Tender PLTU Jateng : Penggunaan Teknologi China Harus Dikaji Kembali

Mar, 21 2011

Penulis :

Rabu, 16 Maret 2011

JAKARTA (Suara Karya): PT PLN (Persero) diminta mempertimbangkan kembali pemilihan perusahaan asal China dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Ini dilakukan untuk menghindari kerugian di masa mendatang mengingat pengalaman sebelumnya dalam pembangunan PLTU yang dilakukan oleh perusahaan asal China. Karena itu, menurut pengamat ketenagalistrikan Fabby Tumiwa, tender PLTU Jawa Tengah berkapasitas 2×1.000 megawatt (MW) yang sedang diproses itu dapat memilih perusahaan yang mengusung teknologi terbaik. “Pemilihan teknologi itu akan menentukan biaya produksi di kemudian hari,” katanya di Jakarta, kemarin.

Fabby lantas mengimbau, untuk memilih perusahaan yang memiliki kualitas dan teknologi tepat, PLN tidak terbuai dengan masalah harga, khususnya dalam penentuan aspek teknis. “Perusahaan yang tidak memenuhi syarat, tentunya lebih baik tidak perlu diterima,” ujarnya.

Fabby juga menyayangkan bila proyek ini harus tertunda dengan alasan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah. Apalagi, biasanya jaminan pemerintah ini digunakan oleh perusahaan pemenang tender untuk mencari pinjaman dana. “Banyak kasus seperti ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsah mengakui, terda pat beberapa pembangkit PLTU milik PT PLN (Persero) yang mengalami masalah, terutama akibat pemakaian teknologi yang tidak cocok dengan pasokan bahan bakar yang tersedia di dalam negeri. Bahkan ada sejumlah pembangkit yang operasionalnya tidak bertahan lama.

“Kita pernah mendengar, begitu menang tender dan proyeknya selesai, ternyata tidak bisa dipakai atau tidak kompatibel dengan kondisi lokal. Malah jadi masalah. Tujuan awalnya sebagai solusi masalah ketenagalistrikan, namun malah menjadi beban APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Jangan sampai terjadi lagi,” tutur Riefky Harsah.

Senada dengan Fabby Tumiwa, anggota Fraksi Demokrat ini meminta agar PLN memilih perusahaan yang kredibel dengan memiliki kesiapan pendanaan dan teknologi yang tepat. “Faktor kualitas dan keandalan harus dikedepankan,” ujarnya.

Seperti diketahui, PLN saat ini sedang memproses tender pembangunan PLTU Jawa Tengah senilai sekitar 3 miliar dolar AS. Ini diikuti tujuh perusahaan asing yang lolos proses prakualifikasi. Ketujuh perusahaan itu meliputi China Shenhua Energy Company Limited, CNTIC-Consortium Guandong Yudean, Japan Power Konsorsium, Korea Electric Power Company (KEPCO), Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, dan Mitsui-Intemational Power Konsorsium.

PLTU ini nantinya menggunakan teknologi supercritical boiler atau ultra supercritical boiler yang lebih ramah lingkungan dengan bahan bakar batu bara dari Kalimantan yang berkadar 4.500-5.500 kalori.

Di lain pihak, Ketua Serikat Pekerja PT PLN Ahmad Daryoko juga mengingatkan agar PLN menghentikan memilih kontraktor dari China. Karena, meski lebih murah, namun dalam perjalanannya menggunakan segala cara untuk mencari pekerjaan tambahan (adendum). Atau, juga mencari peluang untuk perubahan perencanaan demi meraup keuntungan besar.

Menurut Daryoko, pada awalnya, harga yang ditawarkan kontraktor asal China itu relatif murah, yaitu sekitar 600.000 dolar AS per MW, sementara kontraktor asal Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat mengajukan harga sekitar 1 juta dolar AS per MW. Namun, ujung-ujungnya, nilai kontrak membengkak dan bisa mencapai 1 juta dolar AS per MW. Ini karena ada tambahan pekerjaan yang muncul belakangan.

Dia menambahkan, saat ini, PLTU yang diba ngun kontraktor China sering mengalami gangguan, misalnya PLTU Cilacap dan PLTU Labuan yang dibangun untuk menggunakan batu bara berkalori tinggi. Ini tidak cocok, karena batu bara dari dalam negeri rata-rata berkalori rendah.

“Akibatnya, kedua PL TU itu tidak beroperasi secara optimal,” ujarnya. (A Choir)

Sumber: www.suarakarya.id.

Artikel Terkait
Aug, 1 2018

Jakarta-Tempo.co – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR, Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah perlu memastikan setelah izin pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas (migas) di

Aug, 28 2019

The nation’s roofs could host up to 655 GWp of solar generation capacity a recent solar mapping exercise found. But a wider understanding of the

Dec, 4 2012

JAKARTA (IFT) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menuturkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) nasional idealnya tuntas dilakukan pada 2028. Oktaufik, Direktur Pusat Teknologi

Mar, 9 2014

JAKARTA, GRESNEWS.COM ­ Krisis listrik di wilayah Sumatera Utara hingga saat ini merupakan akibat dari salah kebijakan pemerintah. Banyak masalah yang menumpuk hingga tak terselesaikan

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close