Rp 37,8 Triliun Amankan Listrik

Mar, 23 2010

Penulis :

Selasa, 23 Maret 2010 | 01:45 WITA

DALAM pekan terakhir ini, interkoneksi sistem Mahakam diguncang banyak persoalan teknis, sehingga sering terjadi pemadaman listrik di Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong.

PascaPON XVII tahun lalu di Kaltim, sebenarnya performa PLN Kaltim relatif baik. Meski ada pemadaman, frekuensinya tidaklah terlalu sering. Pelanggan senang. Akan tetapi minggu pekan lalu, PLN Kaltim –khususnya sistem Mahakam- sepertinya kembali kena serangan jantung. Tiba-tiba saja pet! Pemadamannya tidak tanggung-tanggung sampai delapan jam lebih, luas area yang dipadamkan juga lebar. Bahkan terjadi beberapa kali black out.

Sebetulnya itu persoalan klasik yang melahirkan keluhan klasik pula. Kapan pemerintah Indonesia cq PLN dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan listrik? Sejauh ini, yang tampak barulah sebuah mimpi.

Otak-atik semua ilmu untuk semangat layanan listrik sudah ada. Kerangka makronya adalah kebijaksanaan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Jilid I dan II yang sekarang lagi berjalan. Perjalanan entah bagaimana? Sejauh ini masih saja bekutat siapa investornya? Sedangkan investor yang didambakan itu, sampai saat ini belum lahir. Karena Indonesia memang menunggu kedatangan investor, bukan mencari juru selamat kelistrikan. Bagi investor rumusnya sudah jelas: Ada untung nggak?

Pemerintah tidak pernah kelelahan terus melakukan upaya perbaikan, meski itu cuma sekadar tambal sulam. Barangkali pemerintah ketakutan, bila urusan listrik bisa cepat diselesaikan dikhawatirkan tidak ada lagi proyek besar yang bisa dimainkan di Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN).

Melalui Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010, pada pasal 8 mengatur tentang subsidi listrik. Selengkapnya memuat pengaturan sebagai berikut: (1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar Rp 37,8 triliun. (2) Pengendalian anggaran subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 dilakukan melalui:

a. Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) sebesar lima persen (lima persen) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero); b. Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 50 persen konsumsi rata-rata nasional pada 2009 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), dan publik (P) dengan daya mulai 6.600 VA ke atas; c. Penerapan kebijakan tarif yang bertujuan mendorong penghematan tenaga listrik dan pelayanan khusus, yang selama ini sudah dilaksanakan, tetap diberlakukan; dan d. Penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Di atas kertas undang-undang mengamanatkan itu, akan tetapi di dalam operasinya dibutuhkan banyak perhitungan dan penghitungan dengan pelbagai macam rumus. Pelanggan tahunya TDL naik apa turun, kalau naik berarti menyedihkan kalau turun syukur.

Director of Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa menjelaskan, krisis listrik bisa teratasi bila pemerintah konsisten menyiapkan dana tiga miliar dolar AS atau Rp 27,6 triliun/ tahun untuk investasi jangka menengah pembangunan infrastruktur listrik.

Fabby menilai, pemerintah dan PLN sebenarnya memiliki kemampuan dana hingga delapan miliar dolar AS untuk melakukan pembangunan infrastruktur, yang bisa didapat melalui pinjaman. “Kalau investasinya bagus swasta tentu juga tertarik untuk berinvestasi disana,” ujarnya.

Menurut UU di atas, jelas subsidi pemerintah sudah melampui angka yang ditawarkan oleh Fabby Tumiwa. Malahan ada kelebihan Rp 10 triliun. Dari subsidi itu saja, seharusnya PLN bisa secara mandiri melakukan investasi Rp 10 triliun/tahun, tanpa harus menengadahkan tangan kepada investor. Kalau tidak cukup? Tak tahulah harus bagaimana lagi rakyat Indonesia bersikap.

http://www.banjarmasinpost.co.id.

Artikel Terkait
Jan, 3 2011

Proyek Tertunda, Subsidi Membengkak Senin, 3 Januari 2011 | 03:37 WIB Jakarta, Kompas – Realisasi subsidi listrik tahun 2010 membengkak Rp 7,7 triliun. Peningkatan subsidi

Aug, 18 2016

Jakarta– Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengataka, risiko terbesar pengusahaan panas bumi yang dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)

Mar, 9 2012

VIVAnews – Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik tiga persen per triwulan. Namun, hal itu dipandang tidak akan berdampak signifikan dan tak lantas mengurangi subsidi listrik

Dec, 5 2016

ATURAN TRANSPARAN– Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pembentukan aturan baru maupun merevisi aturan yang telah diterbitkan merupakan langkah yang

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+