Jajak Pendapat IESR bersama dengan Masyarakat

LAPORAN HASIL SURVEI

Download Versi PDF

Prioritas Kebijakan Energi Indonesia & Kandidat Menteri ESDM

Kata Pengantar

Jajak pendapat “Prioritas Kebijakan Energi Indonesia dan Kandidat Menteri ESDM” dilakukan dalam rangka menjaring pandangan publik terhadap prioritas-prioritas di sektor energi dan sosok calon Menteri ESDM di periode kabinet berikutnya. Hasil yang disajikan di sini merupakan sebuah potret cepat (snapshot) persepsi masyarakat dan pelaku usaha di bidang energi.

Hasil ini tentunya tidak sempurna, mengingat metode yang dipakai sangat sederhana. Tetapi bagi kami respon yang diberikan oleh para responden yang terekam menjadi materi berharga untuk menilai dan menganalisa kecenderungan evaluasi publik dan pelaku usaha terhadap kinerja sektor ESDM, kriteria dari Menteri ESDM, dan potensi kandidat Menteri ESDM.

Kami harapkan hasil dari jajak pendapat ini dapat menjadi masukan bagi Presiden RI 2019-2024 dalam merumuskan arah kebijakan dan program-program kunci sektor energi Indonesia dan juga dalam memilih Menteri ESDM yang membantu Presiden di kemudian hari.

Jakarta, 5 Mei 2019

Fabby Tumiwa
Direktur Eksekutif IESR


LATAR BELAKANG

  1. Terselenggaranya Pemilihan Umum Raya Presiden – Wakil Presiden RI yang akan di umumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019
  2. Periode Kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla akan berakhir pada Oktober 2019 dan akan dilanjutkan oleh pemenang Pemilu 2019
  3. Kabinet 2019 – 2024 yang akan dibentuk
  4. Perlu adanya evaluasi terhadap hasil kerja 4,5 tahun di sektor ESDM

Tujuan dari Jajak Pendapat ini adalah:

  1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan sektor energi di bawah Kementerian ESDM pada era Jokowi – JK
  2. Sebagai masukan bagi pemerintahan selanjutnya dalam penyusunan kebijakan energi selama lima tahun mendatang serta pemilihan menteri ESDM

Ringkasan: Temuan Utama dari Jajak Pendapat

  • KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BAWAH KEMENTERIAN ESDM TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI

Mayoritas responden menyatakan tidak puas (51,3%) terhadap prioritas pemerintah di sektor energi

  • BELUM ADA SOSOK DOMINAN

Belum ada sosok yang diyakini memiliki visi jangka panjang dan kemampuan untuk mengelola sektor energi di Indonesia. Suara responden dalam mengusulkan nama calon menteri ESDM tersebar pada semua nama yang diusulkan. Mayoritas responden mengusulkan nama selain menteri dan wakil menteri ESDM petahana. Tidak ada 1 nama calon yang unggul secara mencolok dibanding nama-nama lain.

  • DISPARITAS EVALUASI PADA KEBIJAKAN POPULIS DAN NON-POPULIS

Terdapat perbedaan yang sangat tajam dari pendapat responden; kebijakan populis (bersinggungan langsung pada konsumen publik) lebih mendapat apresiasi di banding kebijakan pemerintah yang non-populis (industri, tidak berdampak langsung pada konsumen)

  • ENERGI TERBARUKAN MENJADI PRIORITAS UTAMA DALAM KEBIJAKAN ENERGI INDONESIA

Hampir 70% responden menginginkan tercapainya bauran energi terbarukan 23% di tahun 2025 dalam prioritas kebijakan energi Indonesia

  • EVALUASI KEBIJAKAN SEKTOR ENERGI

Responden dari Jajak Pendapat ini memiliki pengetahuan yang memadai dalam isu – isu sektor energi (pre-exposed); sebanyak 31,6% responden merupakan profesional yang bekerja di sektor energi dan 13,2% merupakan pelaku usaha di bidang energi. Secara demografis, mayoritas responden berasal dari kalangan usia dewasa, yaitu 30 – 40 tahun dan di atas 50 tahun.


Responden dari Jajak Pendapat ini memiliki pengetahuan yang memadai dalam isu – isu sektor energi (pre-exposed); sebanyak 31,6% responden merupakan profesional yang bekerja di sektor energi dan 13,2% merupakan pelaku usaha di bidang energi. Secara demografis, mayoritas responden berasal dari kalangan usia dewasa, yaitu 30 – 40 tahun dan di atas 50 tahun.

  • Dari pertanyaan yang diajukan di dalam Jajak Pendapat ini, isu – isu energi yang bersinggungan langsung dengan konsumen, seperti keterjangkauan harga BBM dan tarif listrik serta rasio elektrifikasi di Indonesia, mendapat apresiasi yang positif dari responden dengan penilaian Baik/Sangat Baik.
  • Di sisi lain, isu-isu yang berkaitan dengan industri atau tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat konsumen, kurang diapresiasi oleh responden. Responden beranggapan kebijakan pemerintah dalam memenuhi kualitas kondisi pendukung (enabling environment) untuk menarik investor di sektor energi cenderung menurun selama 4,5 tahun belakangan.
  • Secara umum responden memberikan penilaian Tidak Puas pada prioritas kebijakan energi di Indonesia di era Jokowi – JK, sehingga dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh dalam menyusun prioritas kebijakan energi Indonesia di masa mendatang.


Responden diharapkan memilih paling tidak 3 dari 8 kriteria penting bagi Menteri ESDM di kabinet mendatang

  • Responden menempatkan visi jangka panjang untuk mewujudkan energi yang berkelanjutan dan aman, dan memberi nilai tambah pada ekonomi domestik sebagai kriteria terpenting bagi kandidat menteri ESDM di pemerintahan selanjutnya, dengan 69,1% suara.
  • Meritokrasi menjadi pilihan kedua untuk kriteria penting menteri ESDM. Dengan memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang energi (sebagai profesional/pembuat kebijakan/pelaku usaha), responden menganggap sosok tersebut mampu memimpin arah kebijakan sektor energi Indonesia
  • Sosok berintegritas, memiliki reputasi bersih, dan dapat dipercaya juga sangat diharapkan responden
  • Terdapat 28 nama yang disusun oleh IESR berdasarkan riset pendahuluan, dan dalam Jajak Pendapat responden berhak mengusulkan nama lain pada kolom yang tersedia untuk dipilih sebagai calon menteri yang diusulkan.
  • Disebutkan 10 nama tambahan dari usulan responden sehingga terkumpul total 38 nama di akhir Jajak Pendapat dengan distribusi suara secara merata, masing – masing nama paling tidak mendapat 1 suara dari total 152 keseluruhan responden
  • Tidak ada 1 nama pun dari 36 kandidat yang diusulkan yang mendominasi, atau paling tidak menembus angka 30% pilihan responden.
  • Meskipun nama – nama tokoh petahana atau pernah menjabat di jajaran kementerian menduduki posisi utama jika diurutkan dalam ranking, mayoritas responden (lebih dari 50%) mengusulkan nama lain selain petahana.  
  • Hal ini menunjukkan tidak adanya sosok yang mendominasi yang dianggap sebagai figur kuat sesuai kriteria – kriteria yang dipilih responden.
  • Bahkan sosok yang saat ini berperan di Kementerian ESDM hanya mendapatkan 9,2% suara dari mayoritas responden merupakan profesional yang bekerja di sektor energi (31,6%) dan pelaku usaha di sektor energi (13,2%).


67,8% responden menempatkan pencapaian bauran energi terbarukan 23% di 2025 (BBM dan tenaga listrik) sebagai prioritas utama.

  • Responden meyakini bahwa pemerintahan selanjutnya selayaknya menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas utama dalam arah kebijakan sektor energi Indonesia
  • Selaras dengan harapan tersebut, responden sadar bahwa untuk mencapai bauran energi terbarukan 23% pada 2025, diperlukan adanya usaha pemerintah yang signifikan  dalam memperbaiki: iklim investasi di sektor minyak, gas dan ketenagalistrikan (44,7% suara responden) dan tata kelola pertambangan MINERBA (Clean and Clear, penegakan hukum, reklamasi pascatambang, dsb) yang dianggap kurang dalam kebijakan saat ini (39,5% suara responden);
  • Pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik tenaga fosil; dan tetap memenuhi akses kelistrikan hingga 100% di seluruh Indonesia juga diharapkan responden sebagai prioritas.

Untuk mendukung prioritas di atas, 27% responden juga menganggap bahwa restrukturisasi PLN sebagai BUMN yang berperan penting dalam membantu pemerintah dalam memenuhi kebijakan tersebut juga penting untuk dikedepankan.

 


Catatan Akhir

  1. Responden sepakat bahwa arah kebijakan sektor energi Indonesia harus memperhatikan energi terbarukan sebagai prioritas
  2. Menyarankan pemerintah selanjutnya untuk dengan seksama menempatkan sosok strategis di sektor energi yang dapat memperbaiki arah kebijakan di kementerian ESDM
IKUTI SURVEI SAAT INI

JAJAK PENDAPAT: PRIORITAS KEBIJAKAN SEKTOR ENERGI INDONESIA & KANDIDAT MENTERI ESDM 2019-2024 PILIHAN PUBLIK

Jajak Pendapat ini dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), sebuah lembaga think tank dan advokasi kebijakan publik independen di bidang energi dan lingkungan. Survei diadakan 19-25 April 2019.

Informasi pribadi yang diberikan oleh para peserta survei pada laman ini akan dijamin kerahasiaannya. Selengkapnya silahkan merujuk pada laman http://iesr.or.id/kebijakan-privasi/

Hasil survei akan diumumkan Segera melalui laman di situs IESR.


Formulir Jajak Pendapat telah ditutup pada Hari Kamis 25 April 2019 Pukul 21.00 WIB.

Support Online
 
Chat
 
Support Online
+