Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia mentargetkan adanya peningkatan energi terbarukan dari 5% di tahun 2015 menjadi 23% di tahun 2025.[1] Target ini mengindikasikan kapasitas pembangkitan listrik dari energi terbarukan sebesar 45 GW, atau diperlukan tambahan sekitar 36 GW dari kapasitas pembangkit yang ada saat ini. Pembangkit Listrik Tenaga Surya ditargetkan mencapai 6,4 GW. Hingga hari ini…

Institute for Esssential Services Reform (IESR) menolak rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk memberikan subsidi BBM untuk jenis Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Pemberian subsidi sama saja memberikan insentif untuk konsumsi BBM yang berlebihan yang akan mendorong  laju konsumsi dan importasi BBM. Menurut data BPH Migas, dalam tiga tahun terakhir konsumsi…

Merasionalisasi PLTU batubara dan meningkatkan bauran energi terbarukan justru mengurangi risiko keuangan PLN dalam jangka panjang. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyesalkan berkurangnya porsi bauran energi terbarukan dari 21 ribu MW menjadi 14 ribu MW dalam Rancangan RUPTL 2018-2027. Menurut IESR, pengurangan bauran energi terbarukan dengan alasan terjadinya penurunan proyeksi permintaan listrik dinilai tidak tepat. Sebaliknya,…

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif penataan regulasi di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pencabutan 32 aturan di sektor ESDM yang disampaikan oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan hari ini (5/2) di Jakarta.   “Meski demikian, pencabutan 32 aturan ini tidak cukup memadai untuk mendorong investasi karena yang diperlukan justru revisi atau pencabutan peraturan-peraturan…

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rabu (10/1) lalu mengumumkan tentang pencapaian rasio elektrifikasi Indonesia sepanjang tahun 2017 sebesar 94,91%. Angka ini melebihi dari dari target yang direncanakan sebesar 92,75%. “Pencapaian target rasio elektrifikasi tahun 2017 sebesar 94,91% merupakan keberhasilan yang perlu diapresiasi. Namun pemerintah melalui Kementerian ESDM juga perlu menjelaskan…

Tahun 2017 merupakan tahun ketidakpastian untuk penyediaan energi terbarukan di Indonesia. Sepanjang tahun 2017 ini pemerintah telah mengeluarkan 14 peraturan/kebijakan yang signifikan terkait listrik dan akses listrik serta energi terbarukan. Ke-14 peraturan/kebijakan tersebut terdiri dari 2 Perpres, 12 Permen ESDM, dan 2 Kepmen ESDM. “Sepanjang tahun 2017 ini terdapat perubahan kebijakan pemerintah (khususnya ESDM) yang cukup…

Penyediaan listrik yang handal dan berkualitas masih menjadi persoalan dalam penyediaan layanan listrik di Indonesia. Hal ini terungkap dari hasil pemantauan kualitas listrik PLN oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui project Electricity Supply Monitoring Initiative (ESMI). ESMI merupakan sebuah inisiatif pemantauan kualitas listrik pada pelanggan yang awalnya dikembangkan oleh Prayas Energy Group, sebuah NGO…

Berlin- 3 July 2017 - G20 countries have stepped up green finance, but their investment in fossil fuels remains so high that the “well below 2 degree” warming limits set in the Paris Agreement will be missed by a wide margin, says this year’s “Brown to Green” Report from Climate Transparency. The “Brown to Green…

Jakarta, 4 Juli 2017 Indonesia telah berupaya mengurangi laju pengeluaran emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, dan mengurangi subsidi bahan bakar fossil sejak 2015. Dua hal ini membuat Indonesia berada di jalur transisi menuju ekonomi rendah karbon. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara G20 dengan porsi energi terbarukan yang cukup tinggi dalam bauran…