Sumatera Selatan, 22 November 2024 – Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari lima provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, dan terus mencatat peningkatan produksi signifikan, dengan target pada tahun 2024 mencapai 131,28 juta ton atau naik 24% dari tahun sebelumnya. Dengan semakin mendesaknya transisi energi, kompleksitas transformasi sistem energi dan ekonomi di wilayah penghasil batu bara menjadi isu yang tidak bisa dikesampingkan – terlebih dengan target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024, masyarakat membutuhkan pemimpin dengan komitmen kuat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kesiapan menghadapi transisi energi. Meskipun isu transisi energi sering terpinggirkan oleh narasi populis, transisi energi adalah tanggung jawab krusial untuk menjamin keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Dengan potensi energi terbarukan yang dimiliki dan sektor ekonomi alternatif lain yang dapat menjadi tulang punggung transformasi ekonomi, pemimpin terpilih diharapkan mampu merealisasikan visi pembangunan berkelanjutan bagi provinsi ini.
Pandangan Pasangan Calon Gubernur mengenai Transisi Energi Sumatera Selatan
Ketiga calon gubernur melihat pentingnya transisi dari energi fosil ke energi terbarukan sebagai langkah strategis untuk keberlanjutan energi dan lingkungan yang melibatkan kesiapan pemerintah, masyarakat, dan penerapan teknologi terbarukan. Saat ini, batu bara masih mendominasi sektor industri dan pembangkit listrik, namun harus dikurangi seiring berkembangnya energi terbarukan. Proses ini memerlukan kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam beradaptasi, termasuk dalam penerapan teknologi bersih dan berbasis energi terbarukan, seperti pemanfaatan kendaraan listrik dan alat elektronik yang lebih efisien. Pemerintah juga perlu mengeluarkan regulasi dan insentif yang mendukung percepatan transisi ini.
Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti pemanfaatan energi surya di atas danau, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan biomassa dari limbah sawit, yang dapat memenuhi 50% kebutuhan energi provinsi. Pengurangan ketergantungan pada energi fosil tidak hanya mengurangi defisit energi, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah daerah harus menjadi pelopor untuk mengimplementasikan transisi energi yang dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk bagi petani sawit melalui diversifikasi hasil pertanian. Langkah ini penting untuk memastikan sistem energi berkelanjutan bagi masa depan yang lebih baik.
Tanggapan Panelis mengenai Pandangan Calon Gubernur dalam Transisi Energi
Diskusi publik ini menghadirkan panelis dengan beragam latar belakang, yaitu Imam Asngari, Dosen Universitas Sriwijaya; Rabin Ibnu Zainal, Direktur Lembaga Pilar Nusantara (PINUS); serta Taufik Wijaya, jurnalis senior Mongabay Indonesia.
Ketiganya sepakat bahwa peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan, seperti energi surya dan biomassa, akan berdampak pada perekonomian, terutama di daerah yang bergantung pada pertambangan. Di Indonesia, sektor pertambangan menyumbang hingga 50% nilai ekonomi di beberapa daerah, sehingga berkurangnya penggunaan batu bara dan minyak bumi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun, transisi energi merupakan keniscayaan untuk mengatasi perubahan iklim. Untuk mengantisipasi risiko sosial ekonomi yang akan terjadi pemerintah dan pemangku kepentingan lain perlu merencanakan transformasi ekonomi yang inklusif, termasuk identifikasi sektor unggulan lain seperti hilirisasi komoditas lokal dan pengembangan teknologi energi terbarukan sebagai peluang baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta memberikan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan.
Ketiga pasangan calon Gubernur Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan visi terkait energi, namun pemahaman mereka masih dirasa terbatas. Oleh karena itu, diperlukan rencana dan aksi konkret, yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. Selain mengganti sumber energi berbasis fosil dengan energi terbarukan, provinsi penghasil batu bara seperti Sumatera Selatan perlu menerapkan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau, termasuk mengembangkan sektor ekonomi berkelanjutan seperti pertanian dan perkebunan sebagai alternatif pengganti sektor ekonomi batu bara. Kajian IESR dan Universitas Sriwijaya (2024) menunjukkan bahwa penurunan industri batu bara di Kabupaten Lahat sebagai salah satu kabupaten dengan potensi batu bara tinggi di Sumatera Selatan berdampak pada perekonomian dan sosial, utamanya pengurangan lapangan kerja dan daya beli. Untuk menjaga stabilitas daerah, perlu pengembangan sektor alternatif seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan serta menyertakan hilirisasi komoditas lokal guna keberlanjutan ekonomi.
Selain itu, transisi energi juga mensyaratkan proses yang inklusif, yaitu memperhatikan dampak sosial dan melibatkan masyarakat. Pemimpin dengan visi jangka panjang dan strategi matang sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan transisi energi.
Tanggapan Peserta Diskusi
Energi memegang peranan vital dalam mendukung kesejahteraan Sumatera Selatan, dan penggunaannya harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan, bukan sekadar eksploitasi sumber daya alam. Komitmen pemimpin yang terpilih dalam memanfaatkan energi untuk kepentingan rakyat sangat penting, dengan fokus pada transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Meski demikian, masih terdapat calon pemimpin yang lebih menekankan ketahanan ekonomi yang bersumber dari aktivitas pertambangan batu bara tanpa mempertimbangkan urgensi transisi energi dan risiko dampak sosioekonominya dalam jangka panjang. Selain itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan telah mencantumkan energi dalam visi dan misinya, namun belum ada komitmen yang jelas terkait transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Memiliki pemimpin yang mempunyai pemahaman mendalam tentang urgensi transisi energi akan sangat menentukan kesiapan daerah dalam proses transisi energi, mengingat dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan dan perekonomian. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan strategi untuk mengelola transisi energi secara inklusif, dengan perhatian terhadap pekerja dan sektor yang terdampak dan pengembangan sektor ekonomi unggulan lain. Keberhasilan transisi energi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan implementasi yang efektif untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan ekonomi.
Kesimpulan
Diskusi publik “Mendalami Komitmen Calon Kepala Daerah Dalam Transisi Energi di Sumatera Selatan” ini menyoroti tantangan Sumatera Selatan untuk melakukan transisi energi, termasuk dampaknya pada perekonomian dan lapangan kerja. Untuk meminimalkan dampak transisi energi dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan visioner serta kebijakan yang adil dan inklusif, dengan melibatkan masyarakat, sektor swasta dan pihak terkait lainnya.
Untuk itu, IESR menyampaikan rekomendasi kepada calon kepala daerah untuk mendukung transisi yang berkelanjutan sebagai berikut:
- Sebagai wilayah penghasil batu bara yang mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan di sektor ini, Sumatera Selatan menghadapi risiko sosial ekonomi dari transisi energi; terutama terkait penurunan pendapatan daerah, perputaran nilai ekonomi di sektor pertambangan dan pendukungnya, dan lapangan kerja. Untuk meminimalkan risiko sosial ekonomi ini, kepala daerah dan pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan dan ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau serta merencanakan strategi bertahap transformasi ekonomi untuk sektor ekonomi dan tenaga kerja yang terdampak transisi energi.
- Pengembangan energi terbarukan di Sumatera Selatan perlu dipercepat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Calon kepala daerah dan pemangku kebijakan lainnya harus mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang transisi energi ke dalam visi pembangunan daerah, dengan merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini mencakup pemberian insentif seperti subsidi atau skema pembiayaan mikro, serta kemudahan regulasi untuk mendorong adopsi energi terbarukan. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam perencanaan, termasuk melibatkan kelompok rentan dan perempuan, penting untuk memastikan keberlanjutan proyek energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan bioenergi, sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini.
- Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transisi energi di Sumatera Selatan. Program pendidikan, pelatihan teknis, dan penyuluhan perlu disusun untuk memberdayakan masyarakat lokal sebagai pengguna maupun pelaku usaha dalam rantai nilai energi terbarukan. Pemerintah daerah juga harus memperkuat tata kelola dan mekanisme pemantauan proyek, melibatkan masyarakat untuk mencegah konflik sosial dan memastikan manfaat ekonomi lokal. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya energi terbarukan yang dimiliki, seperti tenaga surya, bioenergi, dan hidro, Sumatera Selatan dapat menarik investasi sekaligus memimpin transisi energi di Indonesia, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan perekonomian daerah.
Referensi lanjutan: