Usul Subsidi Listrik Langsung ke Rakyat

Jun, 13 2010

Penulis :

Dahlan Iskan: Tak Perlu Lagi ke PLN

MINGGU, 13 JUNI 2010 | 02:27 WITA | 12130 Hits

Dahlan Iskan

JAKARTA — Banyaknya kritikan tentang subsidi listrik yang dinilai salah sasaran membuat Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan memutar otak. Mantan CEO Jawa Pos Grup itu berencana meminta pemerintah menyerahkan subsidi listrik langsung ke rakyat miskin, bukan ke PLN sebagaimana biasanya.

“Teorinya, subsidi itu untuk orang. Bukan untuk perusahaan,” kata Dahlan dalam media briefing Forum Diskusi Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Sabtu 12 Juni.

Menurut dia, dengan subsidi dikucurkan tidak ke perusahaan, masyarakat bisa membayar biaya pemakaian listrik sesuai tarif yang ditetapkan PLN. Selain itu, sistem itu membuat mereka yang tak layak mendapat subsidi harus membayar listrik sesuai biaya pokok produksi (BPP). Ini berbeda dengan saat ini. Dengan subsidi dikucurkan kepada PLN, pemberian subsidi menjadi tak terkontrol.

Menurut Dahlan, konsep subsidi listrik ini hampir mirip BLT (bantuan langsung tunai) yang merupakan kompensasi dari kenaikan harga BBM.

Namun, bedanya, kata dia, PLN memiliki data siapa saja konsumen yang layak menerima. Ini membuat kemungkinan kesalahan pemberian subsidi bisa dihindarkan. “Data kami valid,” ujarnya.

Subsidi langsung itu juga memiliki manfaat lain. Masyarakat yang menerima subsidi, kata Dahlan, secara otomatis akan berupaya menghemat pemakaian listrik. “Misalnya saya mendapat subsidi Rp 50 ribu. Saya akan berpikir, daripada semuanya untuk listrik, saya sisihkan sekian untuk biaya sekolah anak. Berarti, saya harus menghemat listrik,” katanya.

Pada kesempatan pertemuan dengan puluhan wartawan kemarin, Dahlan juga mengungkapkan kekesalannya terhadap dilema tarif dasar listrik (TDL) yang bakal naik pada 1 Juli sebesar 10 persen. Dia mempertanyakan, kenapa selalu PLN yang disalahkan tiap kali TDL terkerek. Padahal, naik atau tidaknya TDL ditentukan oleh pemerintah dan DPR.

“Tapi di DPR, saya tiba-tiba ditanya, untuk apa Anda jadi Dirut PLN kalau hanya untuk menaikkan TDL? Ini saya tidak habis pikir. Kok pertanyaan seperti ini malah datang dari DPR,” katanya. “Saya ditanya lagi, berarti Anda tidak membela rakyat miskin,” imbuh lelaki kelahiran Magetan ini.

Dahlan justru balik menantang. Kalau memang ingin membela rakyat miskin, kenapa tidak sekalian saja menggratiskan listrik untuk mereka. Sayang, tantangan Dahlan itu tak terlalu digubris para wakil rakyat. “Mungkin mereka mengira saya gila,” ujarnya lantas terkekeh.

Dahlan mengaku tak sedang guyon ketika mengatakan itu. Masyarakat miskin bisa diberi listrik gratis asalkan warga yang memiliki daya di atas 450 watt membayar listrik sesuai BPP. Itu memang membuat PLN kehilangan duit Rp 1,5 triliun (dari 20 juta pelanggan berdaya 450 watt). Namun, perusahaan pelat merah itu justru bisa meraup Rp 15 triliun-Rp 20 triliun dari pelanggan berdaya di atas 450 watt.

“Warga miskin itu kan diperkirakan mereka yang punya lima bolham, satu televisi, satu VCD, seterika, satu rice cooker yang dipakai bergantian dengan seterika,” ujarnya.

Dahlan menambahkan, bisnis listrik adalah bisnis unik. Ia sangat berbeda dengan bisnis telekomunikasi dan perbankan di mana ketika terjadi persaingan sempurna, konsumen sangat diuntungkan lantaran harga semakin murah. Namun di bisnis energi, harga justru akan semakin naik ketika tidak ada monopoli PLN.

Sebab, PLN “swasta” tak bakal mau mematok harga di bawah ongkos produksi. Berbeda dengan PLN yang menarik Rp 650 per kwh kepada konsumen padahal BPP seharusnya Rp 1200 per kwh. Artinya, PLN selalu “‘tekor” Rp 550 per kwh yang dijual.

Dahlan memperkirakan harga listrik akan naik 30 persen apabila bisnis ini benar-benar diserahkan kepada mekanisme pasar. “Di Filipina harga listrik sangat mahal karena diserahkan sepenuhnya pada swasta,” katanya.

Pernyataan Dahlan diamini Fabby Tumiwa, pengamat kelistrikan yang ikut hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, upaya swastanisasi pengelolaan listrik pernah dilakukan negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris.

Bahkan Inggris berani melakukan unbundling dalam pengelolaan tenaga setrum itu. Yakni memisahkan pengelolaan transmisi, distribusi, dan pembangkitan listrik. Itu terbagi-bagi dalam sejumlah perusahaan berbeda.

Namun, lanjut Fabby, lambat laun terjadi persoalan hingga membuat perusahaan-perusahaan itu merger satu sama lain. Bahkan sejumlah perusahaan yang dianggap paling besar pun harus rela merger. Itu, kata Fabby, karena karakter bisnis listrik sangat berbeda. Perusahaan listrik tak bisa menciptakan listrik.

“Dia hanya me-generate untuk menghasilkan listrik dengan bahan bakar primer. Karena itu, pasokan dan harganya sangat ditentukan harga bahan bakar,” katanya.

Bisnis listrik, kata Fabby, tak bisa dibandingkan dengan bisnis telekomunikasi. Dia menganalogikan apabila ada seorang investor punya duit USD 50 juta. Dia bisa mendirikan perusahaan listrik dan coverage area yang lumayan. Dalam kisaran waktu tak lama, investor sudah bisa meraup keuntungan. Dengan jumlah sama tak berlaku di bisnis listrik.

Uang sejumlah itu, hanya mampu menghidupi listrik satu kampung kecil. “By nature, bisnis ini memang banyak barriers,” ujarnya.

Dahlan mengatakan, sebenarnya upaya menekan BPP sudah dilakukan. Salah satunya dengan meminimalisasi potensi korupsi dalam pengadaan barang dan transparansi keuangan. PLN bahkan sudah menggandeng Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Itu agar setiap transaksi pengadaan barang dan kondisi keuangan PLN bisa selalu diakses oleh mereka.

“Mereka tidak perlu tanya-tanya, semuanya sudah online dan live bisa mereka lihat. Bahkan beli aromaterapi pun bisa ketahuan,” katanya lantas terbahak. (aga)

Artikel Terkait
Mar, 29 2019

Download WordPress ThemesDownload WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload Premium WordPress Themes Freefree download udemy coursedownload redmi firmwarePremium WordPress Themes Download

Dec, 18 2015

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah diminta menjadi mediator tarik ulur negosiasi ulang harga jual uap atau tarif listrik panas bumi antara PT Pertamina Geothermal Energy

Aug, 18 2010

JAKARTA: Pemerintah diminta transparan mengenai asumsi perhitungan yang digunakan terkait rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 15% pada awal 2011 sehingga tidak menimbulkan polemik di

Sep, 25 2015

Masa puncak produksi Blok Cepu yang tadinya mencapai 3-5 tahun, akan berkurang menjadi hanya 1,5-2 tahun. KATADATA – Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Jawa Timur saat ini menjadi

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+