Proses Pembelian Listrik Geotermal Perlu Dirinci

Feb, 18 2011

Penulis :

Proses pembelian listrik geotermal perlu dirinci

Oleh Nurbaiti Published On: Business Indonesia, 15 February 2011

JAKARTA: Pemerintah diminta secara tegas mengatur dengan jelas terkait penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membeli listrik panas bumi dari pengembang swasta (independent power producer/IPP).

Fabby Tumiwa, pengamat Ketenagalistrikan dari Institute for Essential Services Reform berpendapat rencana pemerintah menerbitkan peraturan menteri yang menugaskan PLN untuk membeli listrik panas bumi dari pengembang swasta, sebaiknya secara jelas dan rinci juga mengatur proses pembeliannya.

“Pemerintah harus tegas karena akuntabiltas dan transparansi harga produksi panas bumi itu harus dikedepankan, sehingga PLN membeli listrik dari panas bumi dengan harga yang wajar dan tidak over priced,” ujar dia, hari ini.

Menurut dia, permen tersebut seharusnya juga membuat regulasi untuk aspek financial proyek, seperti besaran tingkat bunga pinjaman (rate of return/ROR), serta parameter-parameter perhitungan proyek, mengingat PLN sebagai BUMN yang melayani kepentingan public menerima subsidi dari uang rakyat.

Dengan kata lain, lanjut dia, pihak pengembang juga harus terbuka dan jujur dengan struktur biaya proyeknya karena audited production cost menjadi dasar penentuan harga listrik (power purchase agreement/PPA).

“Kalau biaya pembangkitan ditambah margin yang wajar sebesar US$0,07 per kWh [dengan adanya regulasi menetapkan margin yang wajar], maka PLN tidak perlu membeli listrik panas bumi dengan harga US$0,097 per kWh,” tutur Fabby.

Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Ismayatun menilai adanya ruang bagi PLN untuk melakukan negosiasi harga secara business to business (b to b) dengan pengembang, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dia menegaskan memang sudah seharusnya PLN mempunyai harga dasar untuk pembelian listrik panas bumi, karena selama ini mahalnya investasi panas bumi menjadi salah satu kendala dalam penentuan harga beli.

“Hanya saja, kalau masih ada kesempatan negosiasi b to b, malah menjadi rancu karena dikhawatirkan batas harga tidak lagi menjadi acuan. Tinggal suka-suka PLN dengan pengusaha saja,” ujar Ismayatun.

Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, Romahurmuziy berpendapat penegasan harga listrik panas bumi sebesar US$0,097 per kWh itu sangat penting sebagai harga dasar untuk memberikan jaminan kepastian investasi panas bumi.

Namun, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha menilai patokan harga listrik panas bumi US$0,097 per kWh itu hanya akan membuat pengembang lokal menjadi tidak kompetitif.

“Mestinya, pemerintah mematok harga minimal US$0,097 per kWh, bukan maksimal. Kalau lebih dari harga itu, baru dilakukan negosiasi karena banyak pemain lokal yang mampu hingga angka US$0,09 per kWh, tetapi kalah bersaing dengan pemain besar hingga US$0,07 per kWh,” tutur Satya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Luluk Sumiarso mengatakan PLN berpeluang melakukan negosiasi harga listrik panas bumi secara business to business dengan pengembang swasta.

Menurut dia, peraturan menteri yang menugaskan PLN untuk membeli listrik panas bumi dari pengembang swasta itu ditetapkan dengan batasan harga US$0,097 per kWh. “Permen itu akan digabung dengan harga patokan US$0,097 per kWh. Kalau di bawah [harga] itu bisa diterima, tetapi kalau di atas itu, ada ruang dalam tanda petik negosiasi untuk diturunkan dengan pertimbangan B to B,” ujar dia.

Sumber: www.bisnis.com.

Artikel Terkait
Jul, 29 2018

Jakarta-BBC Indonesia. Pemerintah berencana mencabut Domestic Market Obligation (DMO), kewajiban menjual batu bara ke dalam negeri dengan harga yang dipatok pemerintah, untuk mengikuti harga pasar.

May, 6 2010

Kamis, 06/05/2010 18:10 WIB Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance Jakarta – Kehadiran Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang

Jul, 27 2011

JAKARTA (IFT) – Pemerintah memperkirakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 2,5 triliun per tahun dari penurunan konsumsi listrik sebesar 27% dari kondisi

Jan, 30 2018

JAKARTA-KONTAN.CO.ID. Penerapan penetapan harga batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dianggap mampu menekan harga listrik. Pasalnya, jika harga batubara untuk

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+