yang berujung pada kenaikan tarif listrik untuk golongan pelanggan 900 Volt Amper (VA) yang masuk dalam kategori Rumah Tangga

Jul, 6 2018

Jakarta-Kompas — Pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan di Indonesia masih membutuhkan insentif dari pemerintah. Selain kemudahan perizinan, pengembang menginginkan harga jual beli tenaga listrik

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+