Proyek Geotermal Rp1.162 T

Nov, 25 2010

Penulis :

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah menyiapkan komitmen pendanaan (dana penjamin) Rp1.162

triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 untuk proyek energi panas bumi atau geotermal.

SEPUTAR INDONESIA

Proyek Geotermal Rp1.162 T

Monday, 22 November 2010

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah menyiapkan komitmen pendanaan (dana penjamin) Rp1.162 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 untuk proyek energi panas bumi atau geotermal.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dedi Priatna menuturkan, proyek geotermal termasuk dalam proyekproyek yang dibiayai dengan skema kerja sama pemerintah-swasta atau public private partnership (PPP).Dengan demikian,pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan komitmen pendanaan untuk proyek-proyek tersebut. “Dari pemerintah, untuk proyek yang sifatnya memiliki risiko tinggi, diupayakan adanya dana penjamin. Ini sudah dialokasikan termasuk untuk proyek geotermal yang dialokasikan melalui geothermal revolving fund,” kata Dedi di Jakarta,kemarin.

Dedi mengatakan, pemerintah menyadari bahwa proyek geotermal memiliki risiko besar dan selalu membuat investor enggan menanamkan modalnya. Dana penjamin tersebut disediakan untuk mengantisipasi kerugian yang akan ditanggung dari proyek itu. Untuk itu, investor tidak perlu menanggung beban risiko, jika proyek tersebut menimbulkan kerugian.

“Pemerintah yang akan menanggung risikonya. Di APBN 2011 kita sudah siapkan dana cukup besar dan sudah disetujui DPR sebesar Rp1.162 triliun. Karena geotermal paling berisiko, saat penggalian 200 meter, bisa saja kualitas dan kuantitasnya ternyata jauh dari harapan,” papar Dedi.

Dia berharap, dengan adanya jaminan dari pemerintah, investor akan lebih tertarik pada proyek geotermal. Alasannya, pemerintah tengah memfokuskan diri untuk mengejar target menyediakan energi hingga 10.000 megawatt tahap kedua. Menurut Dedi, untuk proyek geotermal sangat membantu target tersebut. Sebab, proyek ini bisa menghasilkan daya sebesar 3.000 megawatt. Dedi menyebutkan, dana tersebut rencananya dialokasikan untuk enam proyek energi geotermal yang sedang digarap pemerintah. Namun, persoalan penyediaan lahan masih harus dihadapi pemerintah.

“Kalau yang masuk hutan lindung ya tidak bisa diganggu gugat. Di lahan pribadi juga kadang masalah. Semoga semua ini bisa teratasi, jika RUU Pertanahan selesai pada tahun ini atau maksimal awal tahun depan,” ungkapnya. RUU Pertanahan saat ini sudah memasuki tahap finalisasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sudah dibahas dalam rapat dengan menteri koordinator perekonomian. Pengamat ketenagalistrikan Fabby Tumiwa menilai, potensi energi panas bumi yang bisa dikembangkan melalui proyek geotermal sangat besar hingga 25.000 megawatt. Menurut Fabby, suatu terobosan jika pemerintah berkomitmen menyiapkan anggaran khusus untuk mengembangkan sektor energi ini.“ Sebuah langkah maju.

Tapi hambatan investasi panas bumi adalah regulasi sektor dan karakter investornya,” ujarnya saat dihubungi SINDO, kemarin. Dia mengatakan, masih ada beberapa hal yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah. Terutama persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan untuk memperlancar investasi proyek geotermal. “Perlu dipikirkan juga sistem tender yang lebih proporsional dan peningkatan kapasitas pemda dalam proses pelelangan,” bebernya.

Dilirik Investor Asing Terkait proyek-proyek PPP, Dedi menyebutkan saat ini banyak investor asing yang mulai melirik proyek yang ditawarkan pemerintah. Namun, masih didominasi investor asal Asia. “Jepang dan Korea paling banyak peminatnya. China ada beberapa bagian, tapi tidak terlalu banyak. Kalau untuk Geotermal memang Amerika dan Eropa, ada juga Jepang,” ujar Dedi. Sementara itu, Direktur Pengembangan PPP Kementerian PPN/Bappenas Bastary Pandji Indra menuturkan hal yang sama.

Dia melihat, saat ini investor asing sudah mulai melirik proyek-proyek PPP yang ditawarkan pemerintah. “Kalau investor banyak sekali, dari luar banyak yang menanyakan, sering datang dan mereka lihat banyak prospek di infrastruktur kita,” kata Bastary di sela-sela sosialisasi Permen PPN No 4/2010 tentang percepatan kerja sama pemerintah-swasta. Saat ini, pemerintah telah menetapkan lima proyek PPP yang siap dipasarkan kepada investor.

Namun,dia melihat sisi penyiapan proyek merupakan faktor paling penting. Alasannya, kesiapan sebuah proyek merupakan kunci ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya. Bastary menyebutkan, total proyek PPP yang akan ditawarkan pemerintah kepada investor bisa menembus angka Rp5 triliun. (wisnoe moerti)

Artikel Terkait
Apr, 17 2013

BISNIS.COM, JAKARTA– Pemerintah diminta segera memberikan fasilitas fiskal kepada perusahaan yang berniat membangun kilang pengolahan, karena pembangunannya memerlukan investasi yang tinggi dengan keuntungan yang sedikit.

May, 30 2016

JAKARTA–Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata kelola industri minyak dan gas bumi. Ketua

Jul, 23 2017

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, pihaknya mengajukan usul kepada pemerintah agar bisa menjadi pelaksana pengelola tambang batubara. Langkah itu untuk mengamankan

Aug, 11 2012

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah daerah butuh penguatan kapasitas, untuk melaksanakan program penurunan emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi tersebut dibutuhkan, sejalan dengan komitmen Presiden Susilo

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+