Jakarta, 15 Agustus 2016 “Paska pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Presiden hendaknya segera memilih menteri ESDM definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan di sektor ESDM terlalu lama. Menteri yang definitif dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral,” demikian disampaikan…

Jakarta, 14 Agustus 2016 Ketidakjelasan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Dr. Archandra Tahar dapat menghambat penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja pada Kementeriaan ESDM. Dengan adanya tudingan bahwa Dr. Tahar menjadi warga negara Amerika Serikat (WN AS) atau pernah menjadi WN AS dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia sebagai konsekuensinya, dapat berpotensi mempengaruhi penilaian publik dan…

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berencana memotong anggaran sebesar Rp. 900 Milyar. Berdasarkan informasi, pemotongan terbesar akan dilakukan pada Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Pemotongan pada Ditjen EBTKE ini mencakup tiga kegiatan yaitu : pemasangan solar rooftop pada bandara, sosialiasi program potong 10% dan Program Indonesia Terang (PIT).…

Jakarta, 28 Juli 2016 Menteri ESDM, Dr. Archandra Tahar, diminta tidak kehilangan momentum melanjutkan reformasi tata kelola sektor energi dan akselerasi pembangunan infrastruktur energi. Terdapat tiga aspek yang perlu mendapatkan perhatian Menteri ESDM, yaitu reformasi institusi dan kelembagaan sektor migas dan minerba, percepatan penyediaan akses energi, dan inovasi kebijakan dan teknologi. Demikian disampaikan oleh Fabby Tumiwa,…

Jakarta, 22 April 2016 - Institute for Essential Service Reform memberikan penghargaan atas keputusan pemerintah Indonesia menandatangani Paris Agreement di New York hari ini. Penandatanganan ini merupakan ketentuan mengadopsi Paris Agreeement yang telah disetujui pada UNFCCC COP 21 di Paris. “Dengan mengadopsi Paris Agreement, Indonesia memposisikan dirinya sebagai bagian dari gerakan global mengatasi perubahan iklim yang…

Indonesia Climate Action Network (ICAN) mendesak delegasi negara-negara yang akan hadir dalam perundingan COP 21 di Paris untuk mencapai kesepakatan kolektif untuk membatasi kenaikan temperatur global tidak melebihi 2°C. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kenaikan temperatur diatas 2°C akan dapat menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem dan gangguan terhadap ekonomi. ICAN menilai COP 21 menjadi…

Jakarta, 30 Oktober 2015 - Hasil kompilasi sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) terhadap submisi Intented Nationally Determined Contribution (INDC) yang diajukan oleh 146 negara sebelum 1 Oktober memberikan sinyal adanya urgensi dan penguatan upaya global (enhanced global action) untuk mengatasi perubahan iklim. Hasil kompilasi yang dilakukan oleh Sekretariat UNFCCC menunjukkan penurunan emisi…

“INDC Indonesia cukup baik sebagai langkah awal tetapi masih membutuhkan banyak perbaikan untuk menjadikan janji aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang jelas dan transparan,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), yang juga coordinator Climate Action Network South East Asia (CANSEA). Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyampaikan naskah Intended Nationally Determined…

PLTN teknologi yang beresiko dan mahal dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Keputusan pembangunan PLTN tidak boleh hanya dibuat oleh segelintir orang. Publik harus terlibat dalam pengambilan keputusan pengembangan PLTN di Indonesia. Berikut ini siaran pers oleh IESR, KPBB dan Thamrin School menanggapi wacana pengembangan PLTN di Indonesia, dan rencana pembangunan Riset Daya Eksperimen oleh Kemenristek…

Negara-Negara Maju Harus Melakukan Pengurangan Emisi Domestik Mereka Secara Ambisius, Serta Menepati Kewajiban Mereka Dalam Penyediaan Pendanaan, Alih Teknologi dan Peningkatan Kapasitas Jakarta, 22 September 2014 – Pertemuan Tingkat Tinggi Iklim (Climate Summit) yang diinisiasi oleh Sekjen PBB berlangsung 23 September 2014 di kantor PBB, New York mengundang pemimpin-pemimpin negara dari seluruh dunia untuk menyampaikan…

Potensi Penghematan Energi di Industri Perhotelan Belum Digarap Secara Optimal Industri perhotelan membutuhkan energi yang cukup besar untuk menarik dan me- layani wisatawan yang berkunjung. Potensi penghematan energi di perhotelan masih terbuka luas, khususnya pada hotel-hotel kelas menegah yang dikelola oleh individu atau perusahaan keluarga yang terdapat di kawasan-kawasan wisata di Indonesia. Menurut data Kementerian ESDM,…

[Jakarta, 27 Februari 2014] – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komunitas ASEAN 2015 telah berkumpul dalam Konsolidasi dan Dialog Strategis dengan Perwakilan Pemerintah RI Menuju Komunitas ASEAN 2015 di Jakarta pada 25-26 Februari 2014. Koalisi menyadari Komunitas ASEAN 2015 yang akan terbentuk, berdampak pada hajat hidup lebih dari 600 juta penduduk Asia Tenggara.