Earth Day Series- Tragedi Chernobyl PLTN : Bukan Solusi Energi Nasional

Apr, 27 2010

Penulis :

Selasa, 27 April 2010 | 04:27 WIB

korban Chernobyl

Jakarta, Kompas – Pembangkit listrik tenaga nuklir bukan solusi energi nasional. Sementara, pemanfaatan maupun produksi energi terbarukan belum dioptimalkan.

”Rencana pembangunan PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir) itu hanya ilusi yang menghambat produksi dan pemanfaatan energi terbarukan,” kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah dalam peringatan 24 tahun peristiwa kebocoran PLTN Chernobyl, Ukraina, Senin (26/4) di Jakarta.

Jatam bersama delapan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (Manusia), Institute for Essential Service Reform (IESR), Sarekat Hijau Indonesia, Satu Dunia, dan Civil Society menolak rencana penggunaan nuklir sebagai sumber energi di Indonesia. Mereka meminta pemerintah memprioritaskan sumber energi terbarukan yang aman.

Saat ini kapasitas produksi bahan bakar nabati nasional 2 juta ton liter per tahun. Namun, saat ini yang produktif tidak lebih dari 10 persen.

”Bukan hanya tidak memberi perhatian cukup terhadap sumber energi terbarukan dan bersih, pemerintah justru mengampanyekan pentingnya penggunaan nuklir sebagai sumber energi. Yang tidak adil, pemerintah tidak pernah menginformasikan risiko penggunaan nuklir sebagai sumber energi. Padahal, tragedi Chernobyl jelas menunjukkan nuklir tidak aman,” kata Koordinator Manusia Dian Abraham.

Beberapa waktu lalu, Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata menyebutkan, para kepala daerah di wilayah Banten, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur berminat menyediakan lokasi untuk PLTN. Daerah-daerah itu selama ini masih menghadapi masalah penyediaan energi listrik.

Deputi Direktur Eksekutif Nasional Walhi Ali Akbar menyatakan, nuklir bukan solusi kebutuhan energi Indonesia. ”Nuklir sering ditampilkan sebagai solusi perubahan iklim. Padahal penggunaannya sebagai sumber energi justru menambah persoalan perubahan iklim,” tegasnya.

Dia menyoroti kegagalan pemerintah mengelola lingkungan yang telah meningkatkan risiko bencana di Indonesia. ”Apa jaminannya bahwa pemerintah memiliki kemampuan mematuhi dan menjalankan prosedur standar keamanan penggunaan nuklir juga pengamanan limbahnya?” Ali mempertanyakan.

Risiko mesti dibuka

Kemarin, kesembilan LSM itu memeringati 24 tahun bencana nuklir PLTN Chernobyl, 26 April 1986, dengan menyerahkan foto korban bencana kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menyosialisasikan risiko sumber energi nuklir agar masyarakat bisa menyikapi rencana pembangunan PLTN. Mereka juga mendesak pemerintah membatalkan rencana pembangunan. ”Ketiadaan kecelakaan nuklir setara dengan peristiwa Chernobyl bukan berarti teknologi PLTN itu aman,” ujar Dian Abraham.

Siti Maemunah menegaskan, Indonesia tidak memiliki kapasitas cukup untuk menggunakan nuklir sebagai sumber energi. Bahan bakar, teknologi reaktor, maupun suku cadang teknologinya tidak dimiliki Indonesia. Dian menyatakan, saat pemerintah menyosialisasikan rencana pembangunan PLTN Muria, mereka menyatakan nuklir adalah sumber energi yang murah. ”Itu menyesatkan. Seolah pemerintah tidak perlu membeli bahan baku uranium dan bisa mengolah limbah PLTN. Kenyataannya Indonesia belum memiliki teknologi itu,” kata Dian.

Dia mengkritik model kampanye pembangunan PLTN di Kalimantan. Alasannya, pemerintah menyederhanakan persoalan dengan menjadikan potensi tambang uranium sebagai pembenaran. ”Logika itu sesat karena uranium baru bisa digunakan di PLTN setelah ada pengayaan. Dan di Indonesia belum ada teknologi pengayaan uranium, jadi harus dilakukan di luar negeri. Tidak ada hubungan cadangan uranium Kalimantan dengan efisiensi biaya PLTN,” kata Dian.

Di depan Kantor Kementerian ESDM, para aktivis membentangkan kain panjang bertuliskan ”No Nuke, No More Chernobyl”. Sejumlah perwakilan menemui Kepala Subbantuan Hukum, Biro Hukum, dan Hubungan Masyarakat Kementerian ESDM Muhidin dan menyerahkan foto seorang anak korban ledakan reaktor PLTN Chernobyl. (NAW/ROW)

http://cetak.kompas.com.

Artikel Terkait
Dec, 19 2018

JAKARTA, KOMPAS.com – Institute for Essential Service Reform (IESR) memaparkan hasil kajian mereka soal prospek energi terbarukan di 2019. Laporan tersebut memperkirakan prospek energi terbarukan

Sep, 19 2012

Koran Jakarta, Rabu, 19 September 2012. Pemerintah menargetkan akan ada 2,9 juta rumah tangga di Indonesia teraliri listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencanangkan

Sep, 8 2015

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli bakal menurunkan target pembangunan proyek listrik 35 ribu megawatt (MW) menjadi 16 ribu MW sampai

May, 30 2016

JAKARTA–Pembahasan rancangan Undang Undang Migas harus segera dilakukan untuk menuntaskan berbagai persoalan di sektor energi, khususnya masalah tata kelola industri minyak dan gas bumi. Ketua

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+