Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy (SP-Energy)

LATAR BELAKANG

Indonesia telah menjadi negara penandatangan Paris Agreement dan meratifikasinya pada Oktober 2016. Berdasarkan naskah Nationally Determine Contribution (NDC), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mengurangi 29% emisi gas rumah kaca (GRK). Salah satu upayanya melalui peningkatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional dari 5% pada 2010 menjadi 23% pada 2025 dan 25% pada 2030.

Target peningkatan penggunaan energi terbarukan ini mensyaratkan pemerintah untuk menyusun kerangka kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi. Bentuknya meliputi kerangka kebijakan dan regulasi yang progresif untuk membuka pasar (market), kebijakan fiskal dan insentif finansial untuk mendorong investasi infrastruktur green energy, memperkuat jaringan listrik (grid), memperkuat peran serta dan partisipasi masyarakat dan komunitas dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas energi terbarukan, serta mendorong tercapainya kesetaraan gender dalam pemenuhan energi.

Untuk mendukung pencapaian target ini, dorongan dari pihak eksternal terutama kelompok atau organisasi masyarakat madani (CSO), pihak swasta, dan kelompok pengguna energi memiliki peranan yang penting. Dorongan publik adalah komponen penting untuk memenuhi kebutuhan energi bersih dan inklusif karena sektor energi cenderung memiliki nuansa politik yang kental dan menarik banyak kelompok kepentingan.

Tanpa adanya pelibatan CSO dan publik dalam merumuskan kebijakan, target, dan prioritas pengembangan di sektor energi; juga melakukan pemantauan perkembangan dan kualitas regulasi yang ada, perencanan di sektor energi serta penerapannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik yang lebih luas.

TUJUAN 

Program SP-Energy adalah sebuah kemitraan masyarakat sipil yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi yang bersih dan inklusif bagi masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi, keadilan gender serta mendukung mitigasi perubahan iklim.

Program SP-Energy memiliki 3 keluaran utama yaitu:

  1. Masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan media massa telah memahami isu energi, memiliki visi dan misi yang selaras, dan membangun jejaring yang kuat untuk mewujudkan pembangunan energi bersih yang berkeadilan sosial dan gender
  2. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan perangkat kebijakan, regulasi, pendanaan dan insentif yang mendukung pembangunan sistem energi bersih yang terdesentralisasi serta berkeadilan gender dan sosial
  3. Pemerintah Indonesia telah menerapkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan sistem energi bersih.

MITRA

Untuk menjalankan program kemitraan SP-Energy, Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerjama dengan para mitra yaitu Hivos Southeast Asia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Dalam melaksanakan program ini, IESR bekerja untuk

  1. Meningkatkan peran kelompok masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan dan mekanisme pendanaan energi bersih yang berkeadilan sosial dan gender
  2. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kelompok masyarakat sipil dan masyarakat terkait dengan energi bersih yang berkeadilan sosial dan gender
  3. Mendorong kebijakan energi bersih yang terdesentralisasi

Pojok Energi