Sejarah

Download Company Profile (PDF)

IESR lahir dari keprihatinan sejumlah aktivis organisasi non-pemerintah (ornop) atas program penyesuaian struktural. Setelah mengalami krisis ekonomi tahun 1998, pemerintah Indonesia menyepakati Letter of Intent (LoI) dengan IMF pada tahun 1999. Salah satu dari program tersebut adalah restrukturisasi sektor ketenagalistrikan (power sector restructuring program), yang kemudian didanai oleh ADB, KfW dan USAID.

Program restrukturisasi sektor ketenagalistrikan bertujuan memperkenalkan kompetisi dan pasar kelistrikan, liberalisasi lebih jauh terhadap industri kelistrikan, serta pemecahan (unbundling) dan privatisasi perusahaan listrik negara (PLN). Restrukturisasi dimulai dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dimulai sejak tahun 1999 dan disahkan sebagai Undang-Undang tahun 2002.

Restrukturisasi sektor kelistrikan yang cukup radikal ini melahirkan reaksi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap dampak ekonomi, lingkungan dan sosial, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam proses yang berlangsung. Sejumlah ornop (Yayasan Geni, DebtWatch, INFID, LBH Jakarta, ICW, YLKI dan PIRAC) kemudian mendirikan Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR). WGPSR kemudian melakukan pemantauan dan intervensi proses penyusunan UU Ketenagalistrikan tersebut dan terlibat dalam uji material UU tersebut di Mahkamah Konstitusi tahun 2004. Selanjutnya WGPSR secara aktif melakukan advokasi kebijakan dan peraturan sektor energi dan kelistrikan.

Ketika mandat WGPSR berakhir, hasil evaluasi eksternal yang dilakukan oleh South Research dari Belgia tahun 2007 merekomendasikan agar pekerjaan WGPSR dilanjutkan dengan bentuk institusi baru yang permanen. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak banyak ornop di Indonesia yang melakukan advokasi kebijakan di sektor energi. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pada tahun 2007, Institute for Essential Services Reform (IESR) dilahirkan berbentuk Perkumpulan yang anggotanya berasal dari anggota WGPSR sebelumnya. Idiom “Essential Services” pada nama IESR merujuk pada “energy and water services” yang kami percayai sebagai kebutuhan hakiki (essential) di era modern ini.

IESR dirancang sebagai lembaga pemikir (think-tank) bagi masyarakat sipil yang secara aktif menginspirasi, mendorong dan mendukung perubahan-perubahan kearah keadilan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan manusia.

Pada tahun 2008 – 2013, ditetapkan empat essential program, yaitu: Access to Energy, Electricity Governance, Climate Justice, dan Extractive Industry Reform.

Aktifitas IESR meliputi advokasi kebijakan, kampanye publik, penelitian aksi (action research), dan pengembangan serta penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.