Sarasehan Iklim dan Komitmen Indonesia untuk Perubahan Iklim

Dec, 20 2010

Penulis :

IESR, Jakarta- Pada Kamis, 16 Desember yang lalu IESR mengadakan Sarasehan Iklim untuk mengumpulkan pihak-pihak yang berperan dalam negosiasi iklim Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari pemerintahan, masyarakat sipil, dan kawan-kawan pers.

Sarasehan Iklim ini diadakan untuk membahas beberapa poin-poin penting terkait posisi Indonesia dari hasil keputusan COP-16 di Cancun, Mexico. Selain itu, pada kegiatan ini juga ingin melihat komitmen pemerintah Indonesia dan kesiapannya dalam merespon perubahan iklim. Terutama dalam sektor REDD, mitigasi, dan adaptasi.

Pada sesi I mengulas hasil COP-16 di Cancun dan keputusan perundingan. “Setelah Copenhagen, Indonesia masih berdarah pada saat itu karena kegagalan negosiasi. Hilang harapan pada UNFCCC sebagai wadah yang dapat menyelesaikan masalah iklim yang sedang terjadi. Namun, Cancun menjadi titik penting apakah Indonesia akan terus melanjutkan perundingan atau tidak. Ternyata harapan itu masih ada,” ujar Agus Purnomo, Kepala Sekertariat Dewan Nasional Perubahan Iklim, pada Sarasehan Iklim yang diadakan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (16/12).

Pada kegiatan ini, Adianto P. Simamora dari The Jakarta Post juga memberi masukan untuk akses informasi bagi pers yang meliput pertemuan iklim UNFCC, terutama yang baru saja berlangsung di Cancun. Menurutnya, ada perbedaan kemudahan akses informasi dengan COP-15 yang berlangsung tahun lalu di Copenhagen. Di Cancun, mendapatkan informasi dari Delegasi RI cukup sulit. Belum lagi, ada kebijakan satu pintu bagi para delegasi yang akan membuat pernyataan, sehingga cukup sulit bagi wartawan untuk mengetahui siapa saja dari delegasi yang dapat dimintai informasi mengenai isu khusus.

Setelah itu, penanggap dari masyarakat sipil memberikan opini dari poin-poin yang sudah diutarakan pembicara. “Bila dibandingkan dengan Copenhagen, COP-16 di Cancun lebih baik. Tentu saja karena mereka menggunakan building blocks dan Bali Road Map yang merupakan langkah-langkah esensial sebagai jalan untuk menghasilkan keputusan yang adil, ambisius, dan mengikat,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Selanjutnya terjadi proses tanya jawab yang dengan baik dan cermat dipandu oleh moderator, Brigitta Isworo dari Kompas.

Selanjutnya, sesi kedua membahas mengenai implikasi perundingan global terhadap komitmen dan kesiapan Indonesia dalam merespon perubahan iklim. Dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyampaikan strategi nasional terkait persiapan kelembagaan dan Kebijakan REDD plus.

Presentasi sesi ini berakhir dengan tambahan dari Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian- Kementrian Pertanian, Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc dan pembicara dari Kementrian Perikanan dan Kelautan yang menjelaskan mengenai rencana adaptasi nasional untuk perubahan iklim.

Artikel Terkait
Mar, 2 2011

Cerita Kegiatan Peluncuran Kampanye Mewujudkan Masyarakat Rendah Karbon Pagi itu sekitar pukul 7.30 banyak sekali orang yang berkerumun di dalam dan depan tenda “Hitung dan

May, 9 2013

Peningkatan kesadaran mengenai penghematan penggunaan energi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan satu kali saja. Peningkatan kesadaran harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat

Oct, 1 2015

Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan strategi kebijakan fiskal yang mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari minyak dan gas. Realisasi lifting yang terus meleset dan merosotnya harga

Dec, 22 2018

Pemerintah dinilai belum mampu menyediakan regulasi yang mendorong dunia usaha untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan mengurangi dampak emisi gas karbon pada lingkungan. Sementara transformasi

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close