Beberapa pekan lalu sosial media sempat dihebohkan dengan berita mengenai mahalnya tarif listrik di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) kemudian  menanggapi berita tersebut dengan menyiapkan berbagai argumentasi yang menjelaskan bahwa tarif listrik Indonesia termasuk yang termurah di dunia, bahkan paling murah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kehebohan mengenai murah tidaknya tarif listrik ini sebetulnya menimbulkan pertanyaan, benarkah harga energi seperti listrik itu harus murah? Jika murah, apa dampaknya terhadap perekonomian, terhadap keuangan negara ataupun masyarakat. Dan sebaliknya, jika harga listrik itu mahal, apa dampaknya? Apakah harga listrik yang mahal menurunkan minat investasi dan bisnis di negara tersebut? Atau sebaliknya?

Namun sebelum menjawab pertanyan-pertayan tesebut, menarik juga untuk menyimak mengenai Efisiensi Energi dan Konservasi Energi yang disampaikan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR dalam acara IndoEBTKEConnex 2018 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (30/08/2018).

Dalam terminologi ekonomi energi ada sebuah istilah yang dikenal dengan intensitas energi. Ini adalah parameter untuk menilai mengenai efisiensi energi disebuah negara. Jika semakin rendah intensitas energi suatu negara, itu artinya semakin efisien negara tersebut dalam penggunaan energi untuk pertumbuhan ekonominya.

Intensitas energi Indonesia terus mengalami penurunan, meskipun perlu banyak upaya yang harus dilakukan Indonesia semakin efisien dalam penggunaan energi.

Studi yang dilakukan International Energy Agency (IEA) menjelaskan bahwa efisiensi energi tak berdampak pada penghematan penggunaan energi tetapi juga penghematan biaya energi yang sangat besar.

Sebagai contoh penggunaan lampu LED yang lebih hemat energi akan mengurangi penggunaan energi sebesar 5,4 PJ (pico joules) dan menghemat biaya $ 1,2 milyar. Atau jika 25% dari penggunaan kendaraan roda dua menjadi motor listrik maka akan menghemat penggunaan BBM sebesar USD 0,8 milyar/tahun.  Penggunaan penyejuk ruangan (AC) yang hemat energi juga akan mengurangi energi sebesar 32 PJ/tahun

Salah satu tantangan untuk mendorong kebijakan mengenai efisiensi energi adalah karena tidak adanya aturan mengenai keekoomian harga bahan bakar.

Maka tak heran jika dalam sebuah survei yang dilakukan terhadap 25 negara pengkonsumsi 80% dari energi di dunia Indonesia masuk dalam peringkat ke 17, atau dinilai sangat tidak efisien. Studi ini mengukur dari sejumlah aspek diantara regulasi energi, efisiensi energi di sektor transportasi, industri dan bangunan.

Sebetulnya, apa yang menyebabkan efisiensi energi sulit diterapkan di Indonesia?

Menurut Fabby, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal terjadi, namun yang paling utama adalah perilaku konsumen di Indonesia yang cenderung untuk memilih barang yang murah. Harga menjadi penentu utama dibandingkan dengan fungsi, kualiatas apalagi efisiensi energi

Faktor kedua, adalah keengganan industri untuk melakukan efisiensi energi, padahal 40% efisiensi energi berasal dari sektor ini. Kalangan industri lebih memilih untuk berivestasi untuk ekspansi usaha baru, ketimbang investasi untuk efisiensi

Faktor ketiga, kebijakan harga energi. Pemerintah terlalu banyak memberikan subsidi energi terutama untuk energi berbahan bakar fosil. Dan selain itu, tidak ada kebijakan terkait harga energi yang wajar dan sesuai nilai keekonomian. Akibatnya masyarakat tidak merasa terbebani dengan harga energi dan berprilaku boros energi.

Faktor keempat adalah kualitas regulasi dan implementasi kebijakan. Regulasi yang disiapkan bukan berdasarkan pertimbangan yang ilmiah dan obyektif tetapi lebih pada memenuhi kebutuhan pihak tertentu.

Faktor kelima tidak adanya sarana untuk pengujian efisiensi energi, seperti laboratorium pusat pengujian untuk efisiensi energi. Di seluruh Indonesia hanya tersedia 3 tempat untuk pengujian teknologi AC, padahal industri ini meghasilkan produksi 3 juta setiap tahunnya.

Faktor keenam, tidak adanya investasi swasta berupa dukungan pembiayaan ataupun fasilitas pendukung pendanaan.

Faktor ketujuh, lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah. Stadarisasi efisiensi energi yang tinggi tidak bisa karena masing-masing kementerian khawatir hal tersebut akan menganggu kepentingan sektornya. Akibatnya, industri Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk negara lain, industri dalam negeri sendiri lemah dan lebih banyak melakukan import.

Untuk mengatasi tantangan ini semua, menurut Fabby, solusinya adalah memberi kesadaran kepada masyarakat para pihak, bahwa energi memang tidak murah. Untuk memproduksi energi dibutuhkan biaya yang sangat mahal dan teknologi yang tinggi.

Dan jika melihat lebih dekat lagi, hampir sebagian besar negara-negara maju di Asia seperti Singapura, Jepang dan Korea Selatan, bukanlah negara dengan sumber energi yang berlimpah, harga energi juga sangat tinggi, namun di sisi lain pertumbuhan ekonominya justru melampui negara-negara yang kaya dengan sumber energi dan harga energi yang murah.

Selain itu, perilaku masyarakatnya juga cenderung lebih efisien dalam penggunaan energi misalnya lebih memilih perlengkapan elektronik yang memiliki standar atau label dengan efisiensi energi yang lebih tinggi. Mereka juga lebih banyak menggunakan energi untuk keperluan yang produktif ketimbang yang konsumtif. Yah, karena mereka sadar bahwa energi memang bukan sesuatu yang murah.

Penggunaan penyejuk ruangan atau Air Conditioner (AC) sudah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat. Namun bagaimana memilih AC yang hemat dan efisien energi? Karena penggunaan AC tak hanya berpengaruh pada tagihan listrik pada pelanggan, tetapi bagi pemerintah dalam menghitung kebutuhan energi nasional dan anggaran belanja negara.

Dalam proses transisi energi-yaitu peralihan sistem energi dari penggunaan sumber energi berbahan bakar fosil menjadi sistem energi terbarukan-efisiensi energi menjadi salah satu unsur yang penting. Efisiensi energi bertujuan untuk mendorong perbaikan penggunaan energi menjadi lebih efisien, menghindari penggunaan energi yang tidak perlu dan pada akhirnya akan menciptakan keuntungan sosial dan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tentunya akan mendorong peningkatan kebutuhan energi. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sebuah regulasi berupa Peraturan Pemerintah No. 79 tentang Kebijakan Energi Nasional mewajibkan tentang standarisasi dan labelisasi untuk semua perlengkapan elektronik yang menggunakan energi [1]. Penggunaan standar dan label ini penting untuk melihat manakah produk yang lebih efisien dalam penggunaan energinya.

Mengapa efisiensi energi penting? Karena efisiensi berarti penghematan energi. Bagi masyarakat sebagai konsumen listrik, penghematan penggunaan energi berarti pengurangan biaya tagihan listrik setiap bulannya. Sementara untuk pemerintah, penghematan energi berarti pengurangan beban keuangan negara yang selama ini digunakan untuk biaya impor bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi batubara yang diperlukan untuk memproduksi listrik di pembangkit.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pemerintah telah mentargetkan efisiensi energi nasional sebesar 17,4% terhadap Business as Usual (BAU) pada tahun 2025 dan 38,9% pada tahun 2050[2].

AC Hemat Energi

Namun untuk mencapai target efisien energi tidaklah mudah. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah. Salah satunya, tingginya tingkat permintaan konsumen terhadap piranti penyejuk ruangan atau Air Conditioner (AC). Menurut riset yang dilakukan Lawrence Berkeley National Laboratory tahun 2013, tingkat pertumbuhan penjualan AC di Indonesia mencapai 10-15% setiap tahunnya [3]. Analisis terbaru dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa tingkat permintaan global terhadap AC akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050 dan akan menjadi salah satu faktor penyumbang konsumsi listrik terbesar [4].

Situasi ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengatur tingkat pemakaian energi pada AC. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 07/2015 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk piranti AC, dan dalam rangka penyederhanaan perizinan terkait SKEM dan label, Permen ini diperbaharui dengan Permen ESDM No.57/2017.

SKEM adalah spesifikasi yang memuat sejumlah persyaratan kinerja energi minimum sebuah peralatan elektronik pada kondisi tertentu dengan tujuan untuk membatasi jumlah maksimum dari energi yang dapat dikonsumsi oleh produk tersebut. Bila sebuah produk AC telah memenuhi syarat hemat energi tertentu, maka pada produk tersebut dapat ditempelkan label tanda hemat energi.

Maksud dari label ini adalah agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk-produk yang hemat energi sehingga konsumen bisa melakukan efisiensi energi dan menghemat biaya tagihan listrik setiap bulannya. Jika hal ini terjadi secara massal, tentunya akan mendukung target efisiensi energi pemerintah.

Berikut adalah bentuk label hemat energi untuk AC sesuai dengan lampiran Peraturan ESDM No.57/2017.

Gambar 1 Bentuk Label Tanda Hemat Energi pada Piranti Pengkondisi Udara [5]

Melihat label di atas, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh konsumen adalah tanda bintangnya. Semakin banyak bintang, berarti semakin hemat perangkat tersebut. Di dalam Permen yang sama diatur maksud dari masing-masing bintang sebagai berikut:

Gambar 2 Kriteria Label Tanda Hemat Energi pada Piranti Pengkondisi Udara [5]

Apa itu EER?

Sebagai perangkat elektronik, AC mengkonsumsi energi listrik. Besarnya konsumsi listrik tiap AC ditunjukkan dengan satuan Watt. Selain dalam satuan Watt, di Indonesia juga digunakan satuan PK. PK merupakan singkatan dari Paardenkracht (bahasa Belanda) atau Horse Power/HP (dalam bahasa Inggris). 1 HP setara dengan 746 watt.

Selain itu, setiap AC juga memiliki kapasitas pendinginan dalam satuan BTU (British Thermal Unit). BTU merupakan satuan untuk menyatakan banyaknya energi yang dibutuhkan guna menaikkan suhu 1 pound (sekitar 454 gram) air sebanyak 1 °F (sekitar -17,22 °C). Dalam hubungannya dengan AC, BTU digunakan sebagai ukuran banyaknya panas yang dapat dibuang atau dikurangi oleh AC dari suatu ruangan setiap jamnya.

Sebagai panduan untuk memilih kapasitas pendinginan AC yang sesuai, website United States Department of Energy – Energy Star menyediakan data-data berikut (catatan: hanya menyajikan sebagian data dari sekumpulan data):

Sebagai tambahan, jika ruangan yang ingin dipasang AC terlindung dari kontak sinar matahari langsung, maka kapasitas BTU dapat dikurangi sebesar 10%. Sementara itu, jika mendapatkan kontak langsung, kapasitasnya dinaikkan 10%. Dan jika ruangan itu ditempati oleh lebih dua orang dalam waktu yang bersamaan, tambahkan 600 Btu untuk setiap satu orang [6].

Dengan memahami kedua properti utama AC di atas, maka EER atau Energy Efficiency Ratio dapat dijelaskan sebagai rasio antara energi pendinginan udara yang dihasilkan (dalam BTU) dengan daya listrik yang dikonsumsi setiap jam (dalam Watt hour).

Sebagai contoh, jika sebuah AC yang memiliki kapasitas pendinginan 11.900 BTU mengkonsumsi daya sebesar 1.200 watt tiap jamnya, maka EER AC tersebut adalah 9,92. Semakin tinggi nilai EER sebuah AC, semakin hemat AC tersebut. Hanya saja ini juga berarti bahwa harga jual AC tersebut akan lebih mahal.

Manfaat Hemat Energi terhadap Kehidupan Sehari-hari

Jika kita ingin membeli AC 1 PK dan ada dua pilihan sebagai berikut:

Kedua AC di atas memiliki kapasitas pendinginan yang hampir sama. Namun akibat perbedaan konsumsi daya diantara keduanya, nilai EER-nya menjadi berbeda. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, semakin tinggi nilai EER, semakin mahal harga sebuah AC. Karenanya AC kedua dari contoh di atas (merupakan AC tipe inverter) memiliki harga yang lebih mahal Rp. 1,85 juta dibandingkan dengan AC pertama yang bukan inverter.

Misalnya kita menggunakan AC setiap harinya selama 10 jam. Dengan harga listrik per kWh sebesar Rp. 1.467,28 dan asumsi 30 hari untuk tiap bulannya, maka untuk tiap sepuluh jam penggunaan AC yang hemat energi (EER 13,04), kita menghemat tagihan listrik sebesar:

((800-690)/1000) kW x 10 h x Rp. 1.467,28 /kWh = Rp 1.614,01 per hari, atau Rp 48.420,3 per bulannya.

AC dengan EER 13,04 memiliki harga pembelian yang mahal, namun biaya pengoperasian yang lebih murah. Dari contoh perhitungan di atas, dalam jangka waktu 3,18 tahun (sekitar 3 tahun 3 bulan) biaya investasi kita untuk membeli AC yang lebih mahal telah terbayarkan (break even).

Jadi, mau pilih AC yang hemat dan efisien energi, atau sekedar murah tapi boros energi?

Referensi

[1] Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

[2] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional

[3] Lawrence Berkeley National Laboratory. 2015. Benefits of Leapfrogging to Superefficiency and Low Global Warming Potential Refrigerants in Room Air Conditioning. Diakses dari: http://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/lbnl-1003671.pdf

[4] International Energy Agency. 2018. Air conditioning use emerges as one of the key drivers of global electricity-demand growth. Diakses dari: https://www.iea.org/newsroom/news/2018/may/air-conditioning-use-emerges-as-one-of-the-key-drivers-of-global-electricity-dema.html

[5] Peraturan Menteri ESDM No. 57/2017 tentang Penerapan SKEM dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Peranti Pengkondisi Udara

[6] SFGATE. 2017. How to Choose the Right Size Air Conditioner. Diakses dari: https://homeguides.sfgate.com/choose-right-size-air-conditioner-24686.html

(Bagian 1 dari 2 tulisan)

Oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)

Trump vs. Publik AS

Akhirnya Donald Trump mengumumkan secara resmi Amerika Serikat (AS) keluar dari Paris Agreement. Keputusan ini mewarnai berita media cetak, media elektronik dan media sosial di seluruh dunia sepanjang akhir pekan lalu. Berbagai komentar dari pemimpin-pemimpin negara maju dan berkembang (minus komentar Presiden Joko Widodo), para tokoh politik, akademisi asal AS dan negara lain memenuhi berbagai kanal pemberitaan.

Keputusan ini tidaklah terlalu mengejutkan. Sejak masih menjadi calon Presiden AS, Trump dan para pendukungnya telah mengancam akan membatalkan keikutsertaan AS dalam kesepakatan iklim global ini. Apa yang dilakukan Trump adalah pelaksanaan janji kampanyenya.

Saat berpidato pada Kamis (1/06) lalu berkali-kali Trump mengatakan bahwa Paris Agreement merupakan kesepakatan yang buruk (bad deal) bagi AS Trump. Dia beralasan keikutsertaan AS dalam perjanjian ini berdampak terhadap daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Trump mengutip hasil kajian NERA Consulting yang mengatakan Amerika dirugikan $ 3 triliun dalam beberapa dekade mendatang, dan kehilangan 6,5 juta kesempatan kerja.

Kajian NERA sesungguhnya didanai oleh dua kelompok pro-bisnis yang anti regulasi di bidang lingkungan, American Chamber of Commerce dan American Council for Capital Formation, yang juga didukung secara finansial oleh Koch Brothers. Oleh karenanya klaim berdasarkan kajian tersebut sangat diragukan, apalagi kajian tersebut tidak memperhitungkan dampak bagi bisnis perusahaan AS dalam bidang energi terbarukan.

Keputusan Trump ini sesungguhnya bertentangan dengan pendapat mayoritas warga AS yang justru tidak menghendaki negaranya keluar dari Paris Agreement. Dalam survei yang dilakukan Harvard School of Public Health dan Politico pada April lalu, sekitar 62 persen warga AS menghendaki tetap ikut dalam Paris Agreement. Survei lain juga menemukan bahwa para pemilih AS mendukung untuk tetap ikut serta dalam Paris Agreement dengan rasio 5 berbanding 1 dengan pemilih yang tidak setuju.

Sejumlah kelompok bisnis, termasuk perusahaan-perusahaan raksasa AS yang masuk dalam Fortune 500, diantaranya Apple, Google, HP, Microsoft, Morgan Stanley, pun secara tegas mendukung agar AS tetap di Paris Agreement. Mereka beralasan hal tersebut dapat memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, pasar dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi risiko bisnis. Paska pengumuman Trump, sejumlah CEO perusahaan-perusahaan terkemuka AS seperti Tesla, Disney, General Electric, dan lembaga keuangan raksasa seperti Goldman Sachs, JP Morgan’s, dan Blackrock menyatakan penolakan mereka atas keputusan Trump tersebut. Bahkan CEO Tesla, Elon Musk dan CEO Disney, Bob Iger, menyatakan mundur dari dewan penasehat Presiden.

Jika mayoritas publik dan pimpinan-pimpinan bisnis raksasa AS menentang keputusan politik ini, mengapa Trump mengambil keputusan yang kontroversial tersebut? Bagi ekonom MIT, Paul Krugman, keputusan Trump menarik dari Paris Agreement tidak ada hubungannya dengan daya saing atau pekerjaan tetapi karena tidak suka dengan keputusan pemerintah Obama, “..mainly it’s about spite: Obama made deals liberal likes, so it must die.”

Dengan kata lain, Krugman bilang bahwa alasannya Trump keluar dari Paris Agreement cukup sepele, dia hanya ingin mematikan inisiatif apapun yang pernah dibuat oleh Obama. Kalau benar adanya, ironis sekali bahwa ego seseorang atau sekelompok orang mengalahkan kepentingan milyaran umat manusia dan mengancam keberlanjutan peradaban.

Partisipasi AS dalam Paris Agreement paska pengumuman Trump

Setelah pengumuman Trump, sesungguhnya tidak secara otomatis AS bisa langsung keluar sebagai party dari Paris Agreement. Sesuai dengan Paris Agreement pasal 28, pihak yang meratifikasi (party) baru dapat meninggalkan kesepakatan ini setelah tiga tahun sejak kesepakatan ini berkekuatan hukum tetap (entered into force) bagi pihak tersebut, dengan menyampaikan pemberitahuan (notifkasi) pengunduran diri. Paris Agreement memang disepakati pada 2015, tetapi baru berkekuatan hukum pada November 2016. Dengan demikian, jika konsisten dengan ketentuan di pasal 28, maka AS baru dapat keluar dengan resmi paling cepat di November 2020.

Jika AS tidak ingin menunggu selama itu, maka opsi yang tersedia adalah AS keluar dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang berkekuatan hukum tetap (entered into force) pada 1994. UNFCCC adalah perjanjian internasional dalam perubahan iklim, yang menjadi payung Paris Agreement. Dalam pidatonya, Trump tidak menyinggung AS akan keluar dari UNFCCC, tetapi dia menyatakan akan menegosiasikan ulang bagaimana AS akan bergabung kembali (reentered) dengan Paris Agreement, atau dengan kesepakatan yang sama sekali baru. Hingga kini tidak jelas bagaimana bentuk kesepakatan baru yang akan dinegosiasikan Trump.

Dalam situasi dimana AS masih tetap berada dalam Paris Agreement (sebagai party) sampai November 2020, maka delegasi AS masih dapat mengikuti negosiasi di Ad Hoc Working Group on Paris Agreement (APA). Jika AS ingin merusak kesepakatan ini, maka mungkin saja negosiator AS melakukan upaya-upaya yang mengganggu dan memperlambat proses negosiasi yang sedang berlangsung untuk mempersiapkan modalitas, prosedur dan peraturan sebagai instrumen operasionalisasi Paris Agreement. Sesuai dengan mandate APA, berbagai instrument ini harus diselesaikan pada 2018, sehingga dapat disahkan sebelum 2020.

Jika skenario ini terjadi dan kesepakatan tidak tercapai pada 2018, implementasi Paris Agreement dapat terlambat, dan menimbulkan situasi ketidakpercayaan diantara para negara pendukung Paris Agreement. Situasi ini dapat membuka kesempatan bagi pemerintah AS (dibawah Trump) untuk menawarkan kesepakatan alternatif kepada negara-negara tertentu.

Tindakan yang merendahkan produk kesepakatan global bukanlah hal baru bagi pemimpin AS yang berasal dari Republikan. Dalam konteks negosiasi perubahan iklim, AS pernah menolak meratifikasi Protokol Kyoto, setelah Bush menggantikan Clinton sebagai Presiden. Padahal AS merupakan salah satu pihak yang membidani lahirnya Protokol Kyoto (PK) di COP-3 tahun 1997. Konsekuensinya adalah AS tidak bisa ikut dalam track perundingan PK, tetapi ada sebagai party UNFCCC, dan merundingkan implementasi UNFCCC.

Tindakan pemerintah AS melalukan aksi unilateral sebagai bentuk penentangan terhadap kesepakatan global juga dilakuan. Pada 2002, pemerintah AS membuat instrumen dapat yang “menandingi” Millenium Development Goals (MDGs) yang disepakati di tahun 2000. Salah satu keberatan AS sehingga membentuk MCA adalah pendekatan target-setting yang dilakukan MDGs.

Untuk menekankan posisi mereka atas MDGs, pemerintah AS membuat Millenium Challenges Account (MCA) dan membentuk lembaga tersendiri, Millenium Challenge Corporation (MCC), untuk mengelola dana yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang memenuhi kriteria kelayakan (eligibility criteria) yang ditetapkan pemerintah AS. Dana diberikan kepada proyek-proyek yang sesuai dengan prioritas dan kriteria lain yang ditetapkan oleh MCC.

Dari dua kasus diatas dapat dilihat bahwa AS tidak segan-segan mengabaikan atau keluar dari kesepakatan internasional dan berjalan sendiri, sepanjang kesepakatan atau perjanjian tersebut dianggap tidak sesuai dengan kepentingan AS.

(bersambung ke bagian 2)

Jakarta, 4 Juni 2017

(Bagian 2 dari 2 tulisan)

Oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)

Sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia sesudah China, keluarnya AS dari Paris Agreement dapat berdampak terhadap dua hal: pertama, pencapaian target kenaikan temperatur 2/1,5°C, dan kedua, pendanaan untuk mendukung proses negosiasi internasional, dan pendanaan iklim untuk mendukung aksi mitigasi, aksi adaptasi dan pengembangan kapasitas di negara-negara berkembang.

Implikasi terhadap Target 2/1,5°C

Bisa dikatakan keluarnya AS dari Paris Agreement membuat upaya untuk mencapai target kenaikan temperatur global dibawah 2°C, apalagi 1,5°C akan semakin sulit. Saat ini temperatur global telah naik sekitar 1°C, oleh karena itu upaya bangsa-bangsa yang telah meratifikasi Paris Agreement adalah mencegah kenaikan temperatur 1°C yang tersisa.

Pada 2014, emisi AS mencapai 6,87 juta tonCO_2eq dan berkontribusi 14% dari total emisi global. Di bulan September 2016, AS meratifikasi Paris Agreement dan sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), AS berjanji mengurangi emisi 26-28% dibawah tingkat emisi 2005 pada 2025, termasuk emisi dari perubahan tata guna lahan dan kehutanan (LULUCF). Dengan target ini sekalipun, komitmen penurunan emisi AS dinilai tidak cukup amibisius untuk mencapai target 2°C. Terlebih dengan adanya kebijakan Trump yaitu, America First Energy Plan, dan Executive Order on Energy Independence, yang berpotensi membatalkan kebijakan Clean Power Plan, maka sangat besar kemungkinan AS tidak akan mencapai target NDC-nya.

Apabila AS gagal mengurangi emisi sesuai dengan bagian yang adil (fair share), maka kesempatan untuk mempertahankan kenaikan temperatur global dibahwa 2°C semakin berat. Sejumlah skenario menyatakan bahwa untuk dapat membatasi kenaikan temperatur dibawah 2°C, maka emisi global harus mencapai puncak sebelum 2030 lalu turun hingga pertengahan abad ini. Dalam artikelnya di Jurnal Nature Climate Change Oktober 2011, Rogelj, dkk (2011) menyatakan bahwa untuk dapat tetap dibawah 2°C maka emisi harus mencapai puncak (peak) sebelum 2020, dan turun pada tingkat 44 GtCO₂ pada 2020. Intinya adalah aksi mitigasi harus dilakukan secepatnya, dan penurunan emisi tidak boleh terlambat.

Sanderson dan Knutti (2016), dalam artikel yang juga terbit di Jurnal Nature Climate Change, Desember 2016 menyatakan bahwa keterlambatan (delay) dalam target mitigasi di AS dapat membuat target 2°C tidak tercapai. Sanderson dan Knutti menyatakan bahwa jika AS tidak bertindak untuk mengurangi emisi GRK dalam periode tanpa aksi (inaction) 4-8 tahun (sesuai dengan masa jabatan Presiden AS), maka emisi gas rumah kaca di atmosfer akan meningkat setara atau lebih dari emisi GRK yang harus dipotong untuk mencapai target yang disepakati dalam Paris Agreement.

Tim Climate Interactive dari MIT dalam analisisnya menyampaikan bahwa tanpa partisipasi AS, temperatur global akan lebih tinggi 0.3°C pada akhir abad ini dibandingkan dengan tingkat temperature yang terjadi jika janji penurunan emisi negara-negara yang tergabung dalam Paris Agreement berupa target INDC/NDC dapat tercapai. Kontribusi AS terhadap total penurunan emisi global mencapai 21 persen. Menurut kajian Climate Interactive, jika tidak ikut serta dalam Paris Agreement, emisi AS akan mencapai 6,7 GtCO₂/tahun pada 2025, dibandingkan dengan 5,3 GtCO₂/tahun jika AS menjalankan komitmen penurunan emisinya sesuai dengan NDC.

Walaupun demikian, terdapat keyakinan bahwa walaupun pemerintah federal AS keluar dari Paris Agreement, hal ini tidak mempengaruhi negara-negara bagian dan kota-kota yang telah menetapkan target penurunan emisi dan energi terbarukan. Aksi dari negara bagian dan kota-kota ini dapat memenuhi target penurunan emisi AS. Sehari setelah pengumuan Trump, perwakilan dari negara bagian, kota-kota dan universitas serta perusahaan di AS merencanakan penyampaian rencana pengurangan emisi kepada UN, untuk memenuhi janji penurunan emisi AS yang dibuat sebelumnya. Mereka menyampaikan target penurunan emisi 26 persen pada 2025, setara dengan target NDC.

Implikasi terhadap pendanaan iklim

Pada tahun 2016, AS merupakan pendukung dana utama dengan jumlah $ 6,44 juta per tahun atau 20 persen dari operasionalisasi UNFCCC. Posisi AS terhadap agenda perubahan iklim global dan penarikan diri dari Paris Agreement dapat mengancam kemampuan operasionalisasi UNFCCC. Sebelumnya, Trump telah merencanakan untuk menghentikan dukungan pendanaan dari AS kepada UNFCCC dan inisiatif perubahan iklim lainnya dimulai pada tahun anggaran 2018.

Dengan menyatakan keluar dari Paris Agreement, secara logika pemerintahan Trump bisa berdalih bahwa tidak ada urgensi untuk ikut serta dalam UNFCCC dan menarik dukungan pendanaan yang diberikan selama ini. Dengan demikian, tanpa adanya sumber dana lain yang menambal celah yang ditinggalkan AS, operasionalisasi UNFCCC, termasuk proses negosiasi yang sedang berjalan untuk merumuskan modalitas operasional Paris Agreement dapat terganggu. Demikian juga dengan operasionalisasi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan yang memberikan kajian dan rekomendasi berbasis ilmiah untuk isu perubahan iklim kepada UNFCCC, dapat terpengaruh.

Absennya AS dalam Paris Agreement dapat mengganggu arus pendanaan iklim yang dimaksudkan untuk mendukung proyek-proyek adaptasi dan mitigasi di negara-negara berkembang. Sebelumnya, Obama menjanjikan $ 3 miliar dari total target $ 10 miliar untuk GCF. AS sudah mengucurkan sebesar $ 1 miliar sampai dengan 2016. Sesuai kesepakatan Paris, negara-negara maju berjanji untuk mobilisasi pendanaan iklim hingga mencapai $ 100 milyar pada 2020-2025. Tanpa kontribusi AS, mobilisasi pendanaan iklim akan menghadapi tantangan yang cukup serius.

Di era Obama, aliran pendanaan iklim (climate finance) dari AS sebesar $ 2.6 milyar per tahun, dengan total 2010 – 2015 sebesar $15,57 milyar. Sebagai contoh, pada 2015, lebih dari 86 persen pendanaan iklim diberikan melalui kerjasama bilateral dan sekitar 16 persen atau senilai $ 422 juta disalurkan melalui lembaga multilateral seperti Global Environmental Fund (GEF) dan Climate Investment Fund (CIF) dan Montreal Protocol Multilateral Fund. Lebih dari 60 persen pendanaan iklim disalurkan dalam bentuk kredit investasi melalui lembaga pendanaan milik pemerintah AS, OPIC dan Exim Bank.

Proposal anggaran yang disusun Trump meniadakan anggaran untuk program Global Climate Change Initiative (GCCI). Program ini dibentuk di masa Obama dengan total anggaran $2.4 miliar pada 2010-2016, atau $ 330-340 juta setiap tahunnya. Melalui program ini, AS memberikan dana kepada UNFCCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dukungan untuk proses internasional melalui Clean Energy Ministerial (CEM), Climate and Clean Air Coalition, dan Enhance Capacity for Low Emission Strategies (LEDS). Anggaran tersebut juga menghilangkan alokasi untuk GCF, Clean Technology Fund (CTF), Strategic Climate Fund (SCF). Total dana yang dihilangkan dari keempat inisiatif ini sebesar $1,59 miliar. Dengan demikian, pada 2018, Trump menghilangkan kontribusi AS untuk agenda perubahan iklim global dengan total $2 miliar.

Memperkuat kerjasama dan kemitraan global untuk menghadapi perubahan iklim

Keluarnya AS dari Paris Agreement memberikan ketidakpastian terhadap pencapaian target kenaikan temperatur global 2/1.5°C, dan target mobilisasi pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanpa adanya upaya untuk menutupi kesenjangan emisi sebesar 1,5 – 1,6 GtCO_2eq per tahun, target Paris Agreement bisa tidak tercapai. Paling tidak diharapkan negara-negara yang telah meratifikasi Paris Agreement untuk konsisten dengan target mitigasi dan mulai melakukan aksi mitigasi sedini mungkin, sebelum 2020.

Tahap berikutnya adalah mengkaji target penurunan emisi yang lebih ambisius sesuai dengan porsi yang adil (fair share), khususnya bagi negara-negara G-20, yang menghasilkan 70 persen emisi global. Ini artinya negara-negara tersebut harus meningkatkan ambisinya, diatas komitmen INDC/NDC, dan mempercepat pengembangan energi terbarukan dan mengurangi pembangkit batubara secara bertahap. Kajian yang dibuat oleh Climate Analytics memberikan gambaran untuk dapat mencapai target Paris Agreement, pembangkit batubara negara-negara OECD dan EU harus sepenuhnya dipensiunkan sebelum 2030, dan 2040 untuk Cina.

Dalam jangka pendek, operasionalisasi GCF dapat terkena dampak. Persetujuan proposal dan Implementasi proyek-proyek mitigasi dan adaptasi dapat terhambat karena terdapat kekurangan penerimaan $2 milyar dari total mobilisasi 10 milyar, yang berasal dari pembatalan kontribusi AS yang seharusnya berjumlah $ 3 miliar.

Berkurangnya dukungan pendanaan AS untuk sejumlah inisiatif global atau multilateral yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pengembangan energi bersih dapat mempersempit ruang-ruang untuk membuat konsensus bagi sejumlah negara kunci, diluar proses UNFCCC. Kerjasama internasional seperti Clean Energy Ministerial (CEM) yang dapat mendorong inovasi teknologi dan kebijakan untuk mendorong pengembangan energi bersih dapat melambat, jika tidak ada upaya dari negara lain untuk menutupi lubang yang ditinggalkan AS. Kerjasama bilateral antara AS dengan sejumlah negara berkembang untuk mendorong transisi pembangunan rendah karbon secara lebih cepat sepertinya akan terhenti.

Dalam situasi ini, pilihannya adalah meningkatkan solidaritas global untuk mempertegas komitmen masyarakat internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Sepertinya diperlukan sebuah aliansi global baru minus AS untuk memastikan keberhasilan Paris Agreement. Negara-negara anggota G-20 dapat mengambil alih kepemimpinan global mengatasi perubahan iklim secara kolektif melalui kerjasama investasi, inovasi dan teknologi energi bersih.

Peluang ini juga dapat digunakan Indonesia, yang merupakan salah satu negara besar secara ekonomi dan emisi, untuk memperkuat diplomasi perubahan iklim global bersama-sama dengan India dan China (juga Brazil, Mexico dan Africa Selatan) membentuk “Aliansi Selatan-Selatan” untuk mendorong peran negara berkembang dalam kerjasama pendanaan, dan alih teknologi bersih, dan pelestarian hutan dan gambut. Indonesia juga dapat memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan negara-negara kecil di Pacific, yang telah ada selama ini melalui kerjasama teknik, dengan memperluasnya ke kerjasama teknologi dan finansial untuk adaptasi perubahan iklim.

Semoga Presiden Joko Widodo memiliki visi global dan bertransformasi menjadi salah satu pemimpin dunia yang berkomitmen menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim.

Jakarta, 4 Juni 2017