PLN Perlu Lakukan Modernisasi Meteran Listrik

Jun, 17 2020

Penulis :

Bisnis.com, JAKARTA – PLN perlu melakukan mordenisasi meteran listrik pelanggan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan PLN memiliki pekerjaan rumah lama yang belum selesai yakni stand meter atau meter-meter tua yang saat ini mungkin sebagian besar tidak lagi akurat karena tidak pernah ditera.

“Perlu ada modernisasi meter listrik pelanggan PLN. Ganti dengan smart meter,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (15/6/2020).

Fabby menuturkan teknologi smart meter membuat PLN punya informasi penggunaan listrik setiap pelanggan secara lebih akurat, pelanggan juga bisa akses informasi untuk mengetahui profil beban dan penggunaan listriknya.

Dia menilai Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM bisa memerintahkan PLN melakukan perubahan stand meter analog menjadi smart meter.

“Setahu saya dalam 2-3 tahun terakhir PLN sudah lakukan uji coba smart meter juga. Jadi sekarang tinggal roll out saja. Perusahaan listrik di ASEAN sudah memulai program modernisasi meter, Thailand, Malaysia, dsb. PLN agak ketinggalan,” ucapnya.

Penggantian stand meter manual menjadi smart meter perlu ada upaya yang dipercepat karena kesalahan pencatatan meter dapat merugikan pelanggan.

“Ada jutaan pelanggan yang dirugikan dan nilainya bisa triliunan. Kalau pemerintah dan PLN abai, bisa saja ada gugatan masyarakat (citizen law suit). Selain kehilangan kepercayaan kepada PLN, bisa juga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan regulator,” tuturnya.

Menurutnya, harga stand meter ini tak begitu mahal. Harga satu smart meter di pasaran sekitar US$30 hingga US$50 per unit. Namun untuk membangun arsitektur Advance Metering Infrastructure (AMI) yang cukup mahal.

“Ya makanya dilakukan secara bertahap,” kata Fabby.

PT PLN (Persero) akan mengganti stand meter menjadi smart meter yang dilakukan secara bertahap.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril mengatakan pihaknya mengakui adanya stand meter yang mengalami kedarluwarsa masa teranya.

PLN disebut telah melakukan penggantian meteran sebagai cara melakukan tera ulang terhadap meteran-meteran tersebut. Namun demikian, karena keterbatasan anggaran membuat proses pergantian meteran dilakukan secara bertahap.

“Kami prefer ganti secara bertahap karena terbatas alokasi investasi untuk meter ini,” ujar Bob dalam telekonferensi, Senin (15/6/2020).

Senior Executive Vice President Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono menuturkan PLN telah membuat peta jalan untuk menerapkan teknologi pintar yakni smart meter dalam pencatatan konsumsi listrik pelanggan.

“Ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang mengeluh tagihan listrik,” katanya.

Adapun pengukuran pencatatan listrik dengan smart meter ini dilakukan secara secara real time. Nantinya Kwh meter atau stand meter konvensional Kan diganti dengan menggunakan teknologi.

Dengan smart meter nantinya akan memudahkan pelanggan pra bayar dalam mengisi ulang token. Para pelanggan pun, lanjutnya, akan lebih mudah dalam mengontrol pemakaian listrik hingga mengisi ulang daya.

“Misalnya untuk yang token, untuk isi ulang dengan smart meter pelanggan bisa mengisi tanpa memasukkan ke dalam tokennya, seperti hp langsung masuk ke meter tersebut,” tuturnya

Kendati demikian,penggantian meteran listrik konvensional menjadi smart meter ini dilakukan secara bertahap. Untuk menggati Kwh meter manual milik pelanggan ke smart meter membutuhkan waktu 7 tahun untuk sebanyak 79 juta pelanggan.

“Untuk penggantian meter kita lakukan secara bertahap Kita kejar untuk penggantian meter-meter tersebut karena dari perhitungan kami mengganti meter baru itu lebih efisien daripada melakukan tera ulang. Ini menjadi program kami, sudah kami siapkan untuk itu,” terang Yuddy.

Artikel Terkait
Oct, 27 2016

JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menempatkan program hilirisasi mineral menjadi masalah utama yang mesti

Mar, 21 2018

Jakarta-MONGABAY INDONESIA. Pemerintah sudah mengeluarkan revisi rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027 yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 13 Maret lalu.

Jul, 29 2018

Jakarta-BBC Indonesia. Pemerintah berencana mencabut Domestic Market Obligation (DMO), kewajiban menjual batu bara ke dalam negeri dengan harga yang dipatok pemerintah, untuk mengikuti harga pasar.

Feb, 7 2017

JAKARTA – Pemerintah diminta memperbaiki beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close