Fabby : Lebih Tepat PLN Beri Diskon

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menurunkan tarif listrik bagi golongan pelanggan industri pada pukul 23.00-07.00 untuk mengalihkan beban daya waktu beban puncak dinilai tidak efektif. Oleh karena, peningkatan daya pada beban puncak justru didominasi pada kelompok pelanggan rumah tangga dan bisnis dan tidak semua industri memiliki tingkat konsumsi listrik tinggi.

“Penerapan kebijakan pengalihan beban daya dari beban puncak ke luar waktu beban puncak ini kurang efektif,” kata pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, saat dihubungi, Senin (28/2/2011), di Jakarta.

Menurut Fabby, PLN seharusnya tidak boleh menetapkan tarif sendiri, baik menaikkan maupun menurunkan tarif listrik. Oleh karena, penetapan tarif merupakan urusan regulasi. “Ini seperti kebijakan daya maksimum yang dipermasalahkan karena tidak sesuai aturan perundang-undangan. Lebih tepat jika PLN memberi diskon,” kata dia.

Dilihat dari tujuannya, lanjut Fabby, kebijakan ini bisa diterima. Sebab, kebijakan ini bisa mendorong ke arah pengalihan beban daya dari waktu beban puncak ke luar waktu beban puncak. Dalam arti, kalau PLN bisa mengurangi beban saat waktu beban puncak, perseroan bisa mengurangi konsumsi BBM dan mengoptimalkan permintaan di luar waktu beban puncak.

Namun Fabby masih mempertanyakan efektivitas implementasi kebijakan ini. Oleh karena sebenarnya peningkatan permintaan daya saat beban puncak justru didominasi kelompok pelanggan rumah tangga dan bisnis. Jadi, insentif tarif pada malam hari itu diperkirakan hanya akan mengalihkan beban daya sekitar 500-600 Mega Watt.

Selain itu tidak semua industri beroperasi 24 jam sehari dan tingkat konsumsi listrik tinggi atau di atas 10 persen dari komponen produksi. Beberapa jenis industri yang beroperasi 24 jam sehari adalah industri tekstil, baja dan industri petrokimia. Padahal jumlah pelanggan industri ini diperkirakan hanya sekitar 25 persen dari total pelanggan industri.

“Bagi industri-industri yang tidak beroperasi 24 jam atau jam beroperasinya tidak sampai dua atau tiga shift, kebijakan pengurangan tarif pada jam 23.00-07.00 itu tidak terlalu menguntungkan. Kalau pindah waktu produksi, perusahaan malah harus merekrut orang lagi dan itu tidak efisien bagi manajemen,” ujarnya.

Jika hendak menikmati insentif tarif itu, lanjut Fabby, pelanggan industri bisa saja menurunkan kapasitas produksinya pada waktu beban puncak. Kemudian dikompensasikan ke tengah malam atau pukul 23.00-07.00 dengan menambah pemakaian mesin untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar mendapat insentif tarif itu.

Fabby menilai, rencana kebijakan ini dirumuskan PLN lantaran perseroan itu memiliki masalah dalam penyediaan pasokan daya waktu beban puncak karena kehandalan pembangkitan tidak optimal. “Jadi, selain mengatasi persoalan tingginya konsumsi BBM pada pembangkitan, insentif itu bertujuan agar pembangkit-pembangkit itu bisa dikoordinasi dengan baik,” katanya.

Pemberian insentif itu juga dinilai sebagai strategi PLN untuk mengurangi tekanan industri yang terkena dampak penghapusan kebijakan pembatasan kenaikan tarif listrik 18 persen. Sebab, sebagian industri yang beroperasi 24 jam dan memiliki tingkat konsumsi listrik tinggi juga merupakan industri yang terkena dampak pembatasan itu antara lain industri tekstil dan baja.
Evy Rachmawati

sumber: www.kompas.com.

Pencabutan Capping Industri Bukan Kenaikan Tarif

Oleh Nurbaiti | Created On: 10 January 2011.

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membantah adanya penaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan sejak awal Januari 2011, seperti yang dikeluhkan oleh sebagian kalangan industri.

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menegaskan TDL yang diberlakukan kepada masyarakat pada tahun ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No.7/2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan PT PLN.

“Tidak ada kenaikan TDL. Kalau kenaikan TDL, kan artinya semua [pelanggan] kena. Kita tetap laksanakan Permen 7/2010 secara penuh dan konsisten,” jelas dia hari ini.

Hanya saja, lanjut dia, penerapan pembatasan (capping) kenaikan dan penurunan tagihan rekening listrik maksimum sebesar 18% dari rekening sebelumnya yang diberlakukan untuk pelanggan industri, mulai tahun ini memang ditiadakan.

Dengan adanya capping itu, besaran kenaikan subsidi untuk kelompok pelanggan industri yang semula ditetapkan rerata 12,8% di kisaran 10%-15%, turun menjadi rata-rata 7,1%.

“Jadi, TDL untuk kelompok industri yang salama ini tidak seragam, sekarang diseragamkan. Itu juga tidak semua industri [waktu itu] yang terkena capping, hanya beberapa industri saja,” tutur Dahlan.

Berdasarkan keputusan bersama dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewakili pemerintah, PLN, kalangan dunia usaha dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 19 Juli 2010, ditetapkan besaran kenaikan TDL pelanggan industri di kisaran 10%-15%, dengan capping kenaikan dan penurunan maksimum 18% dari rekening sebelumnya.

Terkait TDL 2011, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan pemerintah tidak ada rencana untuk menaikkan TDL pada tahun ini. “Saya kira, pemerintah, sebagaimana yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian, tidak ada pemikiran tentang kenaikan TDL karena kita masih mengacu pada hasil rapat pemerintah dengan Komisi 7 DPR, mengenai asumsi TDL di APBN 2011,” ujar Darwin.

Di sisi lain, Pengamat Kelistrikan dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat kelompok industri seharusnya sudah mengantisipasi soal penghapusan penerapan capping sebesar 18% tersebut.

Pasalnya, kata dia, pencabutan capping tersebut sudah berdasarkan kesepakatan pemerintah bersama PLN dan pengusaha pada tahun lalu. Dalam kesepakatan tersebut, jelas dia, kebijakan capping hanya diberlakukan kepada kelompok industri lama, sedangkan industri baru terkena kenaikan tarif secara penuh.

Selain itu, lanjut dia, disepakati juga bahwa besaran TDL sesuai dengan Permen ESDM 7/2010 akan berlaku penuh mulai awal 2011. Bahkan, dia menambahkan alokasi subsidi Rp40,7 triliun pada APBN 2011 dibuat dengan asumsi besaran TDL untuk industri dilakukan secara penuh.

Penghapusan capping sebelumnya sudah diterapkan PLN kepada pelanggan bisnis sejak Oktober tahun lalu dan sekarang diberlakukan bagi pelanggan industri.

“Industri seharusnya sudah mengantisipasi ini. Industri sebaiknya mengklarifikasi hal ini kepada DPR dan Menteri ESDM,” tutur Fabby.

Untuk diketahui, secara nasional sekitar 6,99 juta pelanggan PLN terkena capping 18% dan 4,92 juta di antaranya merupakan kelompok pelanggan yang berada di wilayah Jawa-Bali.

Menurut Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin, dengan adanya capping 18% tersebut, kenaikan TDL paling tinggi dikenakan kepada 47 pelanggan industri berdaya 30 MVA ke atas (I4) yakni rata-rata sebesar 9,8%. Padahal, dengan pengenaan TDL saja tanpa capping 18%, kelompok pelanggan tersebut hanya dikenakan kenaikan rata-rata sebesar 9,1%.

Di sisi lain, sekitar 4,89 juta pelanggan yang merupakan gabungan sosial (S), rumah tangga (R), bisnis (B), dan pemerintahan (P) berdaya hingga 200 kVA yang semula kenaikan TDLnya rata-rata 14,6%, turun menjadi 5,8% akibat capping 18%.

Menurut Murtaqi, berdasarkan perhitungan menggunakan capping 18% tersebut terdapat sekitar 3,6 juta pelanggan di Jawa Bali yang mengalami kenaikan tarif dan 1,3 juta pelanggan justru mengalami penurunan.

Untuk 25.770 pelanggan I2 dikenakan kenaikan tarif sebesar 6,8% atau turun dibandingkan perhitungan awal sebesar 11,6%. Begitu juga dengan 6.921 pelanggan I3 dengan daya di atas 200 kVA terkena kenaikan tarif sebesar 7,8% atau turun dari perhitungan semula naik sebesar 14%. (aph)

Sumber: www.bisnis.com.

Pengusaha Pusat Belanja Tolak “Capping”

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah asosiasi pengusaha menolak rencana pembatalan kebijakan pencabutan kenaikan maksimal tarif dasar listrik atau capping 18 persen bagi pelanggan bisnis dan industri. Sebab, hal ini dinilai akan berdampak buruk bagi iklim investasi dan melanggengkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Ellen Hidayat, Jumat (21/1/2011) di Jakarta, mengatakan, pihaknya setuju dengan penghapusan capping itu. Sebelumnya, asosiasi pelaku usaha itu telah beberapa kali menyatakan keberatan atas penerapan capping kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ataupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia A Stefanus Ridwan menjelaskan, penerapan capping menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Satu pelanggan dapat modal rendah, yang lain tinggi, bisa 1,5 kali lipat. Ini membuat harga jual tidak bersaing karena biaya operasional lebih tinggi, apalagi yang terkena adalah usaha baru. Ini akan mematikan orang untuk berinvestasi.

Meski tarif multiguna dan daya maksimum dihapus, menurut Ellen, dengan adanya capping 18 persen yang diberlakukan pada Agustus 2010, sejumlah pengelola pusat belanja belum menikmati tarif listrik sesuai harga yang berlaku umum.

“Kami menginginkan ada kesetaraan. Kalaupun harus naik, seharusnya sama tarifnya,” ujarnya.

Saat ini sedikitnya 12 pusat belanja tidak menikmati capping. Mereka adalah pengelola pusat belanja yang baru berdiri setelah tahun 2005. “Bagaimana mal-mal itu bisa bersaing jika tarif listriknya lebih mahal daripada mal yang sudah lebih dulu ada. Ini menyebabkan tarif sewa lahan di mal baru jadi lebih mahal,” kata Ellen.

Sebagai perbandingan, pelanggan bisnis dengan daya terpasang 10.380 kilovolt Ampere dengan tarif bisnis. Pelanggan baru terkena tarif di luar waktu beban puncak (LWBP) Rp 850 per kWh, dan waktu beban puncak (WBP) Rp 3.400 per kWh. Dengan tarif itu, rata-rata rekening listrik yang dibayar Rp 5,44 miliar. Pelanggan lama terkena tarif LWBP Rp 452 per kWh dan WBP Rp 904 per kWh sehingga rata-rata pembayaran ke PLN hanya Rp 2,89 miliar.

Setelah ada capping TDL 18 persen, rekening pelanggan baru Rp 3,73 miliar, sedangkan pelanggan lama tetap Rp 2,89 miliar.

“Dengan tanpa ada capping, tarif listrik untuk semua pelaku usaha disamakan sehingga sejak November lalu tarif listrik untuk pelanggan bisnis sama, yakni Rp 800 per kWh untuk luar waktu beban puncak, dan Rp 1.200 per kWh saat beban puncak,” kata dia.

Presiden Direktur PT Jababeka Tbk, pengelola kawasan industri Jababeka, SD Darmono menyayangkan mencuatnya kontroversi seputar pencabutan capping oleh PLN. Hal ini merugikan bagi iklim investasi di Indonesia. “Para calon investor akan mempertanyakan mengenai adanya capping dan disparitas harga ini,” ujarnya menegaskan.

Pada kesempatan terpisah, pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa menyatakan setuju capping dicabut. Kalau ada revisi kebijakan, seharusnya dibahas dan konsekuensinya dikaji pada tarif dan subsidi. Dengan mempertahankan capping, pemerintah justru tidak menjadi konsisten.

sumber: megapolitan.kompas.com.

Penambahan Subsidi Listrik Jangan Asal-asalan

JAKARTA–MICOM: Wacana penambahan subsidi listrik sebesar Rp2,3 triliun dari asumsi APBN 2011 Rp40,7 triliun dinilai tidak tepat sarsaran. Lebih baik, subsidi tersebut dialihkan untuk penambahan infrastruktur listrik di pedesaan mengingat baru 65% masyarakat Indonesia yang sudah menikmati listrik.

Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa selaku pengamat kelistrikan di Jakarta, Selasa (25/1).

“Pelanggan industri totalnya sekitar 48 ribu pelanggan sedangkan fasilitas capping atau pemberlakuan batas atas 18% hanya dinikmati 9 ribu pelanggan. Apakah perlu memberikan subsidi tambahan hanya untuk 9 ribu pelanggan ini dibandingkan keseluruhan pelanggan PLN sebanyak 45 juta pelanggan?” cetus Fabby.

Fabby mengaku tidak habis pikir mengapa perlu ada pemberlakuan tarif berbeda bagi pelanggan bisnis dan industri. Menurutnya, apabila pelanggan industri memang merasa terbebani, sebaiknya memang ada pembuktikan apakah betul biaya produksi mereka bertambah akibat perubahan tarif dasar listrik (TDL) ini. Fabby pun menilai kebijakan Pemerintah di dalam capping ini merupakan suatu standar ganda.

“Kalau penyebab utamanya bukan tarif listrik, masih ada insentif lain yang bisa diberikan. Kalau langsung menambah subsidi, ini akan menganggu mekanisme subsidi dan lain sebagainya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fabby mengaku mendukung rencana PT PLN (Persero) untuk mencabut pemberlakuan capping 18%. Sebaliknya, argumen yang dikeluarkan anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha untuk menambah subsidi listrik Rp2,3 triliun justru berada di luar konteks. Bagaimanapun, sambung Fabby, dana di dalam APBN berasal dari tangan publik dan tidak bisa dikeluarkan begitu saja oleh DPR.

“Harusnya dialokasikan untuk hal-hal seperti pertumbuhan ekonomi, menambah kompetitif, dan lain sebagainya. APBN itu duit publik, bukan duit DPR, DPR hanya mengatur kemana yang paling efektif, jangan dipakai sebagai alat politik,” tukasnya.

Berdasarkan data yang dirilis PLN, golongan tarif industri tegangan rendah (TR) area Jawa yang terkena capping hanya 8.000 pelanggan atau 26% dari total keseluruhan. Sedangkan industri yang memberlakukan tarif penuh sebanyak 31 ribu pelanggan. Golongan tarif tegangan menengah (TM) yang terkena capping pun lebih sedikit, hanya 23%dari total 1.700 pelanggan. Sementara kelompok industri yang menikmati capping untuk golongan tarif tegangan tinggi (TT) bahkan lebih sedikit lagi, sekitar 6% atau total hanya 3 konsumen. Secara keseluruhan, hanya sekitar 9.700 pelanggan atau 25% dari total pelanggan sektor industri yang masih menikmati capping sebesar 18% itu. (*/OL-2)

Sumber: www.mediaindonesia.com.

Pengentasan Kemiskinan Energi Membutuhkan Perubahan Cara Pandang dan Reformasi Program di Sektor Energi

IESR, Jakarta- Sungguh suatu keadaan yang memprihatinkan, di abad ke-21 ini masih ada jutaan orang yang hidup tanpa akses listrik atau pun bahan bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Menurut Biro Pusat Statistik Indonesia, sekitar 22,19 juta warga di pedesaan—yang merupakan 19% dari total penduduk—hidup di bawah garis kemiskinan.

Dengan menggunakan acuan yang berbeda, data Bank Dunia mengungkapkan sekitar 60 persen penduduk Indonesia memiliki pendapatan dibawah US$ 2 per hari. Pendapatan rendah, membuat masyarakat miskin mendapatkan jasa energi yan aman, layak dan berkelanjutan.

Penghapusan kemiskinan jelas tidak akan dapat terlaksana tanpa meningkatkan akses terhadap jasa energi. Kenyataan ini membuat ketersediaan energi bagi si miskin perlu dicapai jika ingin mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Ketersediaan dan akses energy merupakan pra-kondisi dasar untuk membantu tercapainya delapan Tujuan Pembangunan Milenium.

Di Indonesia, kemiskinan energi dapat dilihat dari tingkat rasio elektrifikasi dan ketersediaan dan akses bahan bakar modern untuk memasak. Pada tahun 2008, tingkat elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 64% sementara hanya 60% desa-desa di Indonesia yang dialiri listrik (DESDM, 2008). International Energy Agency (IEA) memperkirakan lebih dari 80,1 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses tenaga listrik, dan jutaan orang bergantung pada biomassa tradisional untuk memasak, yang mengakibatkan
resiko kesehatan.

“Kemiskinan energi di Indonesia merupakan realita, tetapi seringkali luput dari perhatian dan diabaikan,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR. Kajian IESR yang dilakukan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program di bidang energi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, tidak secara spesifik ditujukan untuk mengatasi kemiskinan energi, bahkan karena miskin persiapan, program ini alih-alih mengorbankan si miskin,” imbuhnya.

Kebutuhan energi dasar bagi masyarakat desa dan perkotaan membutuhkan portfolio energi yang beragam dan mewakili kondisi ekonomi, sosial, dan sumber daya alam dari suatu daerah. Kajian IESR menunjukkan energi terbarukan seperti energi hidro, matahari, panas bumi, angin, dan bio-energi memiliki peranan penting dalam mengatasi kemiskinan energi di tanah air.

Dalam studinya di tahun 2010, IESR telah melakukan studi tentang model terbaik pengembangan energi berbasis energi setempat. Tujuan studi ini adalah untuk melihat bagaimana pengembangan energy terbarukan di tingkat lokal, dan kontribusi akses kepada energi, dapat meningkatkan sosialekonomi masyarakat setempat.

Kondisi ini nantinya diharapkan dapat memacu tercapainya tujuan pengurangan kemiskinan. Dua lokasi yang menjadi obyek kajian adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Cipta Gelar dan Desa Cibuluh, Jawa Barat.

Penelitian di kedua desa ini memperlihatkan bagaimana peran energi dalam peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Dari kedua desa, akses terhadap penerangan—terutama pada malam hari—telah memudahkan anak-anak belajar setelah matahari terbenam. Kondisi ini tentu saja selaras dengan meningkatnya mutu pendidikan anak usia sekolah.

Pasokan listrik dari PLTMH juga telah sukses meningkatkan akses masyarakat kedua desa pada informasi. Masyarakat sudah dapat menikmati radio dan tayangan televisi. Bahkan, di Desa Ciptagelar, masyarakat sudah dapat mengakses internet. Sukses lain yang mengikuti adalah peningkatan ekonomi yang didapat dari pembangunan pabrik tahu di Desa Cibuluh.

Kondisi di atas membuktikan peran energi listrik yang dihasilkan PLTMH dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. Apabila peran listrik ini ditingkatkan, bukan tidak mungkin bahwa peningkatan akses terhadap energi seperti listrik, dapat membantu masyarakat setempat untuk mengentaskan kemiskinan. Pada akhirnya, peranan energi akan dapat mendukung masyarakat setempat untuk memerangi kemiskinan.

Dari beberapa studi pembangunan pembangkit yang bersumber pada energi terbarukan, IESR menyimpulkan beberapa kunci keberhasilan sebuah kegiatan energi terbarukan skala kecil, antara lain:

  1. Keterlibatan dan rasa kepemilikan masyarakat yang tinggi terhadap pembangkit energi terbarukan.
  2. Lewat peran aktif masyarakat, menjadikan kegiatan energi terbarukan berjalan lebih lama dan berkelanjutan.
  3. Adanya pemberdayaan masyarakat lewat peningkatan kapasitas.
  4. Peran pihak lain dalam membina masyarakat dan sumber pendanaan (LSM lokal, Pemerintah lokal, dan Donor).

Studi di atas memberikan gambaran mengenai bagaimana kegiatan penyediaan energi perdesaan seharusnya dikembangkan.

“Proyek pemerintah seringkali gagal menjamin penyediaan energi lokal secara berkelanjutan karena pengembangan institusi lokal, rasa kepemilikan dan peran serta masyarakat diabaikan. Berbagai faktor ini sangat penting untuk menjamin terwujudnya desa mandiri energi,” kata Imelda Rambitan, koordinator studi ini.

Pengentasan kemiskinan energi membutuhkan sejumlah prasyarat: pengakuan terhadap hak energi masyarakat, keinginan politik yang kuat dari pemerintah, target dan rencana strategi penanggulangan yang rinci dan spesifik, dukungan pendanaan jangka panjang dan keterlibatan komunitas lokal dalam implementasinya.

Fabby menyampaikan bahwa seluruh pendekatan penyediaan energi terbarukan dan listrik perdesaan yang berbasis pada system proyek dan anggaran tahunan saat ini harus berubah, sehingga memberikan hasil yang berkelanjutan dan dampak jangka panjang. Selain itu diperlukan integrasi dengan sector-sektor pembangunan lainnya. “Program energi perdesaan harus dilakuan secara tailor made, sesuai dengan kondisi lokal,” kata Fabby Tumiwa.

IESR berharap agar studi ini dapat berkontribusi bagi program-program pengembangan energi terbarukan di perdesaan dan wilayah terpencil yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan organisasi non-pemerintah.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR
Tel: 0811949759 Email: fabby@iesr-indonesia.org
Henrietta Imelda
Tel: 021-7992945 Email: ime@iesr-indonesia.org

Berita Utama : Subsidi Salah Sasaran

19 April 2010

Oleh Fabby Tumiwa

image

TIDAK dipungkiri bahwa tenaga listrik telah menjadi bagian yang melekat dalam pembangunan peradaban manusia modern. Sejak Thomas A Edison membangun pembangkit listrik di Pearl Street, New York City, pada September 1882, listrik pun mulai merambah seluruh dunia.

Apabila dibandingkan dengan nilai mata uang saat ini, pada waktu itu, konsumen Edison membayar harga yang setara dengan 5 dolar (sekitar Rp 45 ribu ) per kilowatt-jam (KWH) listrik yang dipakai untuk menyalakan lampu pijar sederhana.

Perkembangan teknologi kelistrikan membuat biaya pembangkitan tenaga listrik lebih rendah. Walaupun demikian, biaya investasi pembangkit listrik masih cukup mahal. Pembangunan sebuah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara kapasitas 1000 MW dengan teknologi konvensional membutuhkan investasi sebesar 1,5 miliar dolar (Rp 14 triliun). PLTU tidak dapat menghasilkan listrik jika bahan bakar tidak tersedia.

Dalam konteks Indonesia, apabila harga batu bara 60 dolar per ton, maka biaya pembangkitan sebesar 4,5 cents dolar per KWH, atau kira-kira 400 rupiah. Jika bahan bakar yang dipakai adalah BBM, dengan harga BBM 70 dolar per barel, maka biaya produksi 1 KWH tenaga listrik adalah Rp 2.000.

Ini baru biaya produksi, untuk sampai di rumah kita, maka ada tambahan 40 persen lagi biaya transmisi, distribusi dan ongkos pelayanan. Dengan komposisi bauran energi PLN dan harga energi primer saat ini, maka biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik diperkirakan sekitar Rp 1.000. BPP berfluktuasi tergantung pada harga energi primer dan volume yang dibakar.
Sesuai dengan UU Kelistrikan, tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan oleh pemerintah. Sejak Oktober 2003, TDL rata-rata adalah Rp 620 per KWH. Kenaikan harga minyak dunia sejak 2005 dan ketidakpastian pasokan gas alam untuk pembangkit PLN menyebabkan BPP merangkak naik. Pada tahun 2010, PLN menyatakan BPP tenaga listrik sebesar Rp 1.380 per KWH.

Salah satu penyebab tingginya BPP adalah harga BBM yang merangkak naik dan volume BBM yang tetap tinggi untuk PLTD maupun untuk subsitusi gas alam. Audit BPK baru-baru ini misalnya menyimpulkan bahwa akibat membakar BBM bukannya bahan bakar gas alam di enam PLTGU milik PT Indonesia Power, salah satu anak perusahaan PLN, potensi kerugian mencapai Rp 27,94 triliun pada tahun 2008.

Selisih antara TDL yang dibayarkan masyarakat dan BPP listrik ditutupi oleh subsidi APBN. Sejak tahun 2005, subsidi listrik terus bertambah dan pada puncaknya pada tahun 2008, subsidi listrik pun mencapai Rp 80 triliun. Untuk tahun 2010, semula subsidi listrik diperkirakan sebesar Rp 37,8 triliun tetapi seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan kegagalan mengurangi konsumsi BBM, subsidi tahun ini diperkirakan mencapai Rp 57 triliun, kira-kira hampir 5 persen dari keseluruhan APBN tahun ini.

Pelanggan PLN, khususnya pelanggan rumah tangga sangat dimanjakan oleh subsidi listrik. Padahal dari 230 juta rakyat Indonesia, baru 65 persen saja yang dapat menikmati listrik. Sekitar 90 juta rakyat Indonesia masih menggunakan penerangan non-listrik, bahkan mengeluarkan ongkos untuk mendapatkan penerangan yang jauh lebih mahal dengan kualitas yang rendah pula.

Praktik kebijakan subsidi listrik (dan BBM) selama ini tidak hanya menghambat penetrasi eletrifikasi, tetapi juga salah sasaran. Subsidi listrik yang tinggi, secara langsung mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, termasuk pengembangan infrastriktur kelistrikan dan program listrik perdesaan. Selama 10 tahun terakhir, investasi untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan jauh dibawah jumlah yang dibutuhkan untuk menjamin kualitas pasokan dan ekspansi tenaga listrik sesuai dengan pertumbuhannya.

Akibatnya sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami defisit pasokan akibatnya dilakukan rasionalisasi pemakaian. Di luar Jawa, pemadaman bahkan terjadi bak orang minum obat, tiga hari sekali. Sudah hampir 10 tahun berlalu, krisis listrik di luar Jawa tidak berkurang malah tambah buruk.

Sejumlah hal yang dipaparkan sebelumnya, dapat menjadi pertimbangan awal, mengapa pemerintah perlu mempertimbangkan opsi kenaikan TDL pada tahun 2010. Terdapat sejumlah alasan juga, mengapa kenaikan TDL perlu dipertimbangkan.

Pertama, dasar perhitungan yang dipakai TDL tahun 2003 telah berubah drastis. Pada waktu itu harga energi primer jauh lebih rendah. Harga minyak masih sekitar 20-25 dolar per barel, batu bara sekitar 20-25 dolar per ton, dan gas alam sekitar 2 dolar per MMSCF. Harga energi primer rata-rata saat ini telah naik 3-4 kali lipat. Apabila tingkat inflasi turut diperhitungkan maka TDL yang saat ini berlaku hanya bernilai sekitar 65 persen dari nilai pada tahun 2003.

Kedua, solusi krisis listrik di Indonesia adalah menambah pembangkit dan jaringan tenaga listrik sesuai dengan tingkat pertambahan kebutuhan. Menurut Kementerian ESDM, kebutuhan investasi tenaga listrik untuk memenuhi laju permintaan sebesar 8 miliar dolar (Rp 80 triliun) per tahun dimana sekitar Rp 5 miliar harus diusahakan oleh PLN dan pemerintah, sisanya dari swasta.

Kesulitan

Tanpa kenaikan TDL, tampaknya PLN akan mengalami kesulitan memobilisasi dana sebesar ini hingga lima tahun ke depan. Pemerintah perlu mengalokasikan pendanaan untuk investasi tenaga listrik disamping subsidi listrik. Semakin lambat krisis listrik diatasi, semakin mahal biaya krisis yang harus ditanggung.

Ketiga, TDL yang berlaku saat ini membuat subsidi listrik tidak lagi effektif dan membebani keuangan negara. Bisa dikatakan bahwa subsidi listrik diberikan kepada seluruh golongan pelanggan listrik PLN, baik rumah tangga kaya dan miskin, industri rumahan maupun besar, dan pelanggan bisnis. Pernyataan Menko Perekonomian baru-baru ini bahwa sekitar 52 persen subsidi listrik salah sasaran menunjukan bahwa tujuan subsidi telah melenceng dari fungsi objektif yang seharusnya.

Subsidi yang tidak tepat menghambat merupakan disinsentif untuk konservasi dan efisiensi energi. Akibat penggunaan listrik yang boros, kebutuhan untuk infrastruktur listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik menjadi lebih besar.
Implikasinya adalah biaya untuk investasi infrastruktur pun semakin membengkak karena pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik yang tidak diimbangi dengan produktivitas pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sudah saatnya reformasi tarif listrik dilakukan. Reformasi yang ada menyangkut pola subsidi, penyederhanaan golongan tarif listrik dan besaran tarif listrik, serta pembentukan badan regulator yang mengawasi biaya produksi tenaga listrik.

Untuk menjamin agar seluruh masyarakat dapat menikmati listrik maka skema subsidi dapat diberikan sesuai dengan konsumsi listrik. Pemerintah harus menjamin bahwa kebutuhan listrik minimum dapat diakses oleh rakyat.

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan, kebutuhan listrik minimum per bulan sekitar 50 KWH. Apabila kebijakan subsidi terarah hendak diterapkan, maka konsumsi listrik dibawah 50 KWH yang menerima subsidi. Di atas itu, konsumen dapat membayar listrik sesuai dengan BPP secara bertahap yang batasannya diatur oleh pemerintah. (61)

http://suaramerdeka.com.