Upaya Penghematan Diragukan

Sep, 27 2010

Penulis :

Seputar Indonesia, Minggu 26 September

JAKARTA (SINDO) – Upaya penghematan untuk menekan biaya pokok produksi (BPP) listrik pada tahun depan diragukan sejumlah kalangan.
Hal ini karena tidak ada ukuran yang pasti seberapa besar upaya penghematan itu bisa tercapai. Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa tidak terlalu yakin penghematan melalui salah satunya pembangunan LNG Receiving Terminal pada tahun 2011 bisa terwujud. “Pada prinsipnya ini bisa dilakukan dan kalau berhasil,maka asumsi penghematan dapat tercapai. Masalahnya saya tidak terlalu yakin beberapa measures itu bisa tercapai, khususnya LNG Receiving Terminal bisa beroperasi 2011,” ungkap Fabby saat dihubungi Seputar Indonesia (SINDO) di Jakarta,kemarin.

Seperti diketahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dan Komisi VII sepakat tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2011 sebesar 15%. Sebagai gantinya, pemerintah dan PLN melakukan sejumlah penghematan, seperti pemanfaatan tambahan pasokan gas (100 MMSCFD) atau ekuivalen sekitar Rp2,5 triliun, dampak pembangunan LNG Receiving Terminal atau ekuivalen Rp2,3 triliun, efisiensi operasi Rp2,6 triliun dan penurunan susut jaringan sekitar Rp0,7 triliun. Dengan demikian total penghematan mencapai Rp8,1 triliun.

Adapun kekurangan pendapatan sebesar Rp4,6 triliun akibat tidak dinaikkannya TDL sebesar 15% akan diperoleh dari menunda pembayaran subsidi tahun 2009 sebesar Rp4,6 triliun. Selain meragukan realisasi LNG Receiving Terminal, Fabby juga menilai kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) PLN pada tahun depan masih tetap tinggi.Terlebih pasokan gas tidak dapat dipastikan. “Biaya bahan bakar harus dapat dikontrol dan ini butuh bantuan pemerintah. Misalnya harga beli BBM dari Pertamina dapat dikurangi bawah harga MOPS + 5% yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PLN juga harus mendapat pasokan gas yang cukup,”tuturnya. Di sisi lain,Fabby mengungkapkan, pembatalan kenaikan TDL sebesar 15% berdampak besar terhadap kondisi finansial PLN. Salah satunya mengganggu rencana investasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. “Pembatalan ini berimplikasi terhadap kondisi finansial PLN cukup besar. Paling tidak rencana investasi akan terganggu. Padahal saya ragu pengembang listrik swasta (independent power producer/ IPP) bisa investasi,”kata Fabby. Oleh karena itu dia menyarankan pemerintah menyiapkan dana cadangan untuk menambah subsidi apabila asumsi makro penyusunan BPP listrik melampaui nilai asumsi.

Senada dengan Fabby,Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, penghematan dari pembangunan LNG Receiving Terminal tidak realistis karena diperkirakan tidak selesai tepat waktu. “Yang mungkin tidak realistis dalam hal ini adalah tentang penghematan dari pembangunan LNG Receiving Terminal karena sepertinya tidak akan selesai di 2011,” ujar Pri Agung kepada SINDO di Jakarta,kemarin. Namun, ujar dia, apabila konsumsi BBM PLN bisa ditekan hingga angka 4,4 juta kilo liter (kl), maka angka tersebut (penghematan Rp2,3 triliun) tetap realistis. Meski demikian, hal tersebut membutuhkan upaya yang keras.

“Selain itu penambahan gas semestinya bisa dua kali lipat dari angka itu (100 MMSCFD),”ungkapnya. Lebih lanjut Pri Agung mengatakan, pemerintah harus menjamin ketersediaan batu bara dan gas PLN dengan menerapkan kewajiban pasokan ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO), membeli batu bara domestik dengan harga pasar dan renegosiasi gas yang ke Singapura. Pemerintah,ujar dia,tidak bisa membiarkan PLN bekerja keras sendiri dalam melakukan upaya penghematan. “Potensi penghematan BPP dengan mengganti BBM dengan batu bara dan gas sebenarnya bahkan bisa mencapai Rp26 triliun lebih. Hanya tentu PLN jangan disuruh bekerja sendiri,” katanya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengungkapkan, LNG Receiving Terminal yang dimaksud dalam penghematan untuk menekan BPP listrik adalah LNG Receiving Terminal di Jawa Barat.Adapun gas dari LNG Receiving Terminal Jawa Barat diperkirakan sudah bisa disalurkan pada Oktober. “Pekan depan kita sudah menandatangani Head of Agreement (HoA)-nya sehingga gasnya bisa kita salurkan Oktober 2011,”papar Evita di Jakarta,pekan lalu. (maya sofia)

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com.

Artikel Terkait
Jan, 30 2018

JAKARTA-KONTAN.CO.ID. Penerapan penetapan harga batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dianggap mampu menekan harga listrik. Pasalnya, jika harga batubara untuk

Jul, 2 2018

Jakarta-tirto.id – PT Pertamina (Persero) kembali merilis harga baru jenis bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berlaku mulai Minggu, 1 Juli 2018 hari ini. Jenis BBM yang

Jan, 30 2018

Download Best WordPress Themes Free DownloadDownload Premium WordPress Themes FreeFree Download WordPress ThemesDownload WordPress Themes Freeudemy paid course free downloaddownload samsung firmwareDownload Premium WordPress Themes

Feb, 9 2018

Jakarta- VIVA – Arah strategis pembentukan induk usaha atau holding BUMN migas dinilai belum jelas. Selama ini alasan yang dikemukakan pemerintah melalui Kementerian BUMN masih bersifat normatif. Direktur Eksekutif

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+