Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah tiba-tiba menggelembungkan alokasi subsidi energi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi Rp.156,53 triliun, naik hingga 65 persen dari alokasi tahun sebelumnya hanya Rp. 94,52 triliun.
Usut punya usut, kenaikan harga minyak rupanya menjadi biang keladi pembengkakan subsidi energi Indonesia. Menanjaknya harga minyak membuat pemerintah menambah besaran subsidi solar tahun ini dari yang tadinya cuma Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter.
Terbukti, kenaikan harga minyak sepanjang tahun ini membuat proyeksi realisasi subsidi energi 2018 membengkak dari Rp94,5 triliun menjadi Rp163,5 triliun. Akibatnya, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) diperkirakan naik dari Rp46,86 triliun menjadi Rp103,4 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kenaikan subsidi energi tahun depan tidak dapat dihindari. Di tahun politik, pemerintah tidak memiliki opsi untuk memangkas jumlah subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak. Bahkan, Fabby memperkirakan pemerintah siap menambah subsidi energi jika ternyata harga minyak kembali melesat tahun depan.
“Di tahun politik seperti ini, baik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasti menginginkan subsidi (energi). Kalau bisa berapapun dikasih. Saya melihat kecenderungan itu ada,” ujar Fabby saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/8).
Pasar minyak, menurut Fabby, saat ini masih belum stabil. Proyeksi realisasi subsidi energi tahun ini bisa saja lebih besar dari perkiraan. Konsekuensinya, akan ada utang subsidi yang bisa dibebankan pemerintah ke tahun depan.
Asumsi US$70 per barel, lanjut Fabby, merupakan perkiraan konservatif yang bisa diterima berdasarkan perkembangan harga minyak saat ini. Namun, Fabby mengingatkan bahwa minyak tahun depan diperkirakan mengetat sehingga berpotensi mengerek harga minyak lebih besar dibandingkan perkiraan pemerintah.
“2019, 2020 pasokan minyak diperkirakan akan ketat. Wajar jika asumsi minyak pemerintah US$70 per barel, tetapi bisa jadi harga minyak di atas US$80 kalau melihat pasokan jangka panjang,” katanya.
Menurut Fabby, kunci untuk mengurangi beban subsidi energi pada anggaran adalah penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi energi pada barang, dalam hal ini BBM dan LPG, akibatnya siapa pun bisa merasakan manfaat subsidi, tidak hanya rakyat miskin yang berhak.
“Subsidi solar akan sulit untuk dikurangi karena isu politiknya cukup besar, hanya memang yang perlu dipastikan adalah masalah ketepatan sasaran,” imbuh dia.
Untuk subsidi LPG, pemerintah bisa menata distribusi penyaluran LPG tiga kilogram (kg) atau LPG melon agar lebih tepat sasaran. Saat ini, siapapun bisa menjual dan membeli LPG melon. Sulit untuk memperkirakan volume LPG yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat tidak mampu.
Karenanya, pemerintah bisa mengambil opsi untuk penyaluran subsidi LPG tertutup. Sayangnya, kebijakan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
“Sampai hari ini, mekanisme distribusi tertutup masih belum berjalan,” jelasnya.
Upaya perbaikan telah dilakukan untuk penyaluran subsidi listrik di mana pemerintah menetapkan penerima subsidi adalah golongan pelanggan 450 VoltAmpere (VA) dan 900 VA. Namun, menurut Fabby, akan lebih adil jika pemberian subsidi listrik diberikan berdasarkan konsumsi listrik. Pemerintah bisa mengatur ada penggunaan listrik maksimal yang berhak mendapatkan subsidi.
“Kalau penggunaan listrik besar, si pelanggan golongan 450 VA bisa saja dikenakan tarif normal. Semakin banyak konsumsi listrik artinya secara ekonomi bisa jadi tidak miskin,” jelasnya.
Di saat bersamaan, pemerintah dapat mengalokasikan subsidi untuk biaya penyambungan listrik bagi masyarakat di pedesaaan yang besarnya sekitar Rp1 juta per penyambungan. Hal itu akan membantu pemerintah untuk mengejar target rasio elektrifikasi yang mencapai 99,99 persen pada akhir 2019.
 Rincian subsidi energi dalam Rancangan APBN 2019. (CNN Indonesia/Timothy Loen). |
Senada dengan Fabby, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro juga melihat potensi pembengkakkan subsidi energi akibat kenaikan harga minyak yang di luar perkiraan. Sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran berpotensi memangkas pasokan Iran di pasar global sekitar 2 juta barel (bph).
Meski ada potensi penambahan pasokan minyak dari AS dan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), Komaidi mengingatkan persepsi pasar juga berperan dalam mempengaruhi harga.
“Di atas kertas produksi (minyak) AS dan Arab mungkin bisa mengkompensasi yang terjadi di Iran tetapi di pasar belum tentu responnya sama dengan hitung-hitungan yang di atas kertas,” tutur Komaidi.
Kendati berpotensi membengkak, pemerintah mau tak mau harus menanggungnya. Menurut Komaidi, opsi pengurangan volume subsidi sangat berisiko jika diambil pemerintah di tahun politik. Terlebih, pemerintahan sekarang juga memiliki tujuan untuk memperpanjang masa jabatannya.
Asumsi minyak US$70 per barel, menurut Komaidi, cukup moderat untuk menjaga subsidi. Apabila ada deviasi, Komaidi memperkirakan masih bisa dikelola oleh postur fiskal yang ada baik dari sisi penerimaan dan belanja.
 Penyaluran subsidi BBM 2015-2019. (CNN Indonesia/Timothy Loen). |
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa prediksi asumsi harga minyak Indonesia (ICP) merupakan salah yang tersulit untuk dilakukan.
Dalam paparan RAPBN 2019 Kemenkeu, pemerintah melihat harga minyak tahun depan akan bergerak stabil dengan pertumbuhan produksi minyak mentah yang lebih tinggi dibandingkan permintaan salah satunya akibat meningkatnya cadangan minyak shale AS.
Di sisi lain, berdasarkan proyeksi OPEC, permintaan minyak mentah 2019 akan tumbuh melambat dibandingkan tahun ini, yaitu sebanyak 1,45 juta bph.
Penetapan asumsi ICP sebesar US$70 per barel dilakukan setelah melihat perkembangan ICP selama enam bulan terakhir yang jauh di atas asumsi APBN 2018, US$48 per barel.
“Mungkin US$70 per barel adalah kisaran aman untuk membuat APBN kita kredibel meski ada yang memprediksi harga minyak bisa naik ke US$90 atau bahkan bisa turun ke US$50,” ujar Sri Mulyani pekan lalu.
Pemerintah sebenarnya tidak tutup mata melihat subsidi energi yang masih belum tepat sasaran. Beberapa upaya dilakukan, misalnya, mengkaji penyaluran LPG melalui integrasi dengan bantuan sosial lain, di mana pembelinya harus menggunakan kartu bantuan langsung tunai (BLT) seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipegang oleh penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kemudian, pemerintah juga mendorong PT Pertamina (Persero) untuk melakukan digitalisasi pada setiap keran penyaluran BBM (nozzle) dalam rangka pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Dengan digitalisasi, volume BBM yang keluar dari nozzle akan otomatis tercatat secara elektronik.
 Penyaluran subsidi listrik 2015-2018. (CNN Indonesia/Timothy Loen). |
Data tersebut akan langsung tersambung dengan pusat data yang bisa diakses oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait, salah satunya BPH Migas. Rencananya, tahun ini ada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari total 7.415 SPBU di seluruh Indonesia yang telah menerapkan digitalisasi nozzle.
Menambah alokasi subsidi energi mudah dilakukan, yang sulit adalah bagaimana memastikan subsidi itu tetap sasaran. Perlu diingat, keuangan negara yang terbatas membuat penambahan anggaran di satu pos menjadi pengurangan di pos lain.
Dengan subsidi energi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memiliki alokasi lebih untuk pembangunan. Dalam hal ini, Pemerintahan Joko Widodo masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Sumber CNN Indonesia