Wacana Listrik Gratis Tak Tepat Sasaran

Jun, 14 2010

Penulis :

Senin, 14 Juni 2010 13:07

Jakarta – Wacana listrik gratis bagi pelanggan 450 volt ampere (VA) yang dilontarkan Direktur PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Dahlan Iskan, akhir pekan lalu, dinilai tidak tepat sasaran.

Ia menambahkan, untuk satu sambungan listrik dengan instalasi, dibutuhkan sekitar Rp 1-2 juta. Biaya sebanyak itu tidak dapat ditanggung seluruhnya oleh masyarakat miskin. Namun, jika pemerintah ingin membuat sambungan gratis bagi mereka, dalam hitungan Fabby, pemerintah mengeluarkan biaya sebesar Rp 11 triliun untuk selamanya. “Kalau DPR bicara listrik orang miskin, masalahnya adalah konektivitas,” katanya.Pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa me­ngatakan, golongan masyarakat yang menggunakan listrik berdaya 450 VA itu tidak dapat dikategorikan miskin.

“Pelanggan 450 VA dan 900 VA itu bukan kelompok masyarakat miskin karena mereka punya listrik. Masalah bagi kelompok masyarakat miskin adalah sambungan yang mahal sehingga mereka tidak dapat listrik,” kata Fabby  kepada SH, Senin (14/6).

Namun, tidak menutup kemungkinan pemerintah mengadakan listrik gratis bagi rakyat miskin. Hal itu sudah dilakukan Afrika Selatan sejak tahun 2002 silam. Dalam hitungan Fabby, jika listrik bagi masyarakat miskin, dalam hal ini pelanggan 450 VA, pemerintah harus mengeluarkan tambahan subsidi sebesar Rp 8-9 triliun. Hanya saja, pemerintah harus menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan rumah tangga lainnya sebesar 40 persen yang akan menambah pendapatan PLN sebesar Rp12-14 triliun.

Sementara itu, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI) Satya Widya Yudha mengatakan, wacana yang dilontarkan Dirut PLN itu butuh pendalaman, tidak sekadar hitungan matematika.

“Kalau mendukung rakyat kecil, kita pasti setuju, tetapi apakah itu realistis? Angka subsidi akan lebih besar atau kenaikan bagi pelanggan lain persentasenya akan lebih tinggi. Bisa sampai 20 persen. Bagaimana dengan kesiapan industri dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Jangan hanya gagasan populis. Dia (Dahlan) harus lihat parameter yang dipakai apabila dilaksanakan,” katanya.

Anggota Komisi VII lainnya, M Romahurmuziy, mengatakan, wacana seperti itu seharusnya dilontarkan oleh politikus atau pemerintah, bukan seorang profesional dari instansi operator seperti Dahlan. Seharusnya, ia mengkaji secara ekonomi, politik, dan sosial terlebih dahulu sebelum melontarkan wacana itu. Apalagi jika hanya berhenti pada wacana, tidak sampai pada usulan resmi.

Romy menambahkan, seharusnya PLN fokus pada target untuk meniadakan pemadaman listrik setelah 30 Juni, penggantian energi primer dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas untuk pembang­kit listrik, serta perbaikan pelayanan pelanggan, khususnya bagi pelanggan kecil 450 VA. Sementara itu, terkait dengan permintaan agar BBM untuk rakyat miskin juga gratsi, Romy mengatakan hal itu sa­ngat tidak mungkin.

Listrik Gratis

Saat mengajukan usulnya untuk memberikan listrik gratis dan Program BLT untuk rakyat miskin, Dahlan Iskan sejatinya juga akan mengarahkan golongan yang akan mendapatkan subsidi tersebut menjadi pelanggan prabayar. Dengan begitu, pelanggan akan bisa menghemat pemakaian listriknya dan subsidi langsung yang diberikan akan efektif dan tepat sasaran, tidak seperti pemberian BLT pada program kenaikan BBM dulu.

“Misalkan setiap pelanggan miskin dapat bantuan subsidi sebesar Rp 50.000 untuk membayar listrik, mereka bisa dipastikan tidak akan menngunakan listrik lebih dari uang yang diberikan, malah kemung­kinan bisa lebih sedikit dan uang sisanya bisa digunakan untuk keperluan lainnya,” ujar Dahlan. (mila novita/cr-7

http://www.sinarharapan.co.id.

Artikel Terkait
Oct, 10 2013

Dorongan pemerataan energi digaungkan agar daerah-daerah lebih makmur. Terutama listrik yang masih menjadi cerita miris. Menjadi daerah kaya sumber energi, 35 persen penduduk Kaltim disebut

May, 6 2010

Submitted by rinda on Thu, 06/05/2010 – 20:54 SatuDunia, Bank Dunia selama ini telah memerankan peran yang sangat penting dalam sektor energi secara global. Sebagai

Oct, 21 2014

Raras Cahyafitri, The Jakarta Post – The second phase of the country’s ambitious 10,000 megawatt (MW) electricity procurement fast-track program (FTP-2) is progressing slowly due

Oct, 19 2016

Meski mendapat sambutan baik, kebijakan penyetaraan harga bahan bakar minyak di Papua dengan harga BBM di Jawa yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dinilai akan menjadi

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close