Energy Transition in Power Sector

English

Indonesia has been a country that signed the Paris Agreement and ratified it in October 2016. Based on the text of the Nationally Determine Contribution (NDC), Indonesia has confirmed its commitment to reduce 29% of greenhouse gas (GHG) emissions. One of its efforts is through increasing renewable energy in the national energy mix from 5% in 2010 to 23% in 2025 and 25% by 2030.

The target of increasing the use of renewable energy requires the government to develop an integrated policy and planning framework. It includes a progressive policy and regulatory framework for opening markets, fiscal policy and financial incentives to encourage investment in green energy infrastructure, strengthen the electricity network (grid), strengthen the participation  of society and community in the development,  and management of renewable energy facility, and encourage the achievement of gender equality in energy fulfillment.

To support the achievement of this target, encouragement from external parties, especially groups or civil society organizations (CSOs), the private sector, and energy user groups has an important role. Public encouragement is an important component for meeting clean and inclusive energy needs because the energy sector tends to have a strong political nuance and attracts many interest groups.

Without the involvement of CSOs and the public in formulating policies, targets and priorities for development in the energy sector; also monitoring the development and quality of existing regulations, planning in the energy sector and its implementation will be difficult to meet the needs and broader public interests.


Bahasa Indonesia

Indonesia telah menjadi negara penandatangan Paris Agreement dan meratifikasinya pada Oktober 2016. Berdasarkan naskah Nationally Determine Contribution (NDC), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mengurangi 29% emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu upayanya melalui peningkatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional dari 5% pada 2010 menjadi 23% pada 2025 dan 25% pada 2030.

Target peningkatan penggunaan energi terbarukan ini mensyaratkan pemerintah untuk menyusun kerangka kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi. Bentuknya meliputi kerangka kebijakan dan regulasi yang progresif untuk membuka pasar (market), kebijakan fiskal dan insentif finansial untuk mendorong investasi infrastruktur green energy, memperkuat jaringan listrik (grid), memperkuat peran serta dan partisipasi masyarakat dan komunitas dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas energi terbarukan, serta mendorong tercapainya kesetaraan gender dalam pemenuhan energi.

Untuk mendukung pencapaian target ini, dorongan dari pihak eksternal terutama kelompok atau organisasi masyarakat madani (CSO), pihak swasta, dan kelompok pengguna energi memiliki peranan yang penting. Dorongan publik adalah komponen penting untuk memenuhi kebutuhan energi bersih dan inklusif karena sektor energi cenderung memiliki nuansa politik yang kental dan menarik banyak kelompok kepentingan.

Tanpa adanya pelibatan CSO dan publik dalam merumuskan kebijakan, target, dan prioritas pengembangan di sektor energi; juga melakukan pemantauan perkembangan dan kualitas regulasi yang ada, perencanan di sektor energi serta penerapannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik yang lebih luas.

Artikel Terkait
Dec, 11 2018

BACKGROUND Indonesia has signed the Paris Agreement and ratified it in October 2016. Based on the Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia has confirmed its commitment

Dec, 11 2018

Access to modern energy services is vital for poverty alleviation and human development. An energy delivery model is the combination of the technology, finance, management